Said Aqiel Siradj, Salahuddin Wahid, dan Ulil Abshar Abdalla Bertentangan dengan Faham NU

Para calon yang terlibat dalam faham liberal ataupun faham yang bertentangan dengan faham NU Ahlus Sunnah wal jama’ah mestinya terganjal oleh tata tertib yang telah diputuskan dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar 23-28 Maret 2010. Karena dalam tata tertib tetang calon ketua umum PBNU itu ditegaskan, tidak terlibat organisasi yang ajarannya bertentangan dengan NU, pernah menjadi pengurus NU atau badan otonom setidaknya empat tahun, dan tidak sedang menjabat pengurus harian partai politik.

Para calon seperti Said Aqiel Siradj, Salahuddin Wahid, dan Ulil Abshar Abdalla, kalau merujuk pada tata tertib itu mestinya tidak boleh dipilih.

Said Aqiel Siradj Terlibat dalam Majelis Khonghucu

Said Aqiel Siradj mestinya terganjal oleh tata tertib pemilihan ketua umum PBNU dalam muktamar NU ke-32 di Makassar 23-28 Maret 2010. Beberapa indikasi yang dijalani

Said Aqiel Siradj jelas bertentangan dengan NU Ahlussunnah waljama’ah. Bahkan sangat jauh dari faham NU, karena Said Aqiel Siradj tercatat sebagai Anggota Kehormatan Matakin

(1999-2002).

Matakin singkatan dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia adalah sebuah organisasi yang mengatur perkembangan ajaran agama Khonghucu di Indonesia.
Keanggotaan Said Aqiel Siradj dalam organisasi non Islam itu di antaranya dimuat di situs http://alumni-ploso.web.id , Monday, March 22, 2010, 7:20 dalam judul Prof DR KH Said Aqil Siradj, Kandidat PBNU.

Selain itu, Said Aqiel Siraj juga ada yang menyebut blusak-blusuk ke gereja:

KH. Said Aqil Siradj, Fungsionaris PBNU, tanpa canggung berkhotbah dalam acara misa Kristiani disebuah gereja di Surabaya. Dengan background belakangnya salib patung Yesus dalam ukuran yang cukup besar. Beritanya pun dimuat majalah aula milik warga NU, dia juga pernah melontarkan gagasan liberalnya yaitu merencanakan pembangunan gedung bertingkat, dengan komposisi lantai dasar akan diperuntukkan sebagai masjid bagi umat Islam, sedangkan lantai tingkat satu diperuntukkan sebagai gereja bagi umat kristiani, lantai tingkat dua diperuntukkan sebagai pure bagi penganut hindu, demikian dan seterusnya. (KH. Lutfi Bashori, Konsep NU & Krisis Penegakan Syari’at).

Lebih dari itu, SaidAqiel Siradj berindikasi membela Syi’ah bahkan mengecam para sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam:

Betapa beraninya Said Agil Siradj itu dalam mengkafirkan para sahabat, seperti dalam tulisannya yang kami kutip ini:

“Sejarah mencatat, begitu tersiar berita Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu bakar (b kecil dari pemakalah), hampir semua penduduk jazirah Arab menyatakan keluar dari Islam. Seluruh suku-suku di tanah Arab membelot seketika itu juga. Hanya Madinah, Makkah dan Thaif yang tidak menyatakan pembelotannya. Ini pun, kalau dikaji secara saksama, bukan karena agama, bukan didasari keimanan, tapi karena kabilah. Pikiran yang mendasari sikap orang Makkah untuk tetap memeluk Islam adalah logika bahwa kemenangan Islam adalah kemenangan Muhammad; sedang Muhammad adalah Quraisy, penduduk asli kota Makkah; dengan demikian, kemenangan Islam adalah kemenangan suku Quraisy; kalau begitu tidak perlu murtad. Artinya, tidak murtadnya Makkah itu bukan karena agama, tapi karena slogan yang digunakan oleh Abu Bakar di Bani Saqifah; _al-aimmatu min quraisy_, bahwa pemimpin itu berasal dari Quraisy. Dan itu sangat ampuh bagi orang Quraisy.” (Dr. Said Agil Siradj, makalah berjudul Latar Kultur dan Politik Kelahiran ASWAJA, hlm. 3-4).

Dengan indikasi seperti itu jelas bertentangan dengan tata tertib calon ketua umum PBNU.

Kandidat lainnya yang mestinya terlindas tata tertib adalah Salahuddin Wahid.

