Presiden Jokowi/Net


RMOL. Kebijakan bebas visa bagi 169 negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) 21/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 perlu harus segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Demikian disampaikan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Senin (19/12).

Menurutnya, pemberian bebas visa khususnya bagi warga asal Tiongkok lebih besar mudharat daripada manfaatnya, untuk itu pemberian visa tersebut harus dibatalkan.

“Warga asal Tiongkok yang bebas masuk ke Indonesia telah memberikan mudharat bagi bangsa ini dikarenakan mereka mulai masuk ke sektor-sektor riil dalam masyarakat seperti sektor pangan, ekonomi, sosial dan politik,” ujar Andy.

Sektor pangan dapat dilihat dengan menjamurnya serbuan produk makanan ke Indonesia dan ditemukannya bibit tanaman yang beracun baru-baru ini di Bogor, sudah patut dicurigai maksud dan tujuan negara Tiongkok.

“Selain itu “ekspor narkoba” yang data kami himpun ada puluhan ton sabu dan narkoba diseludupkan dalam pipa asal Tiongkok diduga merupakan bagian silent intelligence yang ingin merusak mental dan kepribadian warga negara Indonesia khususnya generasi muda,” sebut Andy.

Lanjut dia, kebijakan investasi Tiongkok dengan “mengusung” banyaknya pekerja Tiongkok yang unskill dapat mengancam keberadaan pekerja-pekerja pribumi. “Keberadaan pekerja illegal asal Tiongkok tersebut ditengarai dapat mengancam keberadaan sosial budaya di masyarakat kita,” lanjutnya.

Andy menambahkan, sisi politik, bisa saja mereka masuki dikarenakan pemerintah saat ini memberikan kelonggaran bagi keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing di Indonesia. “Kami memprediksi Tiongkok akan mendirikan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang bertujuan menginfiltrasi politik generasi muda dengan ideologi politik Tiongkok,” imbuhnya.

Terakhir, dia mengimbau agar Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi dan meninjau ulang bebas visa asal Tiongkok, karena lebih besar mudharatnya.

“Operasi senyap intelijen yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di Indonesia agar dapat segera diatasi, agar bangsa ini dapat diselematkan dari serbuan produk tanaman yang beracun, tenaga kerja illegal yang sebagian besar unskill dan serbuan narkoba dari negeri Tiongkok tersebut ke Indonesia,” tukas Andy. [rus]

http://politik.rmol.co/

***

Pelanggar Kebijakan Bebas Visa Terbanyak dari Tiongkok

Jazuli Juwaini. Foto: dok.JPNN.com


JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR malah meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa yang diberlakukan kepada 169 negara.

Alasannya, dampak yang terjadi lebih menunjukkan bahwa kebijakan itu telah melenceng dari tujuan meningkatkan kunjungan warga asing ke dalam negeri.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengungkapkan, laporan pelanggaran warga negara asing (WNA) di wilayah NKRI sudah berada pada taraf mengkhawatirkan dan meresahkan.

”Hal ini tidak bisa lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang, berupa kebijakan bebas visa,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

Jazuli mengingatkan, berbagai peristiwa yang terkait dengan WNA, utamanya Tiongkok, sudah sering terjadi. Di antaranya, kasus warga Tiongkok menanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya di Bogor.

Dalam jangka panjang, pelanggaran semacam itu bisa ”membunuh” sektor pertanian dalam negeri, bahkan mamaksa RI memenuhi seluruh kebutuhan pangan dengan cara impor.

Tidak berselang lama, muncul fenomena bendera-bendera asing di beberapa wilayah. ”Sekarang juga marak tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di sektor bawah. Sementara warga setempat sulit mencari makan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan,” ujarnya, mengingatkan.

Menurut Jazuli, peristiwa tersebut menjadi catatan kesekian tentang dugaan pelanggaran WNA dengan memanfaatkan kebijakan bebas visa.

Hal itu pernah disinggung sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. ”Pemerintah harus menimbang secara cermat antara target yang ingin dicapai dan ekses negatif dari kebijakan tersebut,” papar Jazuli.

Jazuli menuturkan, berdasar data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, hingga pertengahan tahun ini WNA pelanggar kebijakan bebas visa paling banyak dari Tiongkok, Bangladesh, Filipina, Iraq, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan.

Warga negara Tiongkok masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari–Juli 2016. Urutan berikutnya ditempati warga negara Bangladesh (172), Filipina (151), dan Iraq (127).

”Kita tentu tindak antiasing. Tapi, seperti yang dilakukan negara mana pun, masuknya warga asing ke Indonesia perlu diatur dengan baik. Perlu sistem kontrol yang kuat, perlu kesigapan dan integritas jajaran imigrasi. Kalau tidak, ini bisa menjadi bom waktu,” kata Jazuli.

