Robohnya Gedung-gedung Sekolah

dan Bermunculannya Apartemen Mewah


SEJAK beberapa tahun belakangan ini media massa banyak memberitakan tentang bangunan sekolah yang rusak atau rubuh. Tidak hanya di daerah terpencil yang jauh dari pusat kekuasaan, tetapi juga di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan.

Misalnya, berdasarkan laporan Antara edisi Rabu, 08 Desember 2004, sekitar 800 orang siswa SMPN 209 Kelurahan Tengah (Jakarta Timur) selain terpaksa belajar di bawah ancaman rubuhnya atap sekolah, juga masuk secara bergiliran, ada yang masuk pagi ada yang masuk sore. Namun, jika hujan turun, murid-murid itu terpaksa dipulangkan; apalagi bila hujan turun cukup lebat dan disertai angin, karena dikhawatirkan gedung sekolah akan rubuh.

Menurut Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar (Kasudin Dikdas) Pemkot Jaktim, sebanyak 65 persen gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Jakarta Timur sudah tua karena dibangun sebelum tahun 1980, sehingga kondisinya cukup mengkhawatirkan.

Sedangkan pada tahun 2005, sekitar 59 persen gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) di DKI Jakarta sudah tidak layak lagi digunakan sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar. Pasalnya, sebagian besar bangunannya sudah berusia di atas 20 tahun. Bahkan, sekitar 49 persennya harus direhab total karena sudah lapuk dan rawan rubuh.(http://pusat.jakarta.go.id/berita/index.php?idm=&jns=1&idkb=1&id_berita=575)

Tak jauh dari Jakarta, Tempo Interaktif edisi 02 Juni 2005, memberitakan tentang kondisi gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri III Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang nyaris ambruk sehingga kepala sekolah terpaksa memberlakukan waktu belajar cuma sejam dalam sehari demi keamanan.

Di tahun 2005, APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Kota Bekasi yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur gedung sekolah, sebesar Rp 42 milyar. Dari APBD sebesar itu, hanya 14,9 milyar yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki sebanyak 20 gedung SD Negeri yang rawan ambruk. Padahal, di Kota Bekasi sedikitnya masih terdapat 80 gedung SD Negeri lagi yang kondisinya sudah ringkih atau lapuk.

Sementara itu di Tegal Jawa Tengah pada tahun 2005 sebanyak 150 dari 750 gedung SD dalam kondisi rusak berat. Puluhan gedung di antaranya dinilai tidak layak pakai. Sekolah yang rusak umumnya karena merupakan bangunan tua yang berdiri sejak 1931-1960. (http://www.liputan6.com/video/?program=news&id=95643)

Biasanya, gedung sekolah yang rubuh itu karena merupakan bangunan lama. Namun di Sumateara Selatan, yang rubuh justru bangunan sekolah yang belum rampung. Hal ini terjadi pada pertengahan November 2006, di SD 137 Talang Kelapo (Palembang). Sebagaimana diberitakan Seputar Indonesia RCTI edisi 17 November 2006, bangunan gedung SD 137 yang sedang dibangun itu belum selesai, baru dindingnya saja yang berdiri, namun sudah rubuh menimpa dua siswa. Ternyata, dindingnya itu begitu mudah digoyang-goyang, karena adukan semennya bagaikan ampas kelapa. (http://forum.sumsel.com/showthread.php?t=1513)

Tahun 2007, di Serang (Banten), gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kemang di Kelurahan Kagungan, Serang, Selasa (20 Maret 2007), ambruk setelah terkena hujan deras selama hampir tiga jam. Akibatnya, 254 siswa telantar karena kelas yang biasa dipergunakan kegiatan belajar-mengajar tidak bisa dipakai lagi. Penyebabnya, bangunan SD tersebut umurnya sudah tua. Untungnya, saat peristiwa terjadi, kegiatan belajar-mengajar belum dimulai, sehingga peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut Halimah, salah satu guru SDN Kemang, pihak sekolah sudah berulang kali mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk segera merenovasi SDN Kemang. Sejak tahun 1996 pihak sekolah sudah mengajukan proposal, namun baru akhir Januari 2007 disetujui. Tapi, ketika dananya belum turun gedungnya sudah keburu rubuh. (http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/21/nus04.html)

