Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara hari ini


Hidayatullah.com–Setelah diputuskannya penolakan eksepsi terdakwa kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Dr. M. Kapitra, SH, MH,  menyatakan bahwa penolakan Majelis Hakim tersebut adalah hal yang pantas.

“Sudah sepantasnya bahwa saya mengamati eksepsi hukum itu tidak memuat instruksi-instruksi hukum yang dapat menggugurkan dakwaan,” ungkapnya disampaikannya saat ditemui hidayatullah.com usai sidang lanjutan di eks Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/16) siang.

Kapitra menyatakan bahwa putusan yang dilakukan oleh hakim adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Majelis Hakim diketuai oleh Dwiyarso Budi Santiarso bersama 4 anggota Majelis Hakim lainnya.

“Jadi sudah menjadi ketentuan hukum bahwa eksepsi hukum itu ditolak, bahwa hakim telah melakukan berdasarkan ketentuan hukum,” imbuhnya.

Terkait tidak diberikan penahan terhadap Ahok layaknya kasus penistaan agama lainya tanpa adanya argumentasi hukum, Kapitra mengatakan bahwa hal itu mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Karena kasus seperti ini biasanya ditahan. Dan ini memang ada putusan-putusan yang kadang mencederai rasa keadilan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sidang lanjutan kasus penistaan agama kembali ditunda sampai Selasa, 3 Januari 2017 mendatang di Gedung Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta Selatan.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

http://m.hidayatullah.com/

***

AMM Minta Majelis Hakim Segera Perintahkan Penahanan Ahok

Tersangka penistaan agama, Ahok (berkacamata), usai diperiksa Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta (22/11/2016).

Hidayatullah.com– Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) meminta Majelis Hakim pada sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera memerintahkan penahanan Ahok.

“Karena telah sangat memenuhi syarat untuk itu,” ujar Pedri Kasman mewakili AMM dalam keterangan persnya kepada hidayatullah.com, Senin (26/12/2016) malam.

Hal itu disampaikan menanggapi belum ditahannya terdakwa Ahok hingga jelang sidang ketiga kasusnya, Selasa (27/12/2016) pagi di PN Jakarta Utara, Jl Gajah Mada No 17, Jakarta Pusat.

 “Seharusnya dari awal sudah dilakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP,” ujar Pedri yang juga Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

Demikian juga, jelasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, dimana pada saat dimulainya persidangan, maka kewenangan untuk melakukan penahanan menjadi kewenangan peradilan.

Ia mengatakan, pasal tersebut menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan hakim sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Walaupun tidak dilakukan penahanan selama proses di kepolisian dan kejaksaan, lanjutnya, namun, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, sangat dimungkinkan dilakukan penahanan oleh hakim/pengadilan.

Kewenangan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a KUHAP, jelasnya, yang berbunyi: “Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.”*

Rep: SKR

http://m.hidayatullah.com/

(nahimunkar.com)