Putusan MK Tolak Uji UU Penodaan Agama Disambut Takbir

–Undang-Undang Larangan Penodaan Agama tetap berlaku

n Orang Liberal tak mampu menyembunyikan kekecewaannya

n MUI: Pemerintah dan Aparat Jangan Bimbang Tindak Penoda Agama

Mahkamah Konsitusi (MK) akhirnya menolak pengujian materi yang diajukan oleh pemohon dari berbagai LSM. MK menilai pasal-pasal yang diujimaterikan pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seluruhnya,” kata Ketua MK Mahfud MD dalam pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/4).

“Allahhuakbar!!” pekik massa FPI yang setia memantau lajunya sidang di atas balkon. (lihat, inilah.com, 19/04/201018:11).

Di balik keputusan MK itu, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata betapa kecewanya kaum liberal yang sering disebut dengan sipilis (sekulerisme, pluralisme agama, dan liberalisme) menghadapi kenyataan yang pahit bagi mereka.. MK (Mahkamah Konstitusi) setelah belum lama ini menolak permintaan mereka untuk membatalkan UU Pornografi No. 44 tahun 2008, kini MK Menolak permohonan pembatalan UU No. 1 PNPS 1965 tentang Larangan Penodaan Agama.

Menghadapi keputusan MK tetap diberlakukannya Undang-undang Penodaan Agama itu

orang sipilis tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Sehingga, begitu ada keputusan MK, langsung ada suara bernada kecewa seperti dikutip JPPN:

Sementara di tempat terpisah, salah satu pihak yang memohonkan uji materiil, Wahid Insitute, menyatakan bahwa pihak mereka menghormati keputusan MK. Hal tersebut dikatakan oleh Rumadi, peneliti dari Wahid Insitute. “Wahid Institute menghormati keputusan MK, bagaimanapun (sebagai) penjaga konstitusi,” katanya di komplek Wahid Institute, Jakarta.

Meski demikian, dirinya mencatat, ada kesan bahwa keputusan MK tersebut diliputi oleh semacam ketakutan. Ketakutan tersebut menurut Rumadi, ikut mewarnai pertimbangan hukum MK.

“Saya khawatir keputusan ini menjadi energi baru bagi kelompok yang suka melakukan kekerasan,” imbuhnya. Menurutnya pula, dalam konteks tersebut, MK dinilai (harus) bertanggungjawab secara moral terhadap putusan itu, termasuk implikasinya ke depan. (wdi/jpnn) Senin, 19 April 2010 , 21:43:00

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=62287

Dilihat dari upaya “penjegalan” terhadap Undang-undang Penodaan Agama dari orang-orang sipilis ini tampak sebegitu percaya diri, mereka itu. Yang maju untuk menggugatnya ke MK itu tidak tanggung-tanggung dari kalangan sipilis. Mereka adalah mendiang Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sementara lembaga yang mengajukan uji materi adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Lebih dari itu, pentolan-pentolan sipilis di antaranya dari JIL (Jaringan Islam Liberal) pun dalam sidang-sidang di MK bertandang ke MK untuk berbicara mengemukakan pendapatnya. Ulil Abshar Abdalla yang lagi sibuk tengah mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) –yang akhirnya kalah dan tidak terdaftar dalam susunan kepengurusan baru periode 2010-2014— pun menyempatkan diri bicara. Demikian pula dedengkot JIL lainnya yang sampai menimbulkan ketegangan, karena menyebut seorang wanita –tokoh sesat dan kini sedang dipenjara karena bertekad menghapus Islam, menghalalkan daging babi dan aneka kesesatan lainnya– yakni Lia Eden disamakan dengan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. (baca nahimunkar.com, Bukti Dungunya Tokoh JIL).

Pasal mana sebenarnya yang mereka gugat agar dicabut itu, berikut ini beritanya:

Inilah Pasal UU Penodaan Agama yang Diuji MK

Vina Nurul Iklima

19/04/2010 – 21:05

INILAH.COM, JakartaPara pemohon berpendapat keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945. Inilah pasal-pasal yang diuj-materikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu ketentuan yang diuji adalah Pasal 1 Ketentuan itu berbunyi: ‘Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.’

