Skandal Bank Century dan Sumbangan Sejuta Dolar Amerika agar Diungkap


Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen mengatakan, ”Setidaknya KPK harus didorong untuk mengungkap skandal Bank Century dan sumbangan satu juta dolar AS ke yayasan yang empat dewan pembinanya sekarang jadi menteri. Satu kasus lain, adalah kasus korupsi di KPU.”

Harapan dia, bola dukungan ke KPK dalam perkara cicak (KPK) dan buaya (Polri) jangan semata diarahkan pada desakan mundur pada para pejabat institusi penegakan hukum. Menurutnya, saat ini KPK harus didorong menuntaskan kasus-kasus hukum yang diduga menjadi latar dari seluruh ‘drama’ pengobrak-abrikan KPK hingga saat ini.

Bagaimana suara orang partai dalam kasus ‘drama’ pengobrak-abrikan KPK dan bagaimana sikap secara etisnya, ada saran dari orang partai, beritanya sebagai berikut.

Secara Etis Kapolri dan Jaksa Agung Harus Mundur

By Republika Newsroom

Kamis, 05 November 2009 pukul 19:12:00

JAKARTA–Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan secara etis, Kapolri dan Jaksa Agung seharusnya mundur dari jabatannya, terkait perkembangan kasus dua pimpinan nonaktif KPK. DPP PPP, ujar dia, menghimbau Presiden melaksanakan seluruh rekomendasi tim delapan. ”Menurut saya, kalau mengikuti prosesnya, Kapolri dan Jaksa Agung secara etik ini sudah sesuatu yang harus disikapi dengan mengundurkan diri,” tegas Lukman, Kamis (5/11).

Menurutnya ini akan menjadi contoh yang baik bagi bangsa ini. Apalagi ketika dugaan kesalahan fatal dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat rentang kekuasaannya dengan pimpinan tertinggi institusi.

Namun, kata Lukman, pengunduran diri itu merupakan langkah yang layak secara etis saja dan bukan konsekuensi hukum. Secara hukum, ujar dia, harus dibuktikan dulu ada atau tidaknya keterlibatan Kapolri dan Jaksa Agung dalam dugaan rekayasa kasus dua pimpinan nonaktif KPK.

Menurut Lukman, Presiden tidak perlu didesak atau dituntut memecat Kapolri dan Jaksa Agung. Dengan dukungan kuat di Pemilu 2009, ujar dia, seharusnya Presiden menjaga kepercayaan itu dengan langkah strategis yang tepat dan cepat.

Dalam kesempatan itu Lukman meminta tim delapan tidak mengundurkan diri terkait dilepaskannya Anggodo oleh Polri. ”Kami harap mereka berbesar hati, menuntaskan amanat yang mereka emban, walau merasa tersinggung dengan itu,” kata dia. Karena, ujar Lukman, harapan rakyat yang ditumpukan kepada mereka sangat besar.

Lukman pun menghimbau Presiden untuk menjalankan semua rekomendasi tim delapan. ”Kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, urgensi tim delapan tidak diperlukan,” ujar dia.

Sebelumnya, Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyampaikan lima seruan reformasi lembaga penegakan hukum, berangkat dari kasus ini. Yaitu, penguatan komitmen pemberantasan korupsi di semua lini. Lalu, pemulihan citra dan penguatan institusi Polri dan Kejaksaan, dengan menempatkan pimpinan yang berintegritas.

Kemudian, sebut Irgan, PPP juga menyerukan pengawalan dan percepatan terhadap proses hukum kasus dua pimpinan nonaktif KPK ini. ”Mereka yang terbukti bersalah harus dihukum,” tegas dia. Hukum acara pidana pelaksanaan wewenang KPK, lanjut dia, harus diperkuat dengan orientasi penguatan eksistensi KPK. Lalu, koordinasi dan sinergi antarlembaga hukum pun harus diarahkan untuk mencegah rivalitas dan tumpang tindih.

Sementara Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zen mengatakan bola dukungan ke KPK dalam perkara ini jangan semata diarahkan pada desakan mundur pada para pejabat institusi penegakan hukum. Menurutnya, saat ini KPK harus didorong menuntaskan kasus-kasus hukum yang diduga menjadi latar dari seluruh ‘drama’ pengobrak-abrikan KPK hingga saat ini.

”Setidaknya KPK harus didorong untuk mengungkap skandal Bank Century dan sumbangan satu juta dolar AS ke yayasan yang empat dewan pembinanya sekarang jadi menteri. Satu kasus lain, adalah kasus korupsi di KPU,” tegas dia. ann/kpo

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/87382/Secara_Etis_Kapolri_dan_Jaksa_Agung_Harus_Mundur