Salahuddin Wahid adik Gus Dur yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU jelas tidak sesuai dengan faham NU. Karena Salahuddin Wahid terlibat kegiatan Pemuda Hindu, dan juga ada indikasi membela Ahmadiyah.

Salahuddin Wahid lebih cenderung membela Ahmadiyah dan menyuara untuk menyingkirkan fatwa MUI tentang sesatnya Ahmadiyah,Inilah beritanya:

Salahuddin Wahid: Negara Tidak Boleh Merujuk MUI

Kamis, 14 Februari 2008 | 19:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Salahuddin Wahid mengatakan negara tidak boleh merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Negara itu rujukannya UUD 1945 dan undang-undang,” kata Salahuddin yang biasa disapa Gus Sholah, di sela seminar mengenai Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayannya di Hotel Sultan, Kamis (14/2).

Ia menyebut fatwa sesat Ahmadiyah dari MUI merupakan sudut pandang agama. “Tapi negara tidak usah merujuk ke MUI,” katanya.

Negara, mantan anggota Komnas HAM itu melanjutkan, bertugas melindungi rakyat. Negara juga yang mempunyai hak untuk melarang. Karena itu polisi harus berani menindak pelaku kekerasan.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution mengatakan pemerintah masih ragu-ragu dalam menindak pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah.
Menurut Buyung, MUI adalah lembaga warisan Orde Baru untuk mengontrol dan menyeragamkan rakyat. “Siapa yang berhak memvonis orang sesat atau tidak,” ujarnya.

Iqbal Muhtarom

Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/02/14/brk,20080214-117541,id.html

Salahuddin Wahid juga sukarela berkiprah dalam acara yang diselenggarakan Hindu. Inilah beritanya:

Salahuddin Wahid

Salahuddin Wahid adik Gus Dur (Abdurrahman Wahid) adalah orang yang belum tentu jelas wala’nya. Dia pernah menjadi juri Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) dalam acara Peradah Indonesia menganugerahkan Peradah Award, Juni 2009. Bertindak sebagai dewan juri adalah KH Salahuddin Wahid, Pdt Nathan Setiabudi dan Ngakan Putu Putra.

Di antara yang diberi anugerah adalah mendiang Pramoedya Ananta Toer tokoh sastrawan Lekra (Lembaga milik PKI – Partai Komunis Indonesia) yang berideologi komunis dengan dituangkan dalam tulisan-tulisannya hingga pemerintah sering melarang buku-bukunya untuk dibaca.

Sedang media yang dimenangkan justru media yang disebut plural (dalam arti pluralisme agama, menyamakan semua agama) yakni Majalah Tempo.

Dari Islam, yang dimenangkan dan dianugerahi Penghargaan MPU Peradah 2009 (yang jurinya dari Islam Salahuddin Wahid Itu) adalah tokoh yang mengusung faham pluralisme agama yang telah diharamkan MUI, yakni Ahmad Syafii Maarif mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. (lihat detiknews Minggu, 14/06/2009 06:44 WIB). (nahimunkar.com, 2:15 am).

Adapun Ulil Abshar Abdalla yang kordinator Jil (Jaringan Islam Liberal) maka secara jelas telah ditolak dalam tata tertib:

Disebutkan dalam pasal 22 ayat 3 bahwa “Seorang calon tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dan tidak merangkap ormas yang secara langsung dengan tidak langsung yang bertentangan dengan paham ahlsunnah wal jamaah dan Jaringan Islam Liberal”.

Hidayatullah.com memberitakan, ”Tidak ada tendensi politik, ini demi paham Sunni,” ujar Ketua Sidang Sementara Hafiz Usman.

Hafiz juga menegaskan poin tersebut untuk mempertegas posisi paham ahlussunnah wal jamaah yang tidak cenderung ke paham Syiah maupun Islam liberal.

”Draft awal ini sudah kita bicarakan dengan wilayah-wilayah NU, bukan dari PBNU,” ujarnya. (lihat hidayatullah.com).

Duta masyarakat online memberitakan, puncak dari setiap hajatan muktamar adalah pemilihan Ketua Umum dan Rais Am, yang rencananya digelar Sabtu (27/3) pukul 16.15-19.30 Wita. Siapa paling berpeluang menduduki kedua jabatan prestisius dalam ormas keagamaan terbesar di tanah air tersebut?

