SKB Tentang Ahmadiyah Keluar

Ummat Islam Bangkit

Akhirnya, Senin 9 Juni 2008, SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah diterbitkan juga. SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, ternyata bukan untuk membubarkan Ahmadiyah tetapi hanya memperingatkan agar JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) menghentikan penafsiran serta kegiatannya dan kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya, sebagaimana disampaikan Menag Maftuh Basyuni di hadapan wartawan. Lahirnya SKB yang tidak tegas ini tampaknya justru membangkitkan Ummat Islam untuk maju lagi dalam menuntaskan kasus Ahmadiyah ini.

Isi SKB Ahmadiyah

SKB No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, selengapnya berisi:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini. (Republika online 10 Juni 2008).

SKB tersebut diumumkan di kantor Departemen Agama, jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Menurut Hamdan Zoelva, Wakil Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang), SKB itu tidak menjelaskan kegiatan apa yang harus dihentikan oleh Ahmadiyah, apakah penyebaran ajarannya, aktifitas sosialnya ataukah peribadatannya. Atau hanya terbatas penyebaran kepercayaan Ahmadiyah yang mempercayai adanya Nabi Mirza Gulam Ahmad. Jika hanya sekadar perintah untuk menghentikan kepercayaan sesat itu, maka SKB itu tidak memiliki nilai hukum untuk bisa dieksekusi oleh kepolisian.

Untuk itu, Hamdan mengharapkan pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan perintah lebih lanjut kepada kepolisian untuk menghentikan segala kegiatan Ahmadiyah baik penganut atau pengurus Ahmadiyah yang menggunakan simbol-simbol Islam atau harus secara tegas membubarkan organisasi Ahmadiyah. (Media Indonesia online 09 Juni 2008).

Sedangkan Munarman yang sempat masuk DPO pasca insiden Monas 01 Juni 2008, sangat berharap SKB tersebut merupakan langkah awal dari pembubaran Ahmadiyah. (Detikcom 10 Juni 2008).

Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar menyatakan, SKB tentang Ahmadiyah yang seharusnya dikeluarkan pemerintah mengandung muatan pembubaran Ahmadiyah, karena aliran sesat itu telah menodai dan melecehkan ajaran Islam. Hasrul juga mengkhawatirkan SKB itu tidak efektif di lapangan, sebab jemaah Ahmadiyah telah menyebar di mana-mana.

Sedangkan Al Yusni –juga anggota DPR Komisi VIII– mengatakan, SKB itu belum mencakup apa yang dikehendaki sebagian besar ormas Islam yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan gelombang unjuk rasa akan semakin marak. Menurut Yusni pula, dari SKB itu masih tampak keraguan pemerintah sekaligus keberpihakan pemerintah terhadap Ahmadiyah. Padahal, pemerintah seharusnya tidak perlu ragu karena ini menyangkut masalah agama yang sudah diatur dalam konstitusi.

Terhadap terbitnya SKB yang tidak tegas itu, Habib Rizieq menyatakan, “SBY pengecut, SKB Ahmadiyah banci.” Pernyataan itu dibacakan Abu Bakar Ba’asyir kepada pers seusai mengunjungi Rizieq di tahanan Polda Metro Jaya. Selain itu, Rizieq menyerukan kepada umat Islam untuk terus berjuang dan mendesak agar pemerintah mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah, karena Ahmadiyah telah menodai Islam, dan penodaan terhadap Islam tidak boleh dilokalisasi, sehingga wajib dibubarkan. Begitu pernytaan Rizieq sebagaimana dibacakan Ba’asyir.

Pada kesempatan itu, Rizieq juga menyampaikan lima tuntutan. Pertama, bubarkan organisasi Ahmadiyah. Kedua, melarang penyebaran agamanya. Ketiga, menutup kegiatannya. Keempat, menutup tempat kegiatannya. Kelima, membina warga Ahmadiyah.

Ketidaktegasan SKB tentang Ahmadiyah itu juga membingungkan para kepala daerah di dalam hal mengambil sikap terhadap Ahmadiyah. Menurut Nu’man Abdul Hakim, Wakil Gubernur Jawa Barat, SKB itu seharusnya tegas dan jelas secara hukum. Bila SKB itu multitafsir, tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, menurut Nu’man, SKB itu tetap akan menyimpan permasalahan yang sewaktu-waktu bisa muncul lagi di waktu mendatang. Makanya, harus ada penjelasan dan koordinasi agar terjadi keseragaman dalam kebijakan daerah, kata Nu’man kepada pers.

