Preman dan Germo pun Berani Mengamuk


PADA masa-masa sebelumnya, penyandang status sosial negatif seperti preman, pelacur, germo dan sebagainya masih punya rasa malu yang kental bila statusnya diketahui masyarakat, sehingga mereka cenderung menutupi jati diri sesungguhnya. Namun di masa sekarang, para penyandang status sosial seperti preman, pelacur, germo dan sebagainya itu berani tampil apa adanya, bahkan berani melawan petugas.

Ironisnya, keberanian melawan petugas itu justru terjadi tak lama berselang setelah dicanangkannya operasi melawan preman oleh Kapolri baru kala itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Sejak tanggal 07 November 2008, Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh Polda untuk memberantas premanisme. Sebelumnya hanya lima Polda yang telah diperintahkan yaitu Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda DI Yogyakarta, dan Polda Jatim. Menurut BHD (Bambang Hendarso Danuri), operasi premanisme ini akan terus berlanjut sampai masyarakat aman, dan akan dievaluasi setiap 3 bulan.

Ironisnya, hanya sekitar sepuluh hari berselang, sebagaimana diberitakan Poskota edisi Senin 17 November 2008, di desa lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, sejumlah warga yang dipimpin kepala desanya, mengamuk sebagai reaksi terhadap razia preman yang dilakukan aparat.

Pasalnya, di desa itu memang kerap terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah preman (warga setempat dengan mendapat restu kepala desanya) kepada para sopir angkutan proyek yang hilir mudik ke desa trersebut. Jumlah pungutan bervariasi antara Rp 10 ribu hingga 20 ribu. Pelaksana proyek tentu keberatan, karena merasa telah memberikan uang kompensasi sosial sebesar Rp 5 juta per hari melalui kepala desa. Maka, aparat pun menangkap sejumlah warga desa setempat, yang dikategorikan sebagai preman pelaku pungutan liar. Tindakan aparat itu rupanya dibalas dengan mengamuk yang dilakukan sejumlah warga dipimpin kepala desanya.

Pungutan liar semacam itu sebenarnya bagian dari aksi premanisme. Sehingga sangat wajar bila aparat melakukan penertiban dan penangkapan. Namun karena rasa malu sudah hilang, pelaku premanisme tadi justru dikoordinir kepala desa dan berani melawan aparat. Padahal, kepala desa seharusnya ikut memberantas premanisme bukan malah menjadi pemimpin perlawanan terhadap aparat.

Menurut catatan media massa, dalam tempo satu bulan setelah dicanangkannya aksi melawan premanisnme, aparat kepolisian berhasil menangkap 13.150 tersangka kejahatan jalanan dan premanisme. Polda Metro Jaya menempati urutan pertama dalam kasus itu (868 kasus). Jenis kejahatan yang dilakukan antara lain 175 kasus pencopetan dan penjambretan, 669 kasus pemerasan dan preman, 511 kasus judi, 172 kasus miras (minuman keras), 757 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, dan 2.620 kasus lainnya.

Namun demikian, akhir Januari 2009, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa masih banyak lokasi rawan aksi premanisme dan bandit jalanan seperti di daerah Kampung Rambutan, Tanah Abang dan Senen. Lokasi-lokasi itu merupakan sebagai lokasi yang menakutkan bagi masyarakat. (Poskota online edisi Sabtu 31 Januari 2009).

Presiden SBY juga menekankan pentingnya pemberantasan aksi premanisme, karena premanisme menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan membuat masyarakat resah. “Selama 24 jam, baik siang maupun malam ciptakan rasa aman pada masyarakat. Perangi kejahatan, lawan itu aksi premanisme, saya dukung operasi premanisme. Jangan sampai pemerintah kalah bahkan bisa diatur oleh preman,” tegas SBY.

Pernyataan Presiden SBY memang beralasan. Faktanya, puluhan preman mengamuk di Stasiun Kereta Api Klender (Jakarta Timur) pada hari Sabtu malam tanggal 11 April 2009. Tidak hanya mengamuk, para preman itu merusak sejumlah alat pengatur perjalanan kereta api serta mikrofon yang berada di dalam kantor stasiun. Aksi pengerusakan itu dipicu oleh penertiban gubuk-gubuk liar di sekitar Stasiun Klender yang dilakukan petugas PT KA beserta Polsek Pulogadung Sabtu siang. Gubuk-gubuk tersebut dibongkar karena menjadi sarang prostitusi (pelacuran) di sekitar wilayah Stasiun Klender. (Okezone Minggu, 12 April 2009 – 07:48 wib)

Menurut catatan Poskota, “… keberadaan preman di kota-kota besar tampaknya memang sulit dihapus. Mereka adalah produk dari sikap premanisme yang dalam banyak hal justru dilahirkan oleh sistem korup yang terlanjur menjadi bagian dari rutinitas kehidupan perkotaan. Belum lagi, kepentingan sesaat penguasa yang kadang mengundang keterlibatan dukungan preman.”

Lebih lanjut, Poskota menekankan, “… realitas semacam itu mestinya membuat usaha memerangi preman terus berjalan. Jeda mungkin boleh, tapi berhenti jangan. Namun, ketika razia polisi tak ubahnya serupa dengan usaha memadamkan kebakaran, maka upaya yang jauh lebih penting dari sekadar razia adalah mencegah munculnya titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran. Titik-titik api itu adalah sikap premanisme yang disuburkan oleh praktik KKN yang terlanjur dianggap biasa dalam kehidupan…”

Bila di Stasiun Kereta Api Klender (Jakarta Timur) penertiban gubuk-gubuk liar yang diduga menjadi sarang prostitusi mendapat perlawanan dari para preman, di Bogor upaya serupa mendapat perlawan dari para germo dan anak buahnya (pelacur).