Dari penelusuran Duta di arena muktamar, hampir semua pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus cabang istimewa masih melihat situasi. Apalagi sejumlah nama yang berkembang saat ini masih bakal calon (balon) alias kandidat, belum calon sesuai ketetapan lewat sidang.

Hanya saja, nama-nama calon kandidat untuk kursi Ketua Umum nanti kemungkinan tak akan jauh dari nama yang beredar selama ini. Yakni, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), KH Said Aqil Siradj, KH Masdar Farid Mas’udi, KH Ahmad Bagja, H Slamet Effendy Yusuf, dan Ulil Abshar-Abdalla. Sementara untuk calon kandidat Rais Aam, KH M.A. Sahal Mahfudh bakal bersaing dengan KH Hasyim Muzadi.

Muktamar ke-32 NU telah dibuka Presiden SBY di Celebes Coventions Center (CCC), Makassar, Selasa (23/3). Kini muktamirin dari 33 pengurus wilayah (PW) serta 487 pengurus cabang (PC), dan 40 pengurus cabang istimewa (PCI) siap mengikuti hajatan terbesar warga NU tersebut.
Memang, muktamar bakal membahas banyak hal lewat sidang-sidang enam komisi: Komisi A (maudlu’iyyah) yang akan membahas masail diniyah (ahkam), Komisi B (waqiyyah), Komisi C (qununiyyah) membahas masalah perundang-undangan, Komisi D (organisasi), membahas materi AD/ART, Komisi E (program) membahas materi program, dan Komisi F (rekomendasi) membahas materi umum/rekomendasi. (DUTA MASYARAKAT, 24 Maret 2010,
Rofiq/Saefullah MAKASSAR)

Berita-berita tentang terganjalnya calon yang liberal oleh tata tertib sebagai berikut:

Aktivis JIL Tak Bisa Calonkan Diri

Liputan 6 – Rabu, 24 Maret

Liputan6.com, Makassar: Tokoh yang terlibat Jaringan Islam Liberal (JIL) dipastikan tidak bisa maju sebagai calon ketua umum tanfidziyah atau ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Rapat pembahasan dan penetapan tata tertib dan acara muktamar Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/3), memutuskan salah satu syarat ketua umum adalah tidak terlibat JIL.

Persyaratan berikutnya antara lain tidak terlibat organisasi yang ajarannya bertentangan dengan NU, pernah menjadi pengurus NU atau badan otonom setidaknya empat tahun. Serta, tidak sedang menjabat pengurus harian partai politik.

Sebelumnya dalam draf tata tertib, untuk syarat calon ketua umum tidak mencantumkan soal JIL dan organisasi yang dinilai bertentangan dengan NU. Namun, atas usul dari peserta rapat dan disetujui seluruh peserta rapat, Kiai Haji Hafidz Utsman selaku pimpinan sidang pun mengetok palu mengesahkan persyaratan itu. “Nanti syarat tambahan itu akan disebutkan secara eksplisit dalam tata tertib,” kata Kiai Hafidz usai rapat.

Ulil Absar Abdalla, salah seorang tokoh JIL yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum ketika dimintai komentarnya menyatakan belum yakin persyaratan itu sudah disahkan. “Biasanya tata tertib pemilihan dibahas dan diputuskan satu hari sebelum pemilihan. Mungkin itu baru menampung usulan saja,” katanya.

Sebaliknya, persyaratan calon itu memberikan peluang kepada Slamet Effendy Yusuf untuk mengikuti perebutan jabatan ketua umum PBNU. Sebelumnya, Slamet pernah mengeluhkan draf persyaratan calon ketua umum yang membatasi calon hanya boleh bagi mereka yang pernah menjadi pengurus NU di tingkat pengurus besar dan pengurus wilayah tanpa mencantumkan badan otonom.(ANS/Ant)

http://id.news.yahoo.com/lptn/20100324/tpl-aktivis-jil-tak-bisa-calonkan-diri-e5c0aa3.html

Berita yang tegas pula sebagai berikut:

Kandidat Liberal Ditolak Menjadi Calon Ketua Umum PBNU

Wednesday, 24 March 2010 03:31

Muktamirin meminta kandidat yang liberal atau terlibat Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak boleh maju sebagai calon Ketua Umum PBNU

Hidayatullah.com—Ada yang menarik dalam rapat pembahasan dan penetapan tata tertib dan acara Muktamar NU ke-32 di Makassar, Selasa, (23/3) malam. Dimana memutuskan salah satu syarat ketua umum adalah tidak terlibat JIL

Persyaratan berikutnya antara lain tidak terlibat organisasi yang ajarannya bertentangan dengan NU, pernah menjadi pengurus NU atau badan otonom setidaknya empat tahun, dan tidak sedang menjabat pengurus harian partai politik.

