Sejumlah Pemda Larang Aktivitas Aliran Sesat Ahmadiyah

Aktivitas aliran sesat Ahmadiyah dilarang di berbagai daerah di Indonesia. Situs micom memberitakan, Selasa, 01 Maret 2011 13:11 WIB, menurut data Kontras, ada 11 kebijakan lokal baik dari level bupati hingga gubernur yang melarang adanya Ahmadiyah. Dan empat di antaranya, muncul dalam beberapa hari belakangan.

Seperti telah diketahui secara luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Sealatan sudah resmi melarang Ahmadiyah sejak Senin 1/9 2008.

Pelarangan itupun belakangan disusul oleh pemda-pemda lainnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara itu Menteri Dalam Negeri dikabarkan memberi kewenangan kepada Pemda untuk itu.

Inilah berita-berita mengenai masalah larangan Ahmadiyah.

Pemprov Sumsel Resmi Larang Ahmadiyah

Muhammad Firdaus

Senin, 1 September 2008 13:22 wib

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Senin (1/9/2008) resmi melarang Aktivitas Ahmadiyah. Larangan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL & LINMAS/ 2008, tentang Larangan Terhadap Aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut dan atau anggota Pengurus Jemaat ahmadiyah (JAI) dalam wilayah Sumatra Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Keputusan ini dikeluarkan selain didasarkan atas keputusan bersama 3 Menteri, juga karena desakan dari berbagai ormas yang terus terjadi di Palembang dan Sumatra Selatan.

Setelah dilakukan dua kali rapat yaitu tanggal 6 Agustus dan 28 Agustus, akhirnya disepakati Pemerintah Provinsi melarang aliran Ahmadiyah di Sumatra Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan, Mahyudin NS, membacakan secara langsung keputusan ini didampingi oleh Kapolda Sumsel Irjen Polisi Ito Sumardi, Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Moh Sochib, dan Kepala kejaksaan Tinggi Sumsel, Armansyah SH.

Mahyudin mengatakan dengan pelarangan ini, Ahmadiyah harus menghentikan segala aktivitas mereka dalam wilayah Sumatra selatan yang mengatasanamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

“Kami juga memerintakan kepada Kanwil Depag dan Kesbangpol dan Linmas Sumsel untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada jemaah Ahmadiyah,” kata Mahyudin dalam konferensi pers tersebut.

Dengan keputusan tersebut Sumatra Selatan merupakan daerah pertama yang secara resmi melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Indonesia. Jemaah juga disarankan untuk bergabung dengan umat Islam lain dalam menjalankan ibadah.

(fit)

Sumber: http://news.okezone.com

***

Daerah Diizinkan Buat Aturan Soal Ahmadiyah

INILAH.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mempersilakan daerah membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat surat keputusan bersama (SKB) tiga Menteri soal Ahmadiyah.

“Kalau dalam rangka penguatan SKB Perda itu silahkan saja. Kalau sepanjang itu memperkuat SKB tak apa-apa sebab di situ ada pengawasan,” tegas Gamawan seusai rapat dengan Komite IV DPD RI, di Gedung DPD RI, Senin (28/12/2011).

Namun, menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, pemerintah pusat akan mengoreksi setiap Perda terkait Ahmadiyah, untuk memastikan Perda masih dalam koridor hukum.

“Nanti ada Perda-perda yang bertentangan kita akan koreksi. Selama berada di koridor hukum, itu dipersilahkan. Peraturan gubernur selama itu di pengawasan silahkan. Tapi kalau melebihi kewenangan dicoret. Di luar batas kewenangan atau bertentangan dengan undang-undang akan kita coret,” tandasnya.

Namun demikian, jika terjadi kekerasan yang diakibatkan Perda itu, Mendagri memastikan, pemerintah akan menindaknya. “Dengan alasan apapun, Perda atau belum itu akan tetap ditindak, itu akan kita tindak,” jawab Gamawan.