Sebagaimana diberitakan Poskota edisi Selasa 21 April 2009, aksi pembongkaran warung remang-remang (warem) tempat mangkal pelacur di Jalan Raya Parung, Bogor, yang berlangsung pada hari Senin tanggal 20 April 2009, mengakibatkan bentrokan antara pemilik warem, germo dan pelacur pada satu sisi melawan petugas. Perang batu pun tak terhindarkan. Pemilik warem menolak dibongkar karena tak mempunyai pekerjaan dan keahlian. Sedangkan para germo protes dan menuding petugas tebang pilih. Aksi pembongakaran warem ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP Kab. Bogor.


Premanisme

Menurut wikipedia, premanisme merupakan sebutan pejoratif (merendahkan) yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kepada kelompok masyarakat lain. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran. Begitu menurut wikipedia.

Menurut Benwal, premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, yang dilakukan oleh orang (pemerintah kolinial) Belanda. Dalam prakteknya, preman Belanda ini selain bertindak sendiri, juga memanfaatkan jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme (perampasan, pemalakan, pemerasan, dan sebagainya). Meski zaman kolonial sudah berlalu, praktik premanisme tetap eksis. Pelakunya, bukan hanya oknum aparat negara terhadap rakyatnya, tapi juga oleh sesama rakyat. (http://benwal.multiply.com/journal/item/21)

Bahkan menurut TM Hari Lelono (Peneliti pada Balai Arkeologi Yogyakarta), premanisme sudah marak sejak zaman Jawa Kuno. Fenomena ini dapat diketahui melalui kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, dan naskah-naskah, termasuk penggambaran dalam beberapa panil relief candi yang terdapat di Candi Mendut (Jawa Tengah) serta Candi Surawana dan Rimbi (Jawa Timur). (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0509/21/humaniora/2064238.htm)

Ulung Koeshendratmoko dari media konsumen, membagi preman dalam empat kategori, yaitu preman tingkat bawah, preman tingkat menengah, preman tingkat atas, dan preman elit. Preman tingkat bawah, menurut Ulung, biasanya bernampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

Sedangkan preman tingkat menengah, berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih kejam dari preman tingkat bawah karena mereka merasa mempunyai legalitas. Misalnya, agensi Debt Collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang macet, perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

Berbeda dengan dua kategori preman sebelumnya, preman tingkat atas merupakan kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa, bahkan berlindung di balik agama tertentu. Misalnya, preman Ambon atau Batak Kristen yang bernaung di bawah kantor bantuan hukum yang bermarkas di rumah ibadah tertentu. Mereka disewa untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang dilegalkan. Sedangkan preman elit, adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme.

Menurut Anna WD Puba (psikolog dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Medan Area), perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup melalui proses hukum, tetapi harus melibatkan institusi yang berfungsi dalam pembinaan mental.

Tingkat kesejahteraan atau peluang kerja yang dianggap sulit, menurut Anna, tidak dapat dijadikan kambing hitam atau sebagai faktor penyebab munculnya aksi premanisme dan kejahatan jalanan. Karena, sebenarnya peluang kerja itu cukup banyak, tetapi kurang diminati karena dianggap kurang terhormat. Namun menurut Prof Dr Bungaran Antonius Simanjuntak (Sosiolog Universitas Negeri Medan), solusi dari pemberantasan kegiatan premanisme di tanah air adalah menciptakan lapangan kerja. Pemerintah jangan hanya bisa memberantas tanpa mempersiapkan lapangan kerja bagi para preman.

Menurut Bungaran pula, walau jenis preman terbagi dalam dua jenis yakni preman kecil dan preman berdasi, namun sebagian besar dari aktifitas premanisme dipicu desakan ekonomi karena semakin tinggi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan minimnya lapangan kerja. Kondisi itu mengakibatkan tumbuh suburnya para preman kecil seperti mereka yang berada di jalanan dan kemudian menawarkan jasa tidak resmi atau calo, kemudian melakukan tindakan kriminal seperti pemalakan. Sedangkan preman berdasi juga sebelumnya berasal dari preman kecil yang ikut suatu organisasi yang secara tidak terstruktur aparatur pemerintahan tertentu di negara ini untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga tidak jarang preman berdasi yang dulunya berasal dari preman kecil bisa merubah status sosialnya menjadi lebih terhormat seperti menjadi anggota DPR atau bahkan menjadi kepala daerah. (http://www.antara.co.id/arc/2008/11/16/lapangan-kerja-solusi-pemberantasan-premanisme/)

Penjelasan Bungaran namapaknya sesuai realitas. Dari gedung terhormat itu, akhir-akhir ini banyak ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sosok preman yang melakukan pemerasan terhadap para kepala daerah. Nampaknya, premanisme sudah bagaikan penyakit kanker yang menjangkiti seluruh tubuh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, aksi pemberantasan preman yang hangat-hangat tembelek, hanya akan membuat premanisme surut sebentar kemudian tampil lagi dengan lebih berani. Yang jadi korban, rakyat kebanyakan.

Di samping pemberantasan preman dilaksanakan terus, masih perlu pula digalakkan pendidikan agama di sekolah maupun di masyarakat. Dengan pendidikan agama Islam yang intensip dan terus menerus, maka insya Allah masyarakt akan faham pentingnya menaati perintah-perintah Allah Ta’ala dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sehingga tumbuhlah masyarakat yang bertaqwa, dan Allah akan menurunkan barokah-Nya.

96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al-Araf: 96). (haji/tede)