Masih di tahun 2007, di Tangerang yang tak begitu jauh dari pusat kekuasaan, sebanyak 558 gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang rusak. Akibatnya, ribuan siswa harus belajar dalam bangunan sekolah yang nyaris roboh. Di kawasan itu jumlah sekolah yang rusak mencapai sekitar 70 persen dari 958 total bangunan sekolah dasar negeri yang ada. Gedung sekolah itu dibangun bersamaan pada tahun 1980-an, dan rusaknya pun berbarengan. Ratusan gedung sekolah itu merupakan proyek Inpres. Sejak 30 tahun lalu hingga 2007 belum ada perbaikan, sehingga mengalami kerusakan.

Di Langkat, tahun 2007 diberitakan tentang kondisi gedung SDN 050758 Lingkungan VII Kelurahan Kampunglama, Kecamatan Besitang, Langkat, yang sangat memperihatinkan, dinding belakang tiga ruangan kelas sudah bergeser dari pondasi dan terancam rubuh. Kerusakan tersebut sudah berlangsung tujuh bulan sejak banjir bandang 22 Desember 2006 lalu. Kerusakan gedung sekolah telah dilaporkan kepada Dinas P Dan P Pemkab Langkat. (http://hariansib.com/2007/07/22/gedung-sdn-050758-kampunglama-besitang-terancam-rubuh/)

Di tahun 2008, masih di Langkat, diberitakan tentang nasib ratusan murid Sekolah Dasar Negeri No.056037 di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (masih satu Kecamatan dengan SDN 050758 di atas) terpaksa mengikuti proses belajar mengajar secara paralel akibat rubuhnya dua bangunan sekolah tersebut. Kondisi tersebut telah berlangsung selama tujuh bulan. Selain melaksanakan kegiatan belajar secara paralel, akibat ketiadaan fasilitas belajar, para siswa juga memanfaatkan rumah dinas tenaga pengajar yang juga mengalami kerusakan sebagai alternatif tempat menuntut ilmu. Meskipun harus menuntut ilmu pengetahuan dengan keterbatasan sarana yang ada, namun tidaklah menyurutkan semangat para siswa untuk memperoleh pengetahuan. (http://hariansib.com/2008/05/10/gedung-sekolah-negeri-di-kecamatan-besitang-rubuh-dan-belum-direnovasi/)

Di Serang (Banten), sebagaimana diberitakan Tempointeraktif edisi Selasa, 22 Juli 2008, dari 5.565 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Serang, 1.600 ruang kelas di antaranya tidak layak pakai karena rusak berat. Sedangkan 1.471 ruangan dalam kategori rusak ringan. Ruang yang masih layak digunakan hanya berjumlah 2.722. Pemerintah Serang mentargetkan pada tahun 2009 tidak ada lagi bangunan sekolah yang rusak. Di tahun 2008, anggaran pendidikan Kabupaten Serang hanya Rp 80 miliar. Jumlah itu dianggap tidak cukup untuk membenahi sekolah rusak, apalagi sudah termasuk biaya operasonal sekolah dan sebagainya.

Sementara itu, menurut beritapendidikan.com edisi Kamis, 21 Agustus 2008, diberitakan bahwa sekitar 1500 dari 2500 gedung SD-SMP di DKI Jakarta rusak. Untuk merehab total satu sekolah, dibutuhkan dana antara Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus meminta bantuan pemerintah pusat.