Ia menjelaskan, para pelaku kekerasan bernuansa agama sudah diproses secara hukum, termasuk pelaku kekerasan di Temanggung dan Cikeusik. [tjs]

Sumber: inilah.com, Oleh: Moh Anshari

Nasional – Senin, 28 Februari 2011 | 20:17 WIB

***

Ahmadiyah Dilarang Beraktivitas di Samarinda

Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengeluarkan surat keputusan terkait Ahmadiyah. Surat berisi pembekuan kegiatan Ahmadiyah, termasuk menutup tempat ibadah mereka.

Senin (28/2), Wali Kota Samarinda, Syaharie Ja’ang bertemu dengan tokoh agama dan organisasi massa terkait Ahmadiyah di gedung Yayasan Yong Jing, Kota Samarinda. Ia juga mengaku sudah menemui jemaah Ahmadiyah secara pribadi.

Ia menjelaskan surat keputusan penghentian dan penutupan aktivitas Ahmadiyah dikeluarkan sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Kota Samarinda terkait Ahmadiyah. Juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Jemaah Ahmadiyah di Samarinda menyayangkan sikap wali kota tersebut. Apalagi, tanpa ada dialog sebelumnya. Padahal, jumlah anggota Ahmadiyah di Samarinda hanya sekitar seratus orang.

Hingga kini, warga Ahmadiyah Samarinda belum mengambil sikap terkait kebijakan tersebut. Mereka menunggu keputusan dan kebijakan dari jemaah Ahmadiyah pusat. Hanya saja, jemaah Ahmadiyah merasa terintimidasi dengan keputusan wali kota tersebut.(Ant/BEY)

Sumber: Metrotvnews.com, Samarinda: Metro Sore / Nusantara / Senin, 28 Februari 2011 14:39 WIB

***

Bupati Pandeglang Keluarkan Peraturan Larang Ahmadiyah

PANDEGLANG–MICOM:Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, secara resmi telah melarang keberadaan Ahmadiyah di Pandeglang. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 5 tahun 2011, yang mulai berlaku sejak Senin (21/2).

Lahirnya Perbup tersebut tidak terlepas dari peristiwa bentrokan warga dengan Jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Minggu (6/2), yang menewaskan 3 orang. Usai peristiwa berdarah itu, kondisi di Kabupaten Pandeglang terus memanas.

Situasi memanas berujung pada pertemuan para ulama, Ormas Islam, serta unsur Muspida Kabupaten Pandeglang, Minggu (20/2). Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Pancasila, Pandeglang, itu, semua pihak memberi rekomendasi kepada Bupati Asmudji HW untuk segera membuat Perbup pelarangan keberadaan Ahmadiyah di Pandeglang.

Bupati pun kemudian mengeluarkan peraturan yang melarang keberadaan Ahmadiyah di wilayahnya.

“Saya sudah tanga tangani Perbup No 5 tahun 2011. Itu artinya, mulai hari ini Ahmadiyah dilarang beraktivitas di bumi Pandeglang,” ujar Asmudji.

Peraturan itu, tambah Asmudji, dibuat sebagai sebagai bentuk antisipasti dari pemerintah agar tidak terulang bentrokan seperti yang terjadi di Cikeusik. “Ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terulang seperti yang di Cikeusik,” ujar Asmudji.

Untuk itu, Asmudji mengimbau kepada warga Pandeglang untuk mengawasi segala aktivitas Ahmadiyah di kabupaten itu. “Jika masih ada aktivitas, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Jika masih ada Jemaat Ahmadiyah yang melanggar Perbup, kami akan menghentikan kegiatan tersebut,” ujar Asmudji.

Terkait keberadaan keluarga Suparman, pimpinan Ahmadiyah di Cikeusik dan nasib para pengikutnya, Asmudji menjawab, sepanjang Suparman dan pengikutnya tidak melanggar Perbup, tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah, silahkan saja. “Yang tidak boleh itu pahamnya, ajaran Ahmadiyah,” ujar Asmudji.

