Salah Besar, Seakan Tanpa UU Penodaan Agama Semua Akan Beres

(Mahfud MD Orang Bermasalah?)

Seakan-akan kalau tidak ada aturan UU no 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama ini, maka semua akan beres. Ini justru salah besar.

“Jika UU ini dicabut, tidak bisa menyurutkan reaksi kelompok atau agama yang dinodai,” tandas kiai Hasyim Muzadi.

Sidang di MK (Mahkamah Konstitusi) tentang gugatan gerakan atheis untuk mencabut UU no 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, digelar seminggu sekali tiap Rabu atau Kamis, di Jakarta. Saksi-saksi dihadirkan MK, juga pernyataan-pernyataan yang menolak dicabutnya undang-undang tersebut. Di antara para penggugat UU itu adalah dedengkot kemusyrikan baru pluralisme agama dan multikulturalisme yakni mendiang Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Inilah berita seputar itu yang berlangsung di Jakarta, Rabu (10/2 2010).

Kebebasan Beragama

Hasyim: Jangan Berlogika Terbalik

Rabu, 10 February 2010, 13:56 WIB

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi

JAKARTA–Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa jika UU no 1/PNPS/Tahun 1965 dicabut, yang paling rugi justru umat beragama minoritas. ”Jangan menggunakan logika terbalik. Seakan-akan kalau tidak ada aturan UU ini, maka semua akan beres. Ini justru salah besar, yang paling rugi jika UU ini dicabut, justru minoritas,” tegas Kiai Hasyim saat menyampaikan pendapatnya sebagai ahli dari pemerintah di depan Sidang MK, Jakarta, Rabu (10/2).

”Jika tak ada aturan, yang berbahaya justru nanti masyarakat yang akan membikin aturan sendiri. Ini tentunya yang kita semua tidak menghendaki. Jika UU ini dicabut, tidak bisa menyurutkan reaksi kelompok atau agama yang dinodai,” tandas kiai Hasyim Ditegaskan oleh kiai Hasyim bahwa UU tersebut bukanlah menyangkut kebebasan beragama, namun menyangkut penodaan agama. ”UU ini jelas masih diperlukan keberadaannya,” tegas kiai Hasyim.

http://www.republika.co.id/berita/103664/hasyim-jangan-berlogika-terbalik

Arswendo Mengaku Menyesal Lukai Umat di Masa Lalu

Rabu, 10 February 2010, 13:58 WIB

JAKARTA–Budayawan Arswendo Atmowiloto mengaku menyesal pernah melakukan perbuatan yang dinilai melukai umat Islam dengan membuat sebuah “pooling” atau survey kontroversial di tabloid Monitor yang pernah dipimpinnya di masa lalu.

“Saya menyesal karena saat itu membuat umat Islam terluka,” kata Arswendo dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (10/2).

Arswendo mengemukakan itu ketika Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan, yang hadir dalam persidangan tersebut sebagai pihak terkait, bertanya apakah terdapat rasa penyesalan.

Mantan pemred tabloid Monitor itu dihadirkan oleh pihak pemohon uji materi sebagai salah seorang korban yang pernah dijerat hukum karena terkait dengan pasal-pasal tentang penodaan agama. Pengumuman tabloid Monitor pada 15 Oktober 1990 atas hasil survey mengenai siapa tokoh yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia tersebut dinilai telah melukai hati mayoritas umat Islam Indonesia.

Arswendo mengakui, metodologi yang dipakainya kurang kuat karena hanya mengandalkan kepada kartu pos dari para pembaca Monitor sehingga setiap warga dapat mengirimkan pendapat mereka masing-masing. “Bahkan ada pembaca yang menulis istrinya sendiri sebagai tokoh yang diidolakannya,” katanya.

Monitor saat itu, ujar dia, menerima hingga sebanyak 33.963 kartu pos dan terdapat sejumlah 667 nama yang diajukan para pembaca. Hasil dari survey itu adalah menempatkan antara lain Presiden kala itu, Soeharto, di urutan pertama, sedangkan Nabi Muhammad berada di urutan kesebelas.

Hasil tersebut memicu kontroversi dan sejumlah aksi sehingga Arswendo dijerat dengan pasal-pasal KUHP terkait penodaan agama dan divonis dengan hukuman lima tahun penjara. Sedangkan pada saat banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Arswendo akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Sumber Berita: Ant

http://www.republika.co.id/berita/103665/arswendo-mengaku-menyesal-lukai-umat-di-masa-lalu


UU PNPS 1 Tahun 1965 Terbukti Mampu Lindungi Setiap Agama

Rabu, 10 February 2010, 10:12 WIB

JAKARTA–Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PKMN KAHMI) menilai bahwa UU No 1/PNPS/ tahun 1965 terbukti sampai saat ini mampu melindungi setiap agama. ”Artinya melindungi dari ucapan, tindakan atau penafsiran yang dapat menimbulkan perasaan pelecehan, penghinaan, penistaan atau penodaan terhadap ajaran agama,” tandas Manimbang Kaharyadi, Wakil Sekjen PKMN KAHMI saat konferensi pers di Gedung MK Jakarta, Rabu (10/2).

”Undang-undang tersebut juga telah terbukti mampu menjaga ketertiban dan keharmonisan hubungan internal dan antar umat beragama serta melindungi hak asasi manusia,” tambah Kaharyadi.