Di Bekasi, 31 Agustus 2008, bangungan baru ruang laboratorium sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Kota Bekasi ambruk setelah diterpa hujan deras. Bangunan terdiri dari ruang laboratorium komputer, dan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA). Pengerjaan dimulai 2007, di bawah tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 223.442.000. Saat rubuh, bangunan tersebut sedang dalam tahap finishing berupa pemasangan keramik dan pengecetan. Penyebabnya, selain faktor cuaca juga karena konstruksinya jelek.

Gedung sekolah yang roboh akibat hujan deras juga terjadi di Purworejo. Menurut Metrotvnews.com edisi 12 November 2008, ruang kelas satu, dua dan tiga Sekolah Dasar Negeri Mudal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah rusak berat, dan atap gedung roboh. Akibatnya, sekitar 150 siswa terpaksa mengikuti pelajaran di gedung sekolah lainnya, bergantian pagi dan siang. Juga, perlengkapan belajar seperti buku, meja dan kursi sebagian besar rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

Di Cirebon, atap bangunan Sekolah Dasar Karang Anom 2 yang baru selesai direnovasi dengan anggaran Rp 174 juta ambruk Senin dini hari (24 November 2008). Bagian yang ambruk adalah atap termasuk baja ringan yang menyangganya. Atap yang ambruk berada di atas empat ruangan yang dibangun sejak 1982 lalu. Sementara itu, di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sampai akhir 2008 ada sekitar 120 bangunan sekolah dasar dari 435 sekolah dasar negeri dalam kondisi rusak berat. Setidaknya, 60 dari 120 bangunan tersebut akan direnovasi pada tahun 2009.

Di tahun 2009, meski baru memasuki kuartal pertama, peristiwa gedung sekolah rusak terus menghiasi media massa. Di Bandung, dua lokal ruangan SD Negeri Sejahtera IV di Jalan Sejahtera Bandung, Senin (30 Maret 2009) ambruk. Sebelum ambruk, ruangan digunakan siswa kelas 3. Pada pukul 08.00, Dudung salah seorang Guru memperingatkan kepada guru yang sedang mengajar, bahwa ada gelagat ruangan mau rubuh. Saat itu juga, para siswa dievakuasi ke ruangan lain, sehingga tidak jatuh korban. Padahal, atap dan lantai bangunan tersebut baru selesai diperbaiki dua minggu sebelumnya. Perbaikan dua ruangan adalah bagian dari proyek swakelola rehabilitasi 8 lokal ruangan di sekolah tersebut. Proyek itu dibiayai dana role sharing pendidikan Provinsi Jawa Barat senilai Rp 320 juta.

Di Bengkulu, kondisi Sekolah Dasar Negeri 14, Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, rusak parah hampir di setiap bagian. Dinding gedung banyak yang berlubang dan retak, daun jendela dan kacanya banyak yang hilang, atap bocor. Gedung tersebut seperti beralaskan tanah, karena sebagian besar semen lantai sudah mengelupas Kerusakan ini sudah berlangsung lebih dari enam tahun. Semakin parah, sejak gempa bumi pada tahun 2006. Sekolah yang didirikan pada tahun 1984 ini sebenarnya sudah pernah diperbaiki dua kali, yaitu pada tahun 1999 dan 2001, namun tidak memuaskan. Fasilitas kamar kecil pun sangat darurat, hanya ada satu bilik.

Di Jakarta. Menurut pemberitaan Berita Kota edisi Jumat 24 April 2009 (halaman 2), sudah sejak 27 tahun lebih, ratusan murid (lima kelas) SMPN 183 menumpang belajar di SDN 01 dan 02 Cempakabaru, Kemayoran Jakarta Pusat. Karena, kapasitas gedung SMPN 183 Kemayoran Jakarta Pusat itu tidak mampu menampung seluruh siswanya akibat keterbatasan ruang belajar. SMPN 183 berdiri di atas tanah seluas 750 meter persegi, dengan bangunan standar (satu lantai), dengan empat ruang belajar, padahal jumlah muridnya mencapai 447 murid. Ruang lainnya dimanfaatkan sebagai ruang guru, bimbingan penyuluhan (BP), tatausaha (TU), dan laboratorium komputer.

