Foto/Ilustrasi/SINDOphoto


JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk dimintai keterangannya terkait pengangkatan kembali Basuki T Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Komisioner ORI, Laode Ida mengatakan, rencana pemanggilan Presiden RI pada Kamis, 16 Februari 2017 mendatang oleh ORI itu untuk dimintai keterangannya soal pengangkatan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kami akan mengundang Presiden untuk memberikan penjelasannya, mengapa Ahok kembali diangkat menjadi gubernur, rencananya hari Kamis, atau minggu depan,” ujarnya di gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Menurutnya, keterangan presiden itu dibutuhkan ORI terkait adanya dugaan maladministrasi tentang pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur. Sementara itu, pasal 83 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan tentang pemberhentian sementara kepala daerah.

“Ini kan jelas ya, pasal 83 ayat 1. Diancam tindak pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau sudah teregister di PN harus diberhentikan sementara dan yang memberhentikan Gubernur itu Presiden,” tuturnya.

Namun, kata Laude, permasalahan ini bukan merupakan suara bulat dari ORI. Sebab, perdebatan sengit di Komisioner ORI pun masih belum menemukan kata sepakat.

“Sebetulnya Ombudsman sendiri baru mengeluarkan pleno, yang memutuskan tentang apakah Ombudsman bersikap soal pengangkatan kembali Ahok. Tidak ada kata sepakat kemarin dalam rapat itu,” imbuhnya.

Namun, tambah Laode, karena laporan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) sudah berinisiatif untuk melaporkan dugaan maladministrasi ini, pihaknya mempunyai kekuatan untuk menindak lanjuti pelanggaran pengangkatan kembali Ahok.

(ysw)/ metro.sindonews.com

(nahimunkar.com)