Suara Sengak Menyemprot Struktur Kepengurusan PBNU 2010-2015

n Wakil Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) jadi Wakil Ketua Umum PBNU.

n Dalam jajaran tanfiziah disebut ada kader misterius

n Dalam struktur PBNU yang baru diumumkan ini, banyak juga tercatat figur-figur yang berasal dari pemerintahan. Misalnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

Baru saja struktur kepengurusan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) diumumkan (19/4 2010) sudah ada suara sengak (bau tidak enak) yang menyemprotnya. Bahkan bukan hanya itu, semprotan-semprotan sebelumnya, waktu susunan kepengurusan belum diumumkan resmi namun sudah diumumkan di media massa, kemudian beberapa protes pun mencuat. Muncullah ungkapan bahwa susunan pengurus belum final. Ternyata setelah final juga masih ada suara-suara sengak.

Di antara protes terhadap susunan pengurus PBNU yang belum final, muncul di media, misalnya Gus Sholah (Salahuddin Wahid adik Gus Dur, yang juga ikut nyalon ketua umum di Muktamar Makassar Maret 2010 namun kalah) merasa tidak dihubungi kok tahu-tahu ditaruh namanya di jajaran A’wan dalam struktur PBNU. Padahal dia mengaku ingin berjuang di luar NU saja.

Demikian pula protes dari GP Anshor (Gerakan Pemuda Anshor), Bagdja (yang pernah ikut pula nyalon ketua umum namun kalah juga), dan anggota formatur mengenai beberapa masalah.

Protes-protes itu rupanya “memaksa” diubahnya susunan kepengurusan yang disebut belum final itu. Maka Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengumumkan susunan PBNU hasil penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Senin (19/4) sore pukul 16.20 WIB. Saat mengumumkan itu Siradj didampingi oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Sekretaris Jenderal PBNU Iqbal Sullam.

Meskipun susunan PBNU yang diumumkan resmi itu disebut hasil penyesuaian, namun masih dianggap tidak sah. Di antaranya adalah suara sengak berkut ini:

NU Jatim Nilai Struktur PBNU 2010-2015 tidak Sah

Rabu, 21 April 2010 00:19 WIB

SURABAYA–MI: Pengurus Wilayah NU Jatim menilai struktur kepengurusan PBNU periode 2010-2015 yang diumumkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (19/4) adalah tidak sah.

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, karena adanya perubahan dalam pengumuman itu melanggar AD/ART,” kata Rais Syuriah PWNU Jatim KHM Miftakhul Akhyar, di Surabaya, Selasa (20/4).

Anggota formatur dalam penyusunan struktur kepengurusan PBNU 2010-2015 itu menegaskan bahwa pelanggaran berat dalam pengumuman susunan PBNU 2010-2015 itu karena formatur ditinggal.

“Itu (pengumuman) justru masuk ke pelanggaran lebih berat, karena formatur yang menerima mandat muktamar ditinggal. Itu belum pernah terjadi pada periode sebelumnya,” ucapnya menegaskan.

Selain tidak aspiratif sebagaimana amanat ART dan Tata Tertib Muktamar, katanya, penyusunan yang mengalami perubahan itu harus melibatkan formatur.

“SK PBNU itu tidak lebih tinggi dari rapat mandataris muktamar (rais aam dan ketua umum) bersama enam formatur sebagaimana diatur dalam AD/ART Bab XIV Pasal 35 Ayat 2,” ujarnya.

Pengasuh Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya itu mengatakan, rapat mandataris dan formatur itu membentuk pengurus harian PBNU.

“Untuk kelengkapannya menjadi hak penguasa tertinggi di NU, namun penguasa tertinggi itu bukan rais aam secara perorangan, melainkan syuriah secara kelembagaan,” tuturnya.

Menurut dia, susunan pengurus yang diumumkan juga banyak pelanggaran, karena ada perangkapan jabatan, baik di jajaran syuriah dan tanfiziah.

Ada rais am thoriqoh, rais syuriah, dan juga tanfiziah. Bila didasarkan AD/ART Pasal 45 Ayat I Huruf B maka saat diumumkan seharusnya tidak dalam keadaan merangkap,” katanya.

Ia menjelaskan, PWNU Jatim sudah menerapkan AD/ART dalam konferwil dan konfercab saat seseorang masuk dalam pencalonan sudah tidak dalam keadaan merangkap.

“NU itu gudangnya kader yang siap dan moralnya juga terjamin, bukan kader misterius seperti dalam jajaran tanfiziah. Kami berharap, aturan organisasi dipahami,” katanya berharap.