Menurut pantauan Berita Kota, seluruh ruangan di sekolah itu kondisinya memprihatinkan. Ruang BP hanya berukuran 1X5 meter, ruang Kepala Sekolah 2X5 meter, ruang Tata Usaha (TU) dan Ruang Guru menjadi satu dengan luas 2X4 meter hanya dipisah triplek. Sementara wakil kepala sekolah tidak memiliki ruangan. Lebih memprihatinkan, luas ruang laboratorium komputer hanya 1X5 meter. Padahal, di ruang itu terdapat 24 unit komputer, tanpa kipas angin, apalagi air conditioner (AC). Selain itu, kantin sekolah hanya menempati ruang seluas 1 X 1 meter yang letaknya dekat kakus. Menurut rencana, gedung sekolah tersebut akan direhab berat, namun baru akan dimulai tahun 2010.


Apartemen Mewah

Sementara itu, bersamaan dengan pemberitaan tentang begitu banyaknya gedung sekolah yang rusak dan rubuh, di berbagai media massa –terutama di berbagai teve swasta– dipertontonkan pembangunan perumahan, apartamen mewah, pusat perbelanjaan dengan konsep modern gencar dilaksanakan. Salah satu pengembang yang saat ini sedang giat membangun itu semua adalah Agung Podomoro.

Menurut Wikipedia, PT Agung Podomoro Group (APG) adalah perusahaan pengembang terbesar di sektor properti di Indonesia, yang membangun hunian di daerah Sunter dan Kelapa Gading Jakarta Utara. Selain itu, perusahaan ini juga ikut menyediakan perumahan bagi masyarakat miskin di luar Jabodetabek, seperti Subang, Lebak dan Kresek. Namun sejauh ini yang diekspose media massa secara meluas adalah proyek-proyek pemukiman untuk kalangan menengah ke atas. Bahkan APG lebih menonjolkan diri sebagai pengembang kelas atas.

APG didirikan oleh Anton Haliman sekitar tahun 1970. Pada tahun 1986 perusahaan ini dilanjutkan oleh Trihatma Kusuma Haliman. APG adalah salah satu pelopor dalam menciptakan konsep pemukiman lengkap dan terpadu di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Kantor pusat APG berada di jalan Danau Sunter Blok M2 No. 7 (Kompleks Podomoro Sport Centre), Sunter Agung, Jakarta Utara 14350. Cakupan bisnis properti APG meliputi perumahan (housing), pusat perbelanjaan (mixed used & shopping center), dan apartemen.

Untuk perumahan (housing) APG membangun tiga belas proyek pemukiman, yaitu Bukit Gading Mediterania, Gading Mediterania Ville, Gading Grande Residences, Sunter Mediterania, Cluster Griya Sunter, Taman Sunter Utama, Bukit Golf Mediterania, Villa Danau Indah, semuanya di Jakarta Utara. Di Jakarta Barat, APG memiliki Permata Mediterania (di kawasan Pos Pnegumben). Sedangkan di kawasan Bogor, APG memiliki Parung Hijau 2 (di sekitar Bojong Gede). Di Serpong, APG memiliki Telaga Gading Serpong dan Villa Serpong. Sedangkan di luar Jawa, APG memiliki Bukit Mediterania Samarinda (Kalimantan Timur).

Sedangkan untuk kategori mixed used & shopping center (perpaduan antara pemukiman, pusat perbelanjaan dan sebagainya), APG memiliki 14 proyek yang tersebar di empat wilayah Jakarta (kecuali Jakarta Timur) dan satu di Bandung (Braga City Walk). Di Jakarta Utara, APG memiliki Emporium Mall Pluit, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Mall of Indonesia (MOI), Casablanca Sport Club. Sedangkan di Jakarta Barat, APG memiliki Garden Shopping Arcade (Kawasan Central Park), Seasons City, Lindeteves Trade Center, Podomoro City. Untuk kawasan Jakarta Pusat, APG memiliki Jakarta City Center, Senayan City, Blok B Pasar Tanah Abang. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Selatan, APG memiliki Blok M Square