Beberapa pemohon menilai, pasal inilah yang sering digunakan pemerintah untuk melarang sejumlah aliran keagamaan yang dianggap melenceng dari agama resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Kasus yang sempat mencuat adalah kasus Ahmadiyah.

Bahwa pasal 1 UU tersebut menunjukkan adanya pembedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama, antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu dibandingkan dengan agama-agama atau aliran lainnya. Hal mana merupakan bentuk kebijakan diskriminatif yang dilarang. Dengan demikian, pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon menunjuk ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya. Selain menguji Pasal 1, pemohon juga meminta agar MK membatalkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 2 ayat (2) UU No, 1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keagamaan, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen, dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keberagaman dan toleransi.

Ketentuan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 ini memberlakukan sebuah ketentuan dalam KUHP. Yakni, Pasal 156a KUHP yang mencantumkan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Dalam permohonannya, pemohon juga mengutarakan bahwa UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam konvensi yang telah diratifikasi Indonesia itu dinyatakan kebebasan memeluk agama merupakan jenis hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. [ikl/jib] http://inilah.com/news/read/politik/2010/04/19/473771/inilah-pasal-uu-penodaan-agama-yang-diuji-mk/

Bagaimana keputusan dan jawaban dari MK, inilah beritanya:

MK Tolak Permohonan Pemohon, UU Larangan Penodaan Agama Tetap Berlaku

Andi Saputra – detikNews

Senin, 19/04/2010 18:23 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon judicial review UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama yang berarti UU tersebut tetap berlaku. Putusan ini langsung disambut dengan teriakan takbir oleh pengunjung sidang.

“MK memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Mahfud MD di dampingi 8 hakim konstittusi lainnnya di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (19/4/2010).

MK berpendapat jika negara memang punya otoritas untuk mengatur masyarakat. Jika ada konflik, maka yang bisa memberikan paksaan untuk mengatur adalah negara.

“Jika UU ini dicabut, maka negara tak bisa mempunyai landasan hukum. Jika ini dicabut, justru akan terjadi tindak anarkhi di masyarakat. Pembatasan oleh negara tersebut di dasari oleh UU,” ujar putusan MK tersebut.

MK tidak sependapat dengan alasan pemohon bahwa UU ini tidak relevan karena dibuat pada keadaan darurat. Menurut MK, semua Perpres yang dibuat dalam keadaan darurat sudah diseleksi dengan TAP MPRS No XIX/MPRS/1966. “Ada yang dicabut, ada yg dilanjutkan. UU ini termasuk yang diteruskan lagi pada  1969. Jika alasan uu darurat, maka banyak yang dibatalkan,” bunyi putusan MK.

Mendapat putusan ini, puluhan penduku UU langsung meneriakan takbir diruang sidang. “Allahu Akbar..,”

Dari putusan ini, 1 hakim mengajukan concuering opinion(pendapat beda simpulan sama) yaitu Harjono dan 1 hakim mengajukan dissention opinion (pendapat beda simpulan beda) yaitu Maria Farida Indarti. Putusan tersebut dibacakan sejak pukul 14.00 dan hingga saat ini belum usai dibacakan.

(asp/anw) http://www.detiknews.com/read/2010/04/19/182355/1341376/10/mk-tolak-permohonan-pemohon-uu-larangan-penodaan-agama-tetap-berlaku

Kalau orang liberal kecewa dengan putusan MK itu, sebaliknya sikap MUI bagaimana, inilah beritanya:

MUI: Pemerintah dan Aparat Jangan Bimbang Tindak Penoda Agama

Senin, 19 April 2010, 20:31 WIB

JAKARTA-–Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atas UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Hal itu berarti pemerintah dan aparat memiliki landasan hukum lebih kuat untuk menindak pihak yang melakukan penodaan agama. ‘’Dengan dipertahankannya UU ini, pemerintah dan aparat jangan bimbang lagi untuk menindak penafsiran yang menyimpang (penoda agama),’’ kata Kuasa Hukum MUI Lutfi Hakim kepada Republika usai pembacaan putusan UU PPA di Gedung MK, Senin, (19/4).