Kiai Miftah tidak mempersoalkan perubahan itu, namun perubahan apapun atas susunan PBNU hasil rapat formatur di Kajen, Pati, Jateng (12/4/2010) adalah wajib melalui rapat formatur yang sama. Jika tidak berarti perubahan itu tidak sah dan batal secara hukum. (Ant/OL-7)

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2010/04/21/137349/18/1/NU_Jatim_Nilai_Struktur_PBNU_2010-2015_tidak_Sah

Dalam berita itu, anggota formatur dari Jatim berkata: “NU itu gudangnya kader yang siap dan moralnya juga terjamin, bukan kader misterius seperti dalam jajaran tanfiziah. Kami berharap, aturan organisasi dipahami.”

Orang di luar NU tentunya tidak tahu persis apa yang dimaksud. Namun dari sejak awal diumumkannya susunan PBNU sudah ada tanggapan dari umum. di antaranya sebagai berikut:

Masuknya Wakil Kepala BIN di PBNU Rentan Dimanfaatkan

Rabu, 14 April 2010 | 18:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015 rentan membuat organisasi massa Islam berpengikut terbesar di Indonesia itu dimanfaatkan atau disalahgunakan, terutama untuk kepentingan pemerintah.

Sebagai orang yang dibesarkan, dilatih, dan dididik di BIN, As’ad juga diyakini dapat dengan mudah melakukan aktivitas penggalangan demi kepentingan institusinya. Hal itu tidak sulit dilakukan apalagi mengingat dia punya jaringan luas.

Penilaian itu disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) Andi Widjojanto, Rabu (14/4/2010), saat dihubungi per telepon di Aceh.

Namun begitu, Andi menilai masuknya As’ad dalam kepengurusan PBNU tidak terjadi dengan sengaja atau direncanakan. “Saya yakin terpilihnya As’ad kemarin lebih karena sosok personalnya. Masalahnya, PBNU tidak menyadari keberadaan dan latar belakang As’ad sebagai intelijen bukan tidak mungkin bisa berimplikasi serius,” ujar Andi.

Lebih lanjut Andi juga mengingatkan, masuknya As’ad yang pejabat BIN aktif dalam struktur PBNU terjadi lantaran aturan perundang-undangan tentang intelijen memang belum ada. Berbeda dengan institusi Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak ada larangan bagi aparat intelijen untuk menduduki posisi jabatan sipil.

“Kalau dibilang masuknya As’ad direncanakan untuk mengontrol PBNU, saya yakin tidak begitu juga. Kalau memang BIN mau menyusupkan orangnya di dalam sana pasti tidak seterbuka dan dalam posisi jabatan seperti itu ya. Mereka (BIN) pasti akan masuk, tapi caranya tidak seterbuka ini,” ujar Andi.

Andi lebih lanjut menilai sangat wajar jika kemudian muncul keberatan di kalangan para nahdliyin terkait masuknya Wakil Kepala BIN dalam struktur PBNU. Nantinya tinggal bagaimana As’ad memilih apakah dia akan tetap mempertahankan jabatannya di BIN saat menjabat struktural di PBNU.

Penulis: DWA   |   Editor: made

http://nasional.kompas.com/read/2010/04/14/18544680/Masuknya.Wakil.Kepala.BIN.di.PBNU.Rentan.Dimanfaatkan

Adanya polemic di kalangan NU mengenai kepengurusan baru PBNU 2010-2015 ini tergambar pula dalam berita dari situs resmi PBNU ketika Said Aqil Siradj mengumumkan susunan PBNU hasil penyesuaian. Inilah berita selengkapnya:

Susunan Penyesuaian PBNU 2010-2015 Resmi Diumumkan
Senin,
19 April 2010 17:51

Jakarta, NU Online
Dengan didampingi oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Sekretaris Jenderal PBNU Iqbal Sullam, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengumumkan susunan PBNU hasil penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Senin (19/4) sore pukul 16.20 WIB.

Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj adalah sebagai berikut :

Alhamdulillahi haqqo hamdih. As-sholatu wassalamu ‘alaa ‘abdih, wa ‘alaa alihi wa ashhabihi waman tabi’ahum ilaa yaumi wa’dih. Wa ba’du

Rais Am Syuriyah dan Ketua Umum PBNU selaku mandataris yang diberi tugas untuk melengkapi susunan kepengurusan PBNU periode 2010-2015 sebagaimana telah diamanatkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga jam’iyyah Nahdlatul Ulama, khususnya pasal 41 tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, setelah mempertimbangkan berbagai masukan, terutama dari anggota mede formatur, maka bersama ini mengumumkan dengan resmi susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010-2015 sebagai berikut:

MUSTASYAR

Prof Dr KH Tholchah Hasan
KH Muchit Muzadi
KH Maemun Zubair
KH Ma’ruf Amin
KH Idris Marzuki
KH E Fakhrudin Masturo
KH Chotib Umar
KH Dimyati Rois
Tuan Guru Turmudzi Badruddin
Dr HM Jusuf Kalla
KH Abdurrahim Mustafa
Prof Dr KH Maghfur Usman
Prof Dr Nasaruddin Umar, MA
KH Sya’roni Ahmadi
Prof Dr Ridhwan Lubis
KH Muiz Kabri
KH Mahfudl Ridwan
Dr Ing H Fauzi Bowo
KH A Syatibi

PENGURUS HARIAN SYURIYAH

Rais Am     : Dr KH MA Sahal Mahfudh
Wakil         : Dr KH A Musthofa Bisri           
Rais           :
Habib Luthfi bin Hasyim bin Yahya
Rais           : KH AGH Sanusi Baco
Rais           : Dr KH Hasyim Muzadi
Rais           : KH Masduqi Mahfudh
Rais           : KH Hamdan Kholid
Rais           : KH Masdar Farid Mas’udi, MA
Rais           : KH Mas Subadar
Rais           : Prof Dr Machasin, MA
Rais           : Prof Dr KH Ali Musthofa Yaqub
Rais           : Prof Dr H Artani Hasbi
Rais           : KH Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais           : KH Saifuddin Amtsir, MA
Rais           : KH Adib Rofiuddin Izza
Rais           : KH Ahmad Ishomuddin MAg

Katib Am   : Dr KH Malik Madani
Katib          : KH Drs Ichwan Syam
Katib          : KH Musthofa Aqil
Katib          : KH Kafabihi Mahrus Ali
Katib          : KH Yahya Staquf Cholil
Katib          : KH Shalahuddin al-Ayyubi, MSi
Katib          : KH Afifuddin Muhajir
Katib          : KH Mujib Qolyubi MHum

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH

Ketua Umum           : Dr KH Said Aqil Siradj, MA
Wakil Ketua Umum : Drs H As’ad Said Ali
Ketua                        : Drs H. Slamet Effendi Yusuf, MSi
Ketua                        : KH Hasyim Wahid Hasyim
Ketua                        : KH Abbas Muin, MA
Ketua                        : Drs H Muh. Salim al-Jufri
Ketua                        : Prof Dr H Maksum Mahfudz
Ketua                        : Prof Dr Maidir Harun
Ketua                        : Drs H Saifullah Yusuf
Ketua                        : Drs M Imam Azis
Ketua                        : Drs H Hilmi Muhammadiyah, MSi
Ketua                        : Drs H Abdurrahman, MPd
Ketua                        : Drs H Arvin Hakim Thoha
Ketua                        : Dr KH Marsudi Syuhud
Ketua                        : Prof Dr Kacung Marijan
Ketua                        : H Dedi Wahidi SPd, MSi

Sekretaris Jenderal : Ir HM Iqbal sulam
Wakil Sekjen             : Drs H Enceng Shobirin
Wakil Sekjen             : Drs H Abdul Mun’im DZ
Wakil Sekjen             : Dr H Aji Hermawan
Wakil Sekjen             : Dr H Affandi Muchtar
Wakil Sekjen             : Dr dr Syahrizal Syarif, MPH
Wakil Sekjen             : Dr H Hanif Saha Ghofur
Wakil Sekjen             : Imdadun Rahmat, MA

Bendahara               : Dr H Bina Suhendra
Wakil Bendahara     : Dr H Zainal Abidin HH
Wakil Bendahara     : Nasirullah Falah
Wakil Bendahara     : H Raja Sapta Ervian, SH MHum
Wakil Bendahara     : Hamid Wahid Zaini, MAg

Dengan pengumuman ini, diharapkan polemik atas susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 20-10-2015 sebagaimana telah beredar di media Massa selama ini, dan munculnya respon dari berbagai pihak, khususnya dari beberapa pengurus cabang dan wilayah Nahdlatul Ulama telah terjawab. (min)

http://www.nu.or.id/page.php

Yang jadi tanda tanya, dalam susunan PBNU hasil penyeseuaian ini tidak dicantumkan mereka yang duduk di A’wan. Apalah memang dihapus, ataukah hanya karena situs resmi NU itu tidak memuatnya?

Sebaliknya, kalau para A’wan itu masih tetap, maka seperti nama Saifullah Yusuf berarti menduduki jabatan rangkap, sebagai A’wan dan juga Ketua Tanfiziah. Demikian pula kalau mereka yang duduk di A’wan itu masih tetap, berarti keluhan Salahuddin Wahid yang ingin berjuang di luar NU saja pun sama dengan tidak digubris.

Dari sini tampaknya apa yang dimuat di buku Hartono Ahmad jaiz berjudul Bila Kyai Dipertuhankan, ada bab NU Ketidak Jelasannya Makin Jelas, kayaknya ada benarnya. (nahimunkar.com).