Untuk kategori apartemen, APG memiliki 16 proyek yang tersebar di empat wilayah Jakarta (kecuali Jakarta Timur). Di Jakarta Pusat, APG memiliki Apartemen Menteng Eksekutif (di kawasan jalan Pegangsaan Barat), Mediterania Lagoon Residences (Kemayoran), Mediterania Palace Residences (Kemayoran), Mediterania Boulevard Residences (Kemayoran), The Jakarta Residences (Kebon Kacang), Thamrin Residences (Kebon Kacang), Sudirman Park (di kawasan jalan KH. Mas Mansyur). Sedangkan di kawan Jakarta Utara, APG memiliki Gading Mediterania Residences (Kelapa Gading) dan Mediterania Marina Residences (Lodan Raya, Ancol Barat). Untuk kawasan Jakarta Barat, APG sudah menyiapkan Mediterania Gajah Mada Residences (kawasan jalan Gajah Mada), Mediterania Garden Residences 1 (kawasan jalan Tanjung Duren), Mediterania Garden Residences 2 (Kawasan Central Park, Tanjung Duren), Royal Mediterania Garden (Kawasan Central Park, Tanjung Duren). Di Jakarta Selatan ada The Pakubuwono Residence (Kebayoran Baru), Permata Hijau Residences, The Lavande (di kawasan jalan Soepomo, Tebet).

Di tahun 2008, APG meningkatkan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) pada sejumlah wilayah di Jakarta, di antaranya Nias Residences yang dibangun oleh PT Tirta Metropolitan Jaya (anak perusahaan APG), dengan tahap pertama pembangunan sembilan tower di atas lahan seluas 4 hektare. Rencananya, jumlah menara yang dibangun di wilayah Kelapa Gading tersebut mencapai 14. Harganya berkisar Rp 88-144 juta per unit. Sesuai rencana, pembangunan sembilan menara ini selesai 2010.

Menurut peminat diskusi perumahan di internet, ada beberapa kelemahan yang dimiliki proyek tersebut, yaitu lahan parkir tidak bertingkat, AC belum tersedia, lokasi rawan banjir. Proyek Nias Residences berada di kawasan Kelapa Gading yang rawan banjir, namun dalam setiap beriklan, mereka menutupi weak point ini.

Bahkan, ada di antara konsumen perumahan tersebut yang merasa tertipu, sebagaimana dipublikasikan okezone kemudian dikutip oleh forum diskusi rumah (http://diskusirumah.wordpress.com/2008/02/19/apartemen-bersubsidi-agung-podomoro-di-kelapa-gading/), sebagai berikut:


Gading Nias Residence = Penipuan

Saya salah satu korban dari program Apartemen bersubsidi yang ternyata hanya mengobral janji-janji saja. Pada bulan Februari lalu, saya membeli satu unit apartement di Gading Nias Residence, sebagai tanda jadi saya membayar DP sebesar Rp 5.000.000. Setelah itu, saya pun melaksanakan kewajiban saya dengan melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp 7.200.000 selama tiga bulan. Salah satu janji dari developer adalah cicilan dapat diangsur selama 20 tahun dan jumlahnya hanya sebesar Rp 900.000. Tetapi, ternyata pada saat saya mengajukan kredit di salah satu bank yang bekerja sama angsuran yang paling lama jangka waktunya hanyalah 15 tahun saja untuk apartment.