Red:

Taqi

Reporter:

Osa

http://www.republika.co.id/berita/103642/uu-pnps-1-tahun-1965-terbukti-mampu-lindungi-setiap-agama

Ormas Islam akan Demo Depan Mahkamah Konstitusi

Rabu, 10 February 2010, 08:03 WIB

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

Massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Mereka menolak dilakukannya uji materi terhadap undang-undang yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

JAKARTA–Sejumlah ormas Islam seperti Gerakan Reformis Islam (Garis) dan Front Pembela Islam (FPI) direncanakan akan melakukan aksi unjuk rasa depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/2). Menurut informasi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Rabu pagi, aksi di depan Gedung MK diagendakan berlangsung dari sekitar pukul 09.00 WIB.

Para peserta aksi mengusung tuntutan agar MK tidak mengabulkan permohonan sejumlah LSM untuk mencabut atau mengubah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. MK pada Rabu ini menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemohon yang antara lain terdiri dari LSM Imparsial, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut para pemohon, pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka, membatasi serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti yang terdapat dalam UUD 1945.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali pada Kamis (4/2) mengatakan, pencabutan UU Penodaan Agama seperti yang diupayakan sejumlah LSM melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi bila dikabulkan maka berpotensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat.

“Jika hal terkait penodaan agama tidak diatur, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal, memicu keresahan dan disintegrasi bangsa,” kata Suryadharma. Suryadharma juga menegaskan, bila di Indonesia tidak terdapat UU Pencegahan Penodaan Agama maka hal itu juga akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di Tanah Air.

Apalagi, ujar Menag, bila pencabutan UU tersebut dilakukan maka seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas untuk menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun.

Red:

krisman

Sumber Berita:

Ant

http://www.republika.co.id/node/103639

Rabu, 10/02/2010 11:06 WIB

FBR & Garis Desak MK Tolak Uji Materi UU Penistaan Agama

Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta – Ratusan massa Forum Betawi Rempug (FBR) dan Gerakan Reformis Islam (Garis) mendemo Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut MK menolak uji materi UU tentang penodaan agama.

Ratusan massa mulai berdatangan ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, sejak pukul 09.30 WIB, Rabu (10/2/2010). Massa FBR mengenakan pakaian serba hitam dengan sorban di kepala. Sedangkan massa Garis membawa bendera-bendera organisasi itu.

Massa Garis juga membawa poster aktivis HAM seperti Asmara Nababan, Hendardi, Adnan Buyung yang di atasnya ditulis kata ‘Wanted’.

Rencananya persidangan akan mendengarkan kesaksian dari Frans Magnis Suseno, Arswendo Atmowiloto dan Romo Benny Susetyo dan beberapa tokoh lainnya.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, Kamis (4/2/2010) lalu, meminta MK menolak permohonan uji materi UU No 5/1965 tentang penodaan/penistaan agama. Jika UU ini dihapus maka seseorang dapat menistakan agama tanpa bisa dipidana.

Aksi FBR dan Garis membuat lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Harmoni tersendat. Hal ini disebabkan satu lajur Jl Medan Merdeka Barat dipenuhi demonstran.

(nal/iy)

http://www.detiknews.com/read/2010/02/10/110627/1296530/10/fbr-garis-desak-mk-tolak-uji-materi-uu-penistaan-agama

Mahfud MD Ketua MK orang bermasalah?

Sidang di MK mungkin akan ada anehnya, karena orang yang bermasalah tentang agama pun didaftar untuk dijadikan saksi oleh MK. Misalnya, Andrea Hirata, novelis yang jahil sama sekali tentang agama (Islam) pun didaftar untuk dijadikan saksi. Kejahilan orang itu pun disebarkan, dengan tulisannya di Kompas.

Sekitar sepekan menjelang Idul Fitri, tepatnya 14 September 2009, harian Kompas memuat tulisan Ikal alias Andrea Hirata bertajuk Lebaran di Negeri Laskar Pelangi. sebagai berikut:

Lebaran di Negeri Laskar Pelangi

Senin, 14 September 2009 | 03:20 WIB

Oleh ANDREA HIRATA

“….Idul Fitri menjadi yang terbesar dan teristimewa bagi kami. Orang rela berdesakan dalam kapal lawit, terkapar mabuk laut bertumpuk- tumpuk seperti pindang di geladak. Tetapi, semuanya gembira untuk Lebaran di kampung.

Para penggunjing, jemaah tetap warung kopi dan berandalan pasar bergegas dengan baju-baju terbaiknya, bersepeda kalang kabut karena azan shalat Idul Fitri telah berkumandang. Mereka ingin shalat! Walaupun mungkin hanya sekali itu tahun ini. (Kompas). (nahimunkar.com, Karl May dan Adzan Shalat Idul Fitri, 1:23 am Artikel )

Bagaimana jadinya, Andrea Hirata ini adalah orang yang jahil tentang agama. Sampai dia tidak tahu bahwa shalat Idul Fithri itu tanpa azan, hingga dia tulis azan shalat Idul Fitri telah berkumandang. Orang seperti itu kok mau dijadikan saksi oleh MK. Kalau Mahfud MD ketua MK mengaku sebagai penggemar novel Andrea Hirata, perlu kita pertanyakan, lebih sering baca cerita rekaan Hirata atau lebih sering baca Al-Qur’an? Bila menentukan orang yang boleh dipanggil jadi saksi tentang agama saja sudah tidak bisa tepat seperti ini, bagaimana pula ketika akan menentukan kesaksian orang jahil agama itu akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum?

Negeri ini rupanya banyak orang aneh karena di antaranya jadi penggemar orang aneh seperti mendiang Gus Dur, atau jadi penggemar dan fanatic berat terhadap orang yang tak tahu agama seperti Hirata. Bila dua orang itu dijadikan ‘pujaannya” maka bisa dibayangkan, seperti apa dia. (nahimunkar.com).