Karena itu, lanjut dia, evaluasi yang komprehensif atas kebijakan bebas visa kepada 169 negara tersebut harus dilakukan dengan serius dan segera agar ekses negatif tidak berkembang.

Menurut dia, sejak kebijakan bebas visa tersebut diterapkan, arus masuknya WNA makin deras sehingga perlu dievaluasi demi melindungi negara dari ancaman keamanan serta kedaulatan.

”Pemerintah jangan meremehkan masalah ini. Fraksi PKS akan meminta penjelasan kementerian terkait saat raker di DPR,” tegas dia. (bay/c11/dyn/sam/jpnn)

http://www.jpnn.com/

***

Terungkap, Ini Alasan WNA Cina Menanam Bibit Cabai Ilegal yang Mengandung Bakteri Berbahaya, Sebarkan!

Salah satu WNA cina yang tertangkap menanam cabai ilegal.


Tasaceh.com Sebanyak 5.000 batang cabe illegal yang ditanami oleh Warga Negara Cina di wilayah Indonesia, tepatnya di perbukitan kawasan desa suka damai, kecamatan sukamakmur, kabupaten Bogor baru-baru ini telah berhasil disita oleh Badan Karantina Pertanian Nasional. Cabe yang disita ini berasal dari benih yang berhasil lolos dibawa oleh 4 warga Negara cina yaitu u Wai Man (37), Gu Zhaojun (52), Xue Qingjiang (51) dan Gao Huaqiang (53).

Kejadian ini terungkap ketika adanya 4 orang warga negara asing tersebut, tertangkap imigrasi bogor selasa 8 November 2016 terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di antaranya terkait penyalahgunaan izin tinggal, setelah kasus ini di dalami ternyata 4 warga Negara cina ini berprofesi sebagai petani juga, dan saat ini sedang menanam cabe dilahan seluas 4.000 meter persegi ditempat tinggalnya.

Cabe ini setelah di uji di laboratorium Badan Karantina Pertanian, ternyata mengandung bakteri Erwinia Chrysanthemi yang diyakini dapat membahayakan produksi tanaman nasional di Indonesia khususnya spesies tanaman sejenis disekitarnya seperti cabai, kentang dan bawangBibit cabai ilegal yang mengandung bakteri berbahaya ini, berhasil di ungkap oleh Badan Karantina merupakan salah satu misi cina untuk memainkan bio-terorisme yaitu melakukan upaya-upaya yang dapat mengganggu keamanan melalui jasa trafik atau melalui makhluk hidup.

Menurut Politisi PAN, wakil ketua komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, dia meyakini bahwa adanya misi Bio-Terorisme dimana kita harus cepat dan sigap menangani masalah ini, karena ini merupakan penyakit yang berhasil lolos didatangkan dari luar negeri dan sangat berbahaya sebab dapat mengganggu plasma nutfah dari kekayaan Indonesia yang nantinya akan menimbulkan varian jenis penyakit yang baru. Kalau sudah berhasil menyebar maka akan menyebabkan indekasi endemic dan pandemic yang kemudian ini bisa mengganggu kehidupan masyarakat luas di Indonesia.

Untuk itu dia berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk lebih serius serta secepatnya mengusut secara mendalam dan menuntaskan kasus ini. Karena dibalik ini semua pasti ada rencana jangka panjang yang sedang dimainkan, mengingat cabai adalah salah satu tanaman sayur mayur yang hampir semua jenis masakan/makanan Indonesia menggunakannya, kita harus tahu apa maksud mereka menanam itu? siapa target yang akan mengkonsumsinya? Dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada dibenak kita semua yang belum bisa terjawab sampai saat ini.

Sayuran Cabai, Gentang dan Bawang

Kejadian di Bogor ini, menunjukkan kepada kita semua, betapa lemahnya pengawasan terhadap masuknya hewan serta tumbuh-tumbuhan ke negara kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jikalau hasil tanaman cabai tersebut yang mengandung bakteri berbahaya itu tumbuh dan berkembang serta dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tentu ini akan sangat mengkhawatirkan dan memprihatikan kita semua.

Untuk itu, sekali lagi kita meminta kepada pemerintah dan pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti semua temuan tersebut, temu-temuan ini harus di usut sampai tuntas, kita harus tahu otak para pelaku dan oknum yang ada di belakang mereka semua. Jika memang benar maksud mereka untuk membahayakan warga negara ini, tentu mereka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang ada (pungkasnya).

Cabai Mengandung Bakteri Erwinia Chrysantemi

Untuk mencegah agar tidak tersebarnya bakteri yang membahayakan tanaman cabe-cabean ini, maka tim Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Soekarno Hatta, Kamis 8 Desember 2016, melakukan pengangkutan dan juga pemusnahan semua bibit cabai beracun yang mengandung bakteri Erwinia Chrysantemi tersebut.

http://tasaceh.com/

(nahimunkar.com)