Disitu saya merasa kecewa karena pengembang hanya membuat janji-janji palsu yang merugikan. Kekecewaan saya ternyata tidak sampai disitu, pada waktu saya telah mengajukan permohonan kredit di salah satu bank, saya bertanya dalam berapa lama saya akan diberikan kabar apakah kredit saya disetujui/tidak, pihak bank berkata 10 hari paling lama dan ternyata sampai sekarang pun saya tidak pernah mendapat penjelasan apapun dari pihak bank tersebut. Saya pernah mencoba untuk menghubungi, tetapi jawabannya selalu “sedang diproses,” kemudian akhirnya saya mencoba untuk beralih ke bank lainnya dan ternyata lebih mncengangkan lagi persyaratan yang diajukan oleh bank tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh pengembang (syarat untuk mendapat subsidi KPA gaji Rp 3.500.000 s/d Rp 4.500.000) dan bank tersebut meminta batas minimum gaji adalah Rp 7.500.000.

Dari sini saja sudah bisa terlihat bahwa Gading Nias Residence tidak dipasarkan oleh pihak-pihak yang profesional dan bertanggung jawab. Karena merasa dipermainkan, akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan pembelian apartemen tersebut (daripada uang saya hanya dimakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab) dan lagi-lagi saya harus merasa kecewa karena dari uang yang sudah saya bayarkan tiap bulannya sebesar Rp 21.600.000, hanya bisa dipulangkan sebesar 50 persen dan itu pun harus dipotong dengan biaya booking fee yang tidak dapat dikembalikan.

Saya sungguh merasa sangat kecewa dengan pihak Gading Nias Residence, karena sepertinya hanya mau mengeruk keuntungan saja tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Saya menghimbau kepada orang-orang yang berminat, sebaiknya berpikir beribu-ribu kali sebelum memutuskan untuk membeli apartemen bersubsidi, karena itu hanyalah permainan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

M Apriliana

Kelapa Gading, Jakarta

08161427427 (fer)

Gerak bisnis Agug Podomoro nampaknya akan terus menggeliat dengan gesit meski akhir-akhir ini kita disibukkan dengan isu krisis global. Ternyata krisis global yang di Amerika Serikat saja menyebabkan bisnis properti rugi dan menghentikan kegiatannya, hal itu tidak berlaku bagi Agung Podomoro.

Bahkan di tahun 2009 ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menunjuk Agung Podomoro dan Ciputra untuk pengembangan kawasan Jalan Prof Dr Satrio di Kuningan, Jakarta Selatan atau yang dikenal dengan Casablanca, menjadi shopping belt (sabuk wisata dan belanja internasional) serupa dengan Orchard Road di negeri tetangga. Hal tersebut dikatakan Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi kepada media masa pada hari Selasa tanggal 14 April 2009. (http://us.metro.vivanews.com/news/read/49156-ciputra___agung_podomoro_jadi_pengembangnya)

Rupanya, pemerintah sebagaimana diwakili Pemkot Jakarta Selatan, begitu percaya dengan Agung Podomoro. Padahal, keluhan seperti di atas pernah juga dipublikasikan di internet, antara lain untuk salah satu proyek APG yaitu Mediterania Garden Residences 2 (Kawasan Central Park, Tanjung Duren), sebagai berikut (dengan editing seperlunya):


Kinerja Agung Podomoro JELEK

Saya mau sharing sedikit mengenai Agung Podomoro Group. Saya ada membeli sebuah unit apartemen di Medit Tanjung Duren 2 pada bulan September 2007, saat itu dijanjikan akan terima kunci pada bulan Desember 2008. Sampai bulan November 2008 akhir saya bingung kenapa tidak ada kabar kapan akan terima kunci, lalu saya telepon ke marketingnya (Lily), dan ditanyakan ke Customer Services (Ade atau Yuni). Katanya ada kemunduran terima kunci dan dijadwalkan pada bulan Maret 2009. Saat itu saya masih memaklumi meskipun sedikit jengkel. Bayangkan kerugian yang saya terima, karena unit tersebut ingin saya sewakan.

