Tidak Ahli dan Plintat Plintut

 

SALAH satu tokoh AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang menonjol adalah Shinta Nuriyah, istri Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia termasuk salah satu dari sejumlah cewek-cewek AKKBB yang menentang RUU APP untuk kemudian menjadi RUU Ponografi. (Di sini digunakan lafal cewek-cewek, sesuai dengan sikap mereka yang lebih dekat dengan sikap orang yang biasanya disebut begitu).  Ia juga pembela aliran sesat Ahmadiyah dengan dalih keyakinan penganut Ahmadiyah yang memposisikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, merupakan bagian dari kebebasan berkeyakinan dan berekspresi.

Namun demikian, meski ia terlihat moderat dan gemar membela kebebasan beragama dan berkeyakinan, belum tentu ia bisa konsisten dengan pendiriannya, belum tentu ia bisa konsisten dengan argumen-argumennya.

Contohnya, ketika Shinta Nuriyah diminta menjadi ‘narasumber’ oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi (RSMKB) pada 2 Januari 2009, yang kala itu sedang berusaha terus menekan karyawatinya agar mengabaikan jilbab –padahal memakai jilbab itu merupakan kewajiban dalam keyakinan agamanya–, Shinta Nuriyah justru berpihak kepada pengelola rumah sakit yang dalam posisi menekan.

Di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi –sebagaimana sebelumnya terjadi di Rumah Sakit Mitra International (RSMI) Jatinegara, Jakarta Timur– persoalan karyawati berjilbab tengah menjadi urusan yang bergejolak. DI RSMKB pengelola rumah sakit menghendaki agar paramedis berjilbab, tidak mengenakan seragam lengan panjang dan bermanset, dengan dalih: karena dapat menjadi media penularan infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi antarindividu dalam lingkungan rumah sakit).

Sedangkan di RSMI, paramedis berjilbab selain lebih ditekankan untuk tidak mengenakan seragam lengan panjang dan bermanset, juga diharuskan untuk memasukkan kerudung mereka ke dalam baju, serta diharuskan memakai kerudung pembagian/ jatah dengan bahan yang transparan. Kedua ketentuan terakhir, berlaku juga untuk karyawati non paramedis.

Padahal, menurut Tommy (Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia Kota Bekasi), di Indonesia tidak ada aturan yang membicarakan tentang standar seragam tenaga paramedis, begitu juga dengan aturan internasional. Seragam untuk paramedis berjilbab tetap harus sesuai dengan syar’iah Islam, yang menutup aurat sampai lengan (pergelangan tangan). Tommy juga menegaskan bahwa tidak pernah ada anjuran dari Departemen Kesehatan RI mengenai aturan manset. Rumah sakit di Indonesia harus mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia. Sudah banyak rumah sakit yang memperbolehkan paramedis mengenakan seragam dengan lengan panjang dan tidak ada masalah.

Pernyataan Tommy dipertegas lagi oleh Retni Yonti (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi), yang mengambil contoh di RS Haji. Di RS Haji, menurut Retni Yonti, para petugas paramedis menggulung lengan panjangnya lebih dulu sebelum bersentuhan dengan pasien, setelah selesai dirapikan kembali. Oleh karena itu Retni Yonti menilai, tidak sepantasnya persoalan lengan panjang –yang dikhawatirkan dapat menjadi media penularan infeksi nosokomial– dijadikan alasan untuk melanggar syari’ah.

Ketika dijadikan ‘narasumber’ –yang tentu saja tidak qualified, karena Shinta Nuriyah bukan ahli syari’ah, bukan ahli fiqih, bukan ahli ketenagakerjaan– tokoh AKKBB ini justru ‘menjejalkan’ pemahamannya soal menutup aurat. Menurut salah seorang karyawati RSMKB, saat itu Shinta Nuriyah mengatakan bahwa leher, lengan, dan betis bukan termasuk aurat. Bahkan Shinta Nuriyah menyatakan bahwa jilbab bukan ketentuan Islam, melainkan hanya busana Arab yang tidak perlu ditiru. Lebih jauh, Shinta Nuriