Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa tak bersalah dengan kebijakannya melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Ormas. (ilustrasi/aktual.com)


Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi’i menegaskan seseorang disebut diktator dan otoriter bukan karena ucapannya, melainkan kebijakan dan manuver yang dilakukannya.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang beberapa kali menyebut kata diktator dan otoriter saat berada di Solo, Rabu (9/8). Jokowi mengatakan bahwa wajah sepertinya tidak cocok disebut diktator.

“Seorang diktator bukan karena ucapan dia, tapi dari aturan-aturan yang dia buat. Dari kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Syafi’i di Jakarta, Kamis (10/8).

Menurut Syafii yang akrab disapa Romo ini, salah satu tindakan diktator yang dilakukan Jokowi, yakni lahirnya Perppu Ormas karena tidak mematuhi UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Dimana, dalam UU tersebut, pembubaran Ormas hanya bisa melalui pengadilan. Bahkan, kata Romo, Jokowi layaknya pemimpin Nazi Adolf Hitler, dan pemimpin fasis asal Italia, Benito Mussolini.

“Setelah pemimpin diktator dan otoriter seperti Hitler dan Benito Mussolini. Pemimpin yang sekarang diktator dan otoriter ya Jokowi. Lihat saja, sekarang dana haji ingin digunakan untuk infrastruktur, Jokowi sebenarnya tau tidak dana haji untuk apa?,” katanya.

Selain itu, kebijakan otoriter Jokowi lainnya, adalah program full day school, impor garam, kedelai, dan singkong dengan menggunakan sistem pasar bebas. Kemudian, lanjut dia, soal pelanggaran UUD terkait presidential threshold 20 persen.

“Ini bukti bahwa Jokowi memaksakan kehendak. Di dalam negara yang bukan otoriter pasti yang menjadi panglima adalah hukum,” kata Politisi gerindra ini.

Laporan: Nailin In Saroh

By: Nebby / aktual.com

(nahimunkar.com)