Berbeda dengan Nu’man, Menurut Din Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah), keluarnya SKB merupakan upaya maksimal pemerintah untuk menampung aspirasi umat serta untuk menyikapi polemik Ahmadiyah. Dengan adanya SKB, menurut Din, umat Islam perlu meningkatkan dakwah untuk mengajak pengikut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya.

Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira mejelaskan, Mabes Polri tak akan melarang JAI menggelar pengajian, asalkan isi ceramahnya tidak menyimpang dari pokok ajaran Islam, misalnya mengajarkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan shalat Jum’at juga tidak dilarang. Namun, menurut Abubakar, jika ternyata dalam ibadahnya JAI menyisipkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak akan ada kompromi lagi bagi mereka. Demikian penjelasan Humas Mabes Polri.

Berbeda dengan Din Syamsuddin, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo sebelum sidang paripurna di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10 Juni 2008) mengatakan, bahwa SKB itu tidak arif, masih menimbulkan konflik baik yang puas atau tidak. Senada dengan Tjahjo, Abu Bakar Ba’asyir Amir Majelis Mujahidin mengatakan, agar pemerintah bersikap tegas membubarkan Ahmadiyah atau memasukannya ke kelompok non muslim. “Kita akan menuntut dengan berbagai cara yang tidak menyalahi aturan. Intinya Ahmadiyah bukanlah kebebasan beragama. Tetapi kebebasan merusak Islam,” demikian Ba’asyir.

Menurut Wisnu Subroto, Wakil Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), kepada detikcom, Selasa 10 Juni 2008, meski SKB itu tidak secara tegas membubarkan Ahmadiyah, namun kalau JAI (Ahmadiyah) masih melanggar SKB, akan diusulkan pembubaran melalui dua alternatif. Pertama, diusulkan ke Presiden oleh tiga pejabat negara (Menag, Mendagri, Jaksa Agung). Lalu Presiden akan mengeluarkan Keppres pembubarannya. Kedua, Mendagri bisa mengusulkan pembubaran Ahmadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Syarat-syaratnya mengacu pada UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas.

Nampaknya persoalan Ahmadiyah belum akan segera selesai. Umat Islam yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan, sepertinya akan terus menuntut hingga aspirasinya terpenuhi. Sedangkan di lain pihak, kalangan Ahmadiyah disokong oleh AKKBB akan terus menuntut agar SKB dibatalkan. Perosalan ini memang cukup efektif mencegah umat Islam turun ke jalan bergabung bersama mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan BBM. Namun cukup efektif juga menurunkan popularitas SBY-Kalla.

Perbandingan Ahmadiyah dan Al-Qiyadah

Sikap tidak tegas pemerintah terhadap Ahmadiyah berbeda seratus persen dengan kasus A-Qiyadah Al-Islamiyah, yang baru seumur jagung menebarkan kesesatan. Aparat kepolisian langsung bertindak menangkapi pengikut Moshaddeq nabi palsu. Tidak ada pembelaan dari komunitas yang selama ini menyuarakan kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan dan sebagainya, sebagaimana mereka tunjukkan kepada Ahmadiyah.

Bahkan Gus Dur (salah satu anggota AKKBBB) yang kini getol membela Ahmadiyah, kala itu justru mendukung pemerintah dan Pakem. Sebagaimana diberitakan detikcom edisi 30 Oktober 2007, Gus Dur ketika itu menghimbau masyarakat agar menyerahkan soal Al-Qiyadah Al-Islamiyah kepada lembaga Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Alasannya, PAKEM yang terdiri dari unsur Depag, Depdagri, Depkumham dan Polri, lebih berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tiap faham atau aliran agama maupun kepercayaan. Walaupun PAKEM tidak berhak mengambil tindakan, namun penilaian PAKEM terhadap sebuah paham dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan.

Begitu lho kata Gus Dur.

Lha sekarang, Gus Dur justru membela Ahmadiyah dan menentang Bakor PAKEM yang mengeluarkan rekomendasi untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada 16 April 2008 lalu. Bahkan terakhir, Gus Dur menyatakan, selama dirinya masih hidup akan membela Ahmadiyah.