Menurut Lutfi, tidak perlu lagi ada pro kontra terkait UU PPA karena telah diputuskan oleh MK untuk dipertahankan. Berbagai dalil pemohon yang menuntut pencabutan juga telah dipatahkan majelis hakim berdasarkan keterangan berbagai saksi dihadirkan dalam beberapa sidang. ‘’Jadi, saya kira putusan MK ini sudah cukup baik,’’ katanya.

Lutfi menyebutkan, putusan MK juga merupakan kemenangan seluruh umat beragama dan bukan hanya umat Islam. Hal itu karena UU PPA bisa menjadi pelindung bagi kemurnian ajaran semua agama. Hal itu terjadi karena regulasi itu menjadi landasan bagi upaya mencegah dan mengatasi berbagai tindak penyalahgunaan dan penodaan agama. ‘’Yang pasti ini adalah kemenangan umat beragama dan merupkana sinyal bagi mereka penganut aliran liberal untuk berhati-hati mengembangkan ideologinya di negara ini,’’ ujarnya.

Mengenai revisi, Lutfi tidak memberikan komentar. Ia hanya menyebutkan revisi UU bukan menjadi domain kewenangan MK, tapi DPR.

Red: Krisman Purwoko

Rep: aru

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/19/111984-mui-pemerintah-dan-aparat-jangan-bimbang-tindak-penoda-agama

Untuk membuktikan bahwa UU Penodaan Agama ini tetap dipakai, sedang dari awal, pemerintah bersuara dan berupaya untuk mempertahankannya, maka benarkah dalam pelaksanaannya. Kalau benar, kasus berikut ini, perlu ditindak lanjuti:

Dinilai Langgar SKB, Ahmadiyah Diadukan ke Polisi

JAKARTA– Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) melaporkan Ahmadiyah ke Mabes Polri karena dianggap telah melanggar surat kesepakatan bersama (SKB) tiga menteri. Selain itu, Direktur LPPI, M Amin Djamaludin, juga mengadukan teror melalui pesan singkat pendek (SMS) yang diduga dikirim oleh pengikut Ahmadiyah.

Aduan LPPI terhadap Ahmadiyah itu tercatat dalam laporan polisi bernomor TBL/86/III/2009/Siaga-I tertanggal 19 Maret 2009 tentang perkara tindak pidana penodaan terhadap agama Islam, yang dilakukan Ahmadiyah setelah dikeluarkan SKB tiga menteri. LPPI menilai Ahmadiyah telah melanggar Pasal 156a junto 335 KUHP tentang Penodaan Agama dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.

“Mereka telah melanggar SKB dan melakukan teror melalui SMS yang tidak mengenakkan,” ujar Amin yang didampingi oleh Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al-Khaththath, kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/3).

Amin menegaskan, Ahmadiyah telah melanggar SKB tiga menteri dengan menggelar Jalsah Salanah atau musyawarah nasional (Munas) di daerah Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 6-7 Maret 2009.

Padahal, kata dia, SKB tiga menteri telah melarang Ahmadiyah untuk melakukan kegiatan yang bersifat keorganisasian. “Tindakan itu jelas telah melanggar aturan. Sesuai dengan arahan Mabes Polri, bila ada pelanggaran, segera dilaporkan,” tegasnya. Amin juga mengadukan teror melalui SMS sebanyak lima kali yang dilakukan pada 7-9 Maret 2009. (republika.co.id, Jumat, 20 Maret 2009 pukul 00:19:00)

Kita tunggu, apakah hiruk pikuk mempertahankan UU Penodaan Agama itu benar-benar untuk dilaksanakan secara konsekuen, atau hanya sekadar ramai-ramai belaka. Perlu bukti nyata! (nahimunkar.com)