Sebelumnya dalam draft tata tertib, untuk syarat calon ketua umum tidak mencantumkan soal JIL dan organisasi yang dinilai bertentangan dengan NU.

Poin pelarangan anggota JIL menjadi Ketua Umum PBNU termaktub di Bab VII tentang Pemilihan Rois Aam dan Ketua Umum pasal 22 ayat 3.

Disebutkan dalam pasal 22 ayat 3 bahwa “Seorang calon tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dan tidak merangkap ormas yang secara langsung dengan tidak langsung yang bertentangan dengan paham ahlsunnah wal jamaah dan Jaringan Islam Liberal”.

Sebenarnya di draft awal Tatib Muktamar 32 NU, tidak ada poin tentang pelarangan Ketua Umum PBNU dari Jaringan Islam Liberal (JIL). Namun saat pembahasan Tatib, muncul usulan tersebut dari utusan Jawa Timur yang kemudian menjadi keputusan Pleno.

”Tidak ada tendensi politik, ini demi paham Sunni,” ujar Ketua Sidang Sementara Hafiz Usman.

Hafiz juga menegaskan poin tersebut untuk mempertegas posisi paham ahlussunnah wal jamaah yang tidak cenderung ke paham Syiah maupun Islam liberal.
”Draft awal ini sudah kita bicarakan dengan wilayah-wilayah NU, bukan dari PBNU,” ujarnya.

Dalam pleno soal Tatib Muktamar NU hanya terdapat dua poin penambahan. Pertama terkait syarat calon Ketua Umum PBNU dan soal pengisian jabatan-jabatan pengurus PBNU paling lambat satu bulan setelah muktamar. Poin ini tercantum di Pasal 25 huruf (f).

Menanggapi ini,  Ulil Absar Abdalla, salah seorang tokoh JIL yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum ketika dimintai komentarnya menyatakan belum yakin persyaratan itu sudah disahkan.

”Biasanya tata tertib pemilihan dibahas dan diputuskan satu hari sebelum pemilihan. Mungkin itu baru menampung usulan saja,” katanya. Membludak

Sementara itu, Jalan HM Dg Patompo Makassar bagaikan lautan manusia, ribuan peserta Muktamar NU ke-32 tumpah ruah di ruas jalan menuju Celebes convention centre (CCC) tempat pembukaan Muktamar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa siang.

Peserta Muktamar dari 33 provinsi (wilayah) telah memadati ruang konvensi CCC berkapasitas 10.000 orang menanti kehadiran Presiden SBY beserta rombongan.

Ketatnya pengamanan di jalan masuk maupun di sekitar gedung konvensi CCC mengakibatkan ribuan peserta dari berbagai provinsi terhambat mendekat ke arena upacara pembukaan Muktamar, sehingga mereka bersitegang dengan aparat sambil menunjukan undangan dan tanda peserta, namun mereka tetap tak diizinkan masuk ruang konvensi hingga upacara selesai.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dan Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah menteri memasuki gedung CCC tempat upacara pembukaan Muktamar NU tepat pukul 13.00 WITA.

[nu/inl/cha/www.hidayatullah.com]
http://www.hidayatullah.com/berita/lokal/11152-kandidat-liberal-ditolak-menjadi-calonketua-umum-pbnu

Keputusan rapat tata tertib itu apakah sekaligus akan mereka ingkari sendiri atau akan dijalankan dengan istiqomah, kita lihat saja. Kalau sampai Said Aqiel Siradj, Salahuddin Wahid, dan Ulil Abshar Abdalla masih boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU berarti keputusan itu mereka ingkari sendiri. Lebih-lebih kalau sampai di antara tiga orang yang jelas secara tata tertib telah terlindas itu justru nanti terpilih sebagai ketua umum PBNU, berarti 4000-an tokoh NU se-Indonesia bermuktamar dan membuat keputusan itu hanya untuk mereka langgar sendiri. Lebih buruk dari ungkapan: Esok dele sore tempe. (Pagi masih berupa kedelai, sore sudah menjadi tempe). Artinya? Mencla-mencle! (nahimunkar.com).