Rekomendasi Pelarangan Ahmadiyah

Al-hamdulillahi Rabil ‘alamien. Seminar Nasional tentang Kesesatan Ahmadiyah dan Bahayanya di Masjid Istiqlal Jakarta, Ahad 11 Agustus 2002M/ 12 Jumadil Akhir 1423H, dihadiri oleh para ulama utusan dari berbagai daerah, para pejabat pemerintah, TNI, MUI, Pimpinan Organisasi-organisasi Islam, tokoh-tokoh Islam dan masyarakat.

Seminar menampilkan para pembicara terdiri dari para ahli kesesatan Ahmadiyah dari luar dan dalam negeri. Mereka adalah:

1. Dr. Abdur Rasyid al Hafidz (Ahli Ahmadiyah dari Pakistan).

2. Al-Ustadz Hasan Mahmud Audah (Mantan Da’i Ahmadiyah dari London).

3. Drs Fauzy Agus Tjik (Peneliti Aliran Sesat).

4. KH Irfan Zidni, MA (Rois Syuriah PB NU).

5. HM Amin Djamaluddin (Ketua LPPI –Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam).

Moderator:

1. Prof. Ali Musthofa Ya’qub, MA (Alumni Riyadh). (sekarang tahun 2008 termasuk dalam Komisi Fatwa MUI Pusat).

2. KH Ahmad Khalil Ridhwan, Lc (Alumni Madinah). (sekarang 2008 sebagai salah satu Ketua MUI Pusat).

Penerjemah:

Farid Ahmad Okbah (Ketua Bidang Da’wah Al-Irsyad).

MEMPERHATIKAN:

1. Bahwa ajaran Ahmadiyah yang menyebar luaskan faham dan keyakinan tentang kenabian dan kerasulan MIRZA GHULAM AHMAD adalah sudah keluar dari aqidah Islamiyah, dan karenanya sangat menyesatkan.

2. Bahwa Gerakan Ahmadiyah yang mempunyai “kitab suci” TADZKIRAH yang berisi penodaan terhadap kitab suci Al-Qur’an dengan cara memutar balikkan serta menyisipkan di dalamnya kata-kata yang bukan Al-Qur’an.

MENIMBANG :

Bahwa penodaan terhadap Islam adalah perbuatan melanggar PENPRES No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan terhadap Agama pasal 1 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 a.

MEMPERHATIKAN PULA:

1. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rabithah Alam Islami (Liga Dunia Islam) serta keputusan Negara-negara Islam yang menetapkan pelarangan terhadap penyebaran ajaran Ahmadiyah.

2. Beberapa Keputusan Kejaksaan Negeri yang menetapkan larangan penyebaran Ahmadiyah di dalam wilayah hukumnya masing-masing, di antaranya:

i. Kejaksaan Negeri Subang No. Kep.01/1: 2 JPK I. 312/ PAKEM/ 3/ 1976.

ii. Kejaksaan Negeri Selong (Lombok Timur) No. Kep. 11/ IPK. 32. 2. III. 3/ 11/ 1983.

iii. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No. 01/ J. 612.3/ DKS.3/4/ 1989.

iv. Kejaksaan Negeri Sidengreng Rapang No. KEP-11/M.4.12.3/DKS.3/12/1986.

v. Kejaksaan Negeri Tarakan No. : KEP-11/ M.4.12.3/DKS.3/12/ 1989.

3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. Kep- 07/0.2. DSB.1/02/1984

4. Instruksi Panglima Kodam IX / Udayana KOmando Pelaksana Operasi Timor Timur dalam Surat Telegramnya:

Tgl 2 Februari 1993 Menginstruksikan kepada segenap anggota satuan ABRI dalam wilayahnya agar tidak mengizinkan keberadaan Ahmadiyah.

5. Larangan Pemerintah-pemerintah ASEAN, Yakni Malaysia, Brunei Darus Salam terhadap penyebaran Ahmadiyah.

6. Surat Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, No. 8/ 1/ 10/ B374/ 1401 tanggal 6-5-1981 kepada Menteri Agama RI yang menjelaskan kesesatan dan kekafiran Ahmadiyah.

7. Lembaran Negara Pakistan No. S. 1033/ L. 7646 tgl 8 April 1981, bahwa kelompok Ahmadiyah Qodyan dan Ahmadiyah Lahore adalah NON MUSLIM dan tidak boleh menamakan tempat ibadah mereka dengan masjid. (Pelita 28 April 1984).

8. Permohonan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Jakarta No. 035/LPPI/6/1994 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang permohonan pelarangan Ahmadiyah secara nasional.

9. Surat Permohonan Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia, para Ulama dan Zu’ama dari berbagai organisasi Islam kepada Jaksa Agung RI untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pelarangan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1415H/ 17 September 1994M.

MEREKOMENDASIKAN:

1. Ajaran Ahmadiyah terbukti sesat lagi menyesatkan, bahkan sudah keluar dari aqidah Islam.

2. Penodaan terhadap kitab suci Al-Qur’an oleh Ahmadiyah melalui “kitab sucinya” TADZKIRAH wajib dihentikan.

3. Memohon kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melarang secara Nasional keberadaan dan kegiatan penyebaran Ajaran Ahmadiyah dan Kitab TADZKIRAH tersebut di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

4. Memohon kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membekukan aset-aset Ahmadiyah dan menutup tempat peribadahannya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Dikeluarkan di Jakarta, Ahad 11 Agustus 2002M/ 12 Jumadil Akhir 1423H

Rekomendasi berupa pernyataan sikap dan permohonan untuk dilarangnya Ahmadiyah di Indonesia ini disampaikan kepada:

BAPAK JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Tembusan Disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia

2. Wakil Presiden Republik Indonesia

3. MPR RI

4. DPR RI

5. Menko Kesra

6. Menteri Agama

7. Menteri Kehakiman dan HAM

8. MUI

9. Organisasi Islam tingkat pusat

10. Media Massa

Panitia Seminar tentang

Kesesatan Ahmadiyah dan Bahayanya:

HM Amin Djamaluddin

Ketua

Tim Rekomendasi:

1. Prof. Ali Musthofa Ya’qub, MA

2. KH Ahmad Khalil Ridhwan, Lc

3. KH Irfan Zidny, MA