Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengkritisi kebijakan pemerintah terutama Kementerian Keuangan yang selalu mengklaim rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) masih rendah di bawah 30 persen. Bahkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun juga mengklaim dilihat dari rasionya utang Indonesia masih aman.

Justru menurut Rizal, indikator utang yang paling penting itu bukan persentasi atau rasio utang terhadap GDP.

“Akan tetapi, yang penting adalah, kemampuan bayar utang terhadap penerimaan ekspor (debt payment ratio). Karena sekarang yang terjadi, utang naik, kemampuan bayar melemah,” cetus dalam cuitannya di akun resminya, ditulis Jumat (11/8).

Bahkan menurutnya, soal utang ini tak masuk akal jika rasionya harus membandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang.

“Membandingkan rasio utang dengan Amerika itu konyol. Karena AS itu tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri, apalagi didukung hegemoni militer dan politik,” jelas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Pemerintah harus tahu kondisi utang di negara-negara yang dibandingkan dengan utang pemerintah Indonesia itu.

“Kalau membandingkan rasio utang terhadap GDP duga Jepang juga tidakpas. Karena (di Jepang) sebagian besar utang domestiknya itu bunga murah. Sehingga tidak bisa didikte kepentingan bond holder (pemegang surat utang),” papar dia.

Sementara dengan utang yang tinggi itu, kata dia, jadi masalah Indonesia. Karena prioritas utama dalam anggaran terlihat di APBN-P 2017 adalah masih untuk pembayaran utang.

“Itu adalah prioritas dari kreditur (utang). Baru kemudian untuk pendidikan dan infrastruktur,” kata mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Presiden Jokowi ini.

Padahal, kata dia, banyak cara inovatif dalam rangka mengurangi utang. Dan cara itu pun sudah dilakukan dirinya pada tahun 2000-2001 lalu, yaitu melalui cara Debt-to-Natire Swap, loan swap, grants dan lain sebagainya.

“Jadi, jangan hanya melu (ikutan) maunya para kreditur,” kecam dia.

Pewarta : Busthomi

By: Dedy Kusnaedi / aktual.com

(nahimunkar.com)