Kemudian sudah sampai akhir Februari 2009, masih belum ada kabar kapan akan terima kunci, saya kembali menanyakan ke Lily, karena saya telepon Customer Services tidak pernah ada di tempat. Di jadwal katanya terima kunci dimulai dari lantai 3 sampai 10 pada tanggal 16 Maret 2009. Unit saya lantai 21. Selebihnya Lily tidak tahu, pada tanggal 16 Februari 2009 kembali saya telepon ke Customer Services ternyata mundur lagi sampai Juni 2009, dan saya tanyakan apa mundur lagi atau sudah pasti Juni 2009, Customer Services tidak bisa menjawab dengan pasti. Bayangkan mundur selama setengah tahun dan penggantiannya hanya sebatas biaya balik nama atau maitenance… TIDAK SEIMBANG

Customer Services hanya bisa bilang keluhan akan disampaikan pada pihak managemen, jika disampaikan saja tidak ada gunanya tanpa action. Apakah dana kurang sehingga finishingnya nyicil? Soalnya central park tetep jalan terus pembangunannya?

Untuk temen-teman yang mau membeli proyek Agung Podomoro sebaiknya berhati-hati. Meskipun sudah ada nama belum tentu performance-nya bagus. Saya yakin bukan hanya saya saja yang kecewa, karena saya juga pernah baca di Kompas, ada keluhan yang sama persis seperti saya….


Tanpa IMB

Nampaknya, Agung Podomoro Group dan perusahaan sejenisnya milik para hoakiao (Cina perantauan) menjadi besar berkat dukungan dan ‘kepercayaan’ dari pihak pemerintah sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh sikap dan pendirian Pemkot Jaksel di atas. Sebenarnya, memang demikian. Di tahun 2007, pemerintah mencanangkan program 1000 tower rusunami (rumah susun milik). Wapres Jusuf Kalla saat itu meminta pengembang turut menyukseskan program 1000 tower ini.

Melalui Kementerian Perumahan Rakyat, pemrintah memberi iming-iming berupa insentif pajak, kemudahan perizinan, subsidi pembiayaan, fasilitas infrastruktur, yang dituangkan dalam Keppres No 22/2006 tentang pembentukan tim percepatan pembangunan rusun. Gubernur DKI kala itu Sutiyoso tak kalah bersemangatnya dengan menerbitkan Pergub No136/2007 tentang pedoman pembangunan dan perizinan rusun di DKI, sebagai tindak lanjut kepres tadi. Intinya, Pergub tadi memberikan kemudahan perizinan, diskon tarif IMB hingga 50 persen, ketinggian lantai tower bisa mencpai 20 lantai, dan seterusnya.

Pergub itu diterbitkan Sutiyoso pada tanggal 4 Oktober 2007, hanya berselang tiga hari sebelum digantikan oleh oleh Gubernur DKI yang baru, Fauzi Bowo. Belakangan, TPAK (Tim Penasihat Arsitektur Kota) DKI Jakarta menilai Pergub no 136/2007 yang membolehkan ketinggian lantai maksimal hingga 20, menyimpan masalah. Sebab, dengan tower setinggi itu, akan ada banyak penghuni yang tinggal dalam satu menara. Sehingga akan sangat mengganggu faktor keselamatan, kenyamanan penghuni. Apalagi, Pergub 136/2007 itu tidak mengatur kewajiban pengembang menyediakan fasilitas publik, seperti pengolahan sampah, parkir, dan sebagainya. TPAK khawatir program rusunami 1.000 ini hanya akan menciptakan lingkungan padat baru dan permasalahan baru di DKI Jakarta. Ditambah lagi, para pengembang itu belum mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan), namun sudah melakukan penjualan unit. Akhirnya disegel oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Selatan pada 31 Maret 2009. Kalibata Residences milik Agung Podomoro merupakan salah satu rusunami yang ikut disegel.

Dasar penyegelan itu adalah diterbitkannya Pergub No. 22/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang intinya merevisi Pergub sebelumnya. Antara lain berisi ketentuan bahwa hunian rusunami maksimal digarap di atas lahan 3 hektar, kepadatan maksimal 3.500 jiwa hingga 4.000 jiwa per hektar, mewajibkan pengembang untuk menyediakan lahan parkir dengan ukuran satu mobil dan lima motor setiap 10 KK per unit satuan rusun, pengembang juga diwajibkan menyediakan ruang terbuka seluas dua meter persegi per 10 jiwa dan fasilitas publik lainnya.

