DENPASAR-Fajar Bali | Bangunan rumah yang berada di timur jalan, atau di Jalan Tukad Bulan, Kampung Bugis, Serangan, Denpasar Selatan, nampak sudah rata. Dan kini berdiri pagar yang terbuat dari seng. Tapi dibalik semua itu masih ada persoalan baru yang timbul, pascaeksekusi.

Sebanyak 36 KK warga Kampung Bugis yang terkena eksekusi belum mengetahui akan kemana mereka pascarumahnya dirobohkan tim eksekutor dari PN Denpasar. Namun yang lucu, yaitu ada tujuh orang warga yang mengaku di luar 36 KK itu rumahnya ikut dieksekusi. Warga itu adalah Edi, Sulkivli, Mauludin, Husein, Sakaria, Bu Siti Hajar dan Muhayat.

Rumah mereka berada di belakang Rumah Panggung. Akibatnya, warga tersebut berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. “Ada 7 rumah warga yang ikut dieksekusi, padahal warga itu bukan bagian dari 33 KK tersebut,” sebut Rizal Akbar Maya Poetra kemarin (4/1).

Sementara Humas PN Denpasar, I Made Sukereni, Pengadilan tidak hanya mendengarkan sepihak, tapi mendengarkan kedua belah pihak. Bukti-bukti sudah ada dan Ketua PN Denpasar tidak akan melaksanakan eksekusi hanya dengan berdasarkan omongan saja. Namun berdasarkan data dan bukti yang ada. Soal adanya tudingan kelebihan eksekusi, Sukereni  mengatakan, apa yang ada dalam putusan, itulah yang dieksekusi.

Jika tidak menerima eksekusi yang dilakukan, ya  silahkan gugat. Di sisi lain, soal kisruh dalam eksekusi kemarin, Rizal  mengakui bahwa empat warga Kampung Bugis dijadikan tersangka oleh polisi. Mereka adalah Aditya Sulaeman, Amir Hadli, Harris Fadilah dan Said Saddam. Mereka ada yang membawa senjata tajam dan ada yang membawa panah.

Lantas, bagaimana kondisi warga pasca eksekusi? Ditanya begitu Rizal mengatakan akan tetap bertahan. Sekarang ada sebagain warga yang menumpang ditetangga dan ada sebagain lagi tidur di tenda dan juga di masjid. Namun, dia sudah menjelaskan ke warga bahwa, pihaknya akan segera mendapatkan sertifikat tanah untuk 36 KK yang terkena  eksekusi.

Bahkan Rizal berjanji tidak sampai sebulan warga akan mendapatkan apa yang dijanjikanya itu. “Tidak sampai sebulan akan dikuasai lagi. Sudah ada pembatalan sertifikat kok dari BPN,” tegasnya. Apakah pembatalan sertifikat tidak melalui proses gugatan? Ditanya demikian, Rizaldi mengatakan ini tidak sama dengan yang lain.W-007

Sumber: fajarbali.com

(nahimunkar.com)