Foto: Laode Ida dari Ombudsman.


KIBLAT.NET, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan kewajiban presiden menonaktifkan Ahok. Pasalnya, syarat formil untuk hal itu telah terpenuhi.

“Itu tegas sebetulnya, sekali lagi tegas, bahwa pelanggaran undang-undang oleh Ahok itu adalah kewajiban presiden untuk menonaktifkan Ahok,” kata anggota Ombudsman, Laode Ida kepada Kiblat.net di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Rasuna Said, Jakarta, Selasa (21/02).

Laode menjelaskan bahwa Ahok telah melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 20014. “Sudah memenuhi syarat formil,” imbuhnya.

Syarat formil yang dimaksud Laode adalah Ahok telah didakwa dalam kasus dengan ancaman pidana lima tahun. Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama sudah berstatus terdakwa dalam perkara penistaan agama.

“Jadi lama tuntutannya itu pasti dan statusnya sudah terdakwa,” ungkap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.

Dengan terpenuhinya syarat formil, maka tak ada alasan bagi Jokowi untuk menghentikan Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Jika tak menonaktifkan Ahok maka presiden melanggar konstitusi.

“Kewajiban hukum presiden untuk menonaktifkan Ahok,” tandas Laode.

Seperti diketahui, Ahok telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama dengan ancaman pidana lima tahun. Namun, dia tak dicopot dari jabatannya selepas masa kampanye Pilkada beberapa waktu lalu.

Reporter: Imam S.
Editor: M. Rudy

Sumber : kiblat.net

(nahimunkar.com)