Menurut Kepala Dinas P2B Hari Sasongko, ada 14 rusunami yang tengah dibangun di Jakarta, semuanya bermasalah, karena ada yang dibangun tanpa terlebih dahulu mengurus IMB, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), bahkan disain bangunan tidak dikonsultasikan dengan TPAK. Salah satunya Kalibata Residence yang dikelola PT Pradani Sukses Abadi (anak perusahaan Agung Podomoro). Ratusan konsumen rusunami Kalibata Residence mengaku kecewa dengan PT Pradani Sukses Abadi, antara lain karena melakukan kebohongan publik, karena sesungguhnya pembangunan rusunami Kalibata Residence tanpa dilengkapi dengan IMB tetapi hanya mengandalkan surat ijin penggunaan lahan atau Surat Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dikatakan Indah Sukmaningsih dari YLKI, dalam kasus ini pengembang tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen tentang status IMB bangunan Rusunami, pengembang juga dengan sengaja menawarkan produk yang mengandung janji manis yang belum pasti.

Untuk urusan membangun rusunami apalagi kawasan bisnis terpadu bertaraf internasional, apartemen mewah bertaraf internasional dan perumahan modern untuk kalangan menengah ke atas, pemerintah begitu bergairah. Sayangnya, sikap serupa tidak ditunjukkan untuk membangun gedung sekolah.

Gedung sekolahnya saja sudah sedemikian buruk, belum lagi kualitas tenaga pengajarnya, serta keseluruhan sistem pendidikan itu pada umumnya. Padahal, banyak yang menyadari pendidikan berkualitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur gengsi negaranya terhadap negara lain.

Menurut Aldwin Surya (pemerhati perkotaan dan guru besar Universitas Prima Indonesia), sebagaimana pernah dipublikasikan waspada online, pendidikan berkualitas antara lain akan mengurangi ketergantungan kita terhadap tenaga ahli asing, meningkatkan tenaga terdidik dan terlatih serta menghasilkan kinerja lebih baik dari tenaga yang profesional dan inovatif.

“Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan berkualitas itulah yang menyebabkan banyak negara mengalokasikan anggaran yang besar kepada sektor pendidikan. Penyediaan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah dan perlengkapannya diiringi dengan peningkatan pemilikan perangkat lunak seperti kualitas guru, evaluasi hasil pendidikan, riset berterusan, perpustakaan dan kurikulum yang berorientasi kepada pendidikan global.”

Menurut Aldwin pula, anggaran terbatas masih bisa digunakan untuk melaksanakan proses belajar-mengajar. Apalagi dukungan dedikasi para guru masih tetap tinggi. Di banyak kawasan bahkan masih ditemui guru yang setia dan konsisten terhadap tugasnya, meskipun gaji dan insentifnya cenderung terlambat diterima… Namun, kesetian para guru terhadap tugas mereka akan semakin sulit dilaksanakan. Penyebabnya justru berasal dari banyaknya ruang kelas dan gedung sekolah yang tidak dapat digunakan sebagai sarana belajar.

Jadi, kalau kita bisa terjemahkan maksud pemerintah yang lebih condong dan lebih bergairah mendukung pembangunan properti sebagaimana dikembangkan Agung Podomoro Group dan perusahaan sejenisnya milik para hoakiao, maka kemungkinan pemerintah ingin menciptakan bangsa yang bodoh, tergantung kepada tenaga dan produk asing namun amat sangat konsumtif banget. Sebuah proses penghancuran diri sendiri yang sangat mujarab telah dilakukan pemerintah terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Allah ‘Azza wa Jalla telah memperingatkan dengan tegas:

16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

17. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hamba-Nya. (QS Al-Israa’/ 17: 16, 17). (haji/tede)