Keluarga Suparman dan pengikutnya sempat mengungsi ke Mapolda Pandeglang, ssesaat sebelum bentrokan terjadi. Mereka yang mengungsi ke Mapolda Pandeglang sebanyak 12 orang karena khawatir adanya serangan susulan dari warga. Namun sekarang keberadaan mereka telah dipindahkan ke suatu tempat yang dirahasiakan.

“Mereka sudah dipindahkan ke suatu tempat yang tidak boleh orang tahu,” ujar Kapolres Pandeglang AKBP Adi Suseno.

Pemerintah Provinsi Banten juga telah berencana membuat peraturan daerah (perda) terkait pelarangan keberadaan Ahmadiyah di Banten. Pembahasan rencana pembuatan perda tersebut dibahas di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (18/2) lalu. Hadir dalam pembahasan tersebut, DPRD Provinsi Banten, MUI Banten, Ormas Islam, Kanwil Departemen Agama, Wakapolda Banten serta unsur Muspida Provinsi Banten lainnya.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menunggu laporan tertulis dari semua unsur yang hadir. “Kalau dilihat dari kekuatannya, Perda lebih tinggi dibanding Peraturan Gubernur (Pergub), namun saya masih menunggu laporan tertulis dari semua unsur,” ujar Ratu Atut. (*/OL-3)

Sumber: micom, Senin, 21 Februari 2011 22:12 WIB      Penulis : Wibowo Sangkala

***

Untuk menghadapi reaksi pihak aliran sesat Ahmadiyah pemalsu Islam dan para munafiqin (musuh Islam) yang mengaku Islam namun membela pengikut nabi palsu, berikut ini ada berita tentangnya:

Pasca Larangan Ahmadiyah

Tim Pengacara Muslim Siap Hadapi Gugatan Ahmadiyah

Surabaya (beritajatim.com) – Semua organisasi massa (ormas) Islam akan mengawal SK Gubernur Jatim nomor 188/94/KPTS/13/2011 yang isinya melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jatim. Mereka juga siap menghadapi rencana gugatan PTUN yang dilayangkan pihak Ahmadiyah karena keberatan keputusan gubernur itu.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Jatim, Fahmi Bachmid kepada beritajatim.com, Selasa (1/3/2011). “Semua ormas Islam akan mengawal SK Gubernur tentang larangan Ahmadiyah itu. Urusan ini adalah akidah yang kita tegakkan dan jalankan berdasarkan Alquran dan hadist. Kami atas nama Tim Pengacara Muslim akan mengawal SK Gubernur,” tegasnya.

Menurut Fahmi, jika Ahmadiyah melayangkan gugatan PTUN kepada gubernur itu salah alamat. Pasalnya, dasar keluarnya SK itu adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung nomor 3 Tahun 2008 (nomor KEP-033/A/JA/6/2008) dan nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat.

“Jika Ahmadiyah menggugat, ormas-ormas Islam akan rame-rame jadi pihak terkait atau intervent. Gubernur tidak salah mengeluarkan keputusan itu,” tukasnya.

Untuk diketahui, pihak Ahmadiyah mengaku akan menggugat keputusan Gubernur Jatim ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita akan PTUN-kan. Jalur yang paling sederhana yang memang sudah ada jalurnya. Itu pun bukan kata saya, tapi kata-kata teman kuasa hukum,” ujar Humas Pengurus Besar Ahmadiyah, Mubarik Ahmad kemarin di Jakarta.

Mubarik menjelaskan, pihak Ahmadiyah menghormati keputusan itu, dan berusaha mentaati putusan itu. Tapi bukan berarti mereka menerima. Karena itu mereka akan melakukan gugatan. “Teman-teman kuasa hukum ini kita tidak bayar. Ada Bang Buyung dan YLBHI. Bukan terima bayaran, karena mereka melihat satu paket, ingin membela kepentingan minoritas, bukan hanya Ahmadiyah aja,” bebernya.[tok/ted]

Sumber: beritajatim.com, Selasa, 01 Maret 2011 13:53:46 WIB Reporter : Rahardi Soekarno J.

(nahimunkar.com)