Sama-sama dalam kasus nabi palsu tetapi penanganan dan penyikapannya berbeda. Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin nabi palsu Ahmad Moshaddeq, nabi palsunya itu divonis penjara 4 tahun, organisasinya dilarang; tetapi Ahmadiyah yang nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad sudah mati, sedang Ahmadiyah selaku pengikut nabi palsu dibela sejadi-jadinya. Ini ada apa?

Isi SKB langkah mundur

SKB tentang Ahmadiyah itu sendiri secara materi isinya adalah langkah mundur. Sebab sebenarnya sudah ada keputusan untuk melarang Ahmadiyah (Qodiyan dan Lahore) secara nasional tahun 1996, namun ditunda saat pelarangannya setelah pemilu (pemilihan Umum) 1997. Sampai pemilu telah selesai pun belum ada pelarangan, maka menurut sumber, MUI mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI, 6 Mei 1998, untuk melaksanakan keputusan 31 Oktober 1996 tentang pelarangan Ahmadiyah (Qodiyan dan Lahore) secara nasional.

Setelah itu ada pula keputusan Bakor Pakem untuk dilarangnya Ahmadiyah, setelah adanya fatwa MUI 2005 bahwa Ahmadiyah itu sesat menyesatkan, di luar Islam, dan pengikutnya adalah murtad (keluar dari Islam). Kemudian hasil penelitian Badan Litbang Depag 2008 membuktikan bahwa Ahmadiyah Tetap Akui Mirza Ghulam Ahmad Sebagai Nabi. Beritanya sebagai berikut:

Ahmadiyah Tetap Akui Mirza Ghulam Ahmad Sebagai Nabi

Irwan Nugroho – detikcom 16/04/2008 14:56 WIB

Jakarta – Setelah 3 bulan dipantau Bakor Pakem, Ahmadiyah tidak

menjalankan 12 butir kesepakatan secara konsisten. Ahmadiyah ternyata

masih mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.

“Dari pemantauan itu, yang tidak sesuai dengan 12 butir pernyataan

Ahmadiyah adalah soal adanya nabi setelah Muhammad. Padahal sudah

dinyatakan oleh mereka bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup,” kata

Kepala Litbang dan Diklat Departemen Agama, Atho Mudzar.

Hal ini disampaikan Atho dalam jumpa pers usai rapat Bakorpakem Pusat di

Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2008).

Jadi mereka masih anggap Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi? “Iya. Itulah

temuan kita,” sahut Atho.

Menurut dia, temuan itu ditemukan setelah dilakukan konfirmasi kepada

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di 33 kabupaten, 55 komunitas serta

bertemu dengan 275 warga JAI dan dilakukan pemantauan oleh 33 orang tenaga

pemantau dalam 3 bulan terakhir.

“Mereka masih menganggap Mirza sebagai nabi. Mereka tidak mengubah

keyakinannya itu,” ujarnya.

Dikatakan Atho, dalam kenyataannya Ahmadiyah masih menggunakan tazkirah

sebagai kitab suci dan dikutip dalam pidato-pidato.

Isinya diyakini kebenarannya dan Al Quran itu harus mengikuti dan

menyesuaikan dengan tazkiroh. Misalnya, dalam tazkirah ada kenabian Mirza

Ghulam Ahmad.

“Nah ayat-ayat Al Quran ditarik supaya membenarkan kenabian Mirza. Jadi

ini menyimpang,” kata Atho yang juga menjabat sebagai ketua pemantau

Ahmadiyah ini. ( aan / nrl ) (detikcom).

Keputusan akan dilarangnya Ahmadiyah secara nasional sudah dua kali diputuskan di Kejaksaan Agung, ditambah dengan hasil penelitian Badan Litbang Depag dan selaku pemantau Ahmadiyah telah membuktikan bahwa Ahmadiyah Tetap Akui Mirza Ghulam Ahmad Sebagai Nabi; itu semua ketika kemudian yang keluar adalah SKB yang isinya tidak ada ketegasan seperti tersebut, maka tampaknya justru menjadikan bangkitnya Ummat Islam. Hal itu dapat dilihat dari suara-suara yang mereka kemukakan sebagaimana telah dikutip sebagiannya di atas.

Dua jalur dapat ditempuh Ummat Islam

Tentu Ummat Islam bukan sekadar mencuapkan suara-suara, namun setidaknya ada dua jalur yang dapat ditempuh:

Pertama mendesak kepada Presiden SBY untuk mengeluarkan Keppres tentang pembubaran Ahmadiyah, karena telah terbukti secara meyakinkan, menodai Agama Islam.

Kedua, menempuh jalur hukum, yakni melaporkan kepada polisi disertai bukti-bukti kongkret tentang penodaan agama oleh Ahmadiyah terhadap Islam, yakni kitab suci Ahmadiyah telah mengacak-acak kitab suci Al-Qur’an. Juga dengan bukti hasil penelitian dan pemantauan Badan Litbang Depag RI bahwa Ahmadiyah Tetap Akui Mirza Ghulam Ahmad Sebagai Nabi.

Dalam hal melaporkan penodaan agama, kasus yang masih baru telah menjadi semacam acuan. Ahmad Moshaddeq yang mengaku sebagai nabi telah divonis 4 tahun penjara, sedang ormasnya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah dilarang secara nasional.

Lia Eden yang dulunya bernama Lia Aminuddin yang punya komunitas Eden telah menodai agama, di antaranya mengangkat nabi baru lagi bernama Abdul Rahman alumni IAIN Jakarta 1997, maka Lia Eden divonis 2 tahun penjara, sedang nabi palsu Abdul Rahman divonis oleh Mahkamah Agung 3 tahun penjara, sekarang masih mendekam di penjara.

Keterangan berikut ini menunjukkan adanya gambaran, dapat ditempuh ke arah itu:

Jaksa Agung, Hendarman Supandji, mengakui isi SKB memang tak membubarkan JAI. SKB hanya berisi perintah dan peringatan. Kendati begitu, bisa berujung pada penghentian kegiatan JAI. mereka diperingatkan bahwa bertentangan dengan agama. Jika diperingatkan tidak bisa, berarti ada unsur niat menodai agama. Kalau demikian, masuk pada Pasal 156 (huruf) a tentang Penodaan Agama. Sesuai UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ada prosedur yang harus diikuti pemerintah. SKB itu peringatan dulu. Tidak ujug-ujug langsung ke pembubaran. Pengawasan atas pelaksanaan SKB itu selanjutnya tugas eksekutif. Eksekutif kan punya tangan. Ada kepolisian, pemda, kanwil Depag. Apakah masih ada penyimpangan atau tidak.Masalahnya, di Indonesia tidak ada peradilan terhadap suatu keyakinan. Yang ada peradilan untuk penodaan agama. Kalau masih melakukan penyebaran yang menodai agama, ya diajukan oleh polisi. Polisi yang punya wewenang. Itu tindak pidana umum.. (Republika Online Selasa, 10 Juni 2008).

Bukti-bukti dari Badan Litbang Depag dan juga kitab suci Ahmadiyah, Tadzkirah, yang jelas telah menodai Al-Qur’an, sudah cukup sebagai bukti penodaan agama. Ummat Islam tinggal mengajukannya kepada polisi untuk diproses secara hukum.

Jadinya, walau SKB tentang Ahmadiyah itu keluar dalam bentuk langkah mundur, namun justru tampaknya Ummat Islam (dari suara-suara yang mereka kemukakan di berbagai forum) menunjukkan akan tetap maju untuk menuntaskan masalah Ahmadiyah ini. Sedangkan orang semacam Gus Dur yang sudah dikenal hanya bagai jual abab (angin mulut) contohnya ketika dia jadi presiden ingin mencabut Tap MPRS tentang pembubaran/ pelarangan PKI, kemudian pembelaannya terhadap PKI itu hanya membuahkan kecaman, maka biar terulang lagi bahwa sisa umurnya yang untuk membela Ahmadiyah itu hanya akan membuahkan kecaman. Sejarah hitam memang perlu diukir pula, kalau memang itu jadi pilihannya. Lakon seperti itu kok ya dilakoni. Hidup satu kali saja dihabiskan untuk membela kekafiran. Benar-benar rugi besar, kalau tidak bertaubat sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, yang istilah haditsnya disebut maalam yughorghir .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ».

Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama belum yughorghir (nyawanya sampai di tenggorokan, kematian sudah diyakini datangnya). (HR Ahmad, At-Tirmidzi, ia mengatakan hadits ini hasan gharib, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

Allah swt berfirman:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(18)

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang” Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih. (QS An-Nisaa’: 18).

Sebelum kematian benar-benar datang kepada para pembela kekafiran Ahmadiyah (dan juga orang-orang Ahmadiyah itu pula) hendaknya mereka bertaubat. Bila tidak, maka hujjah telah tegak di hadapan mereka, hingga mereka tidak dapat mengelak di akherat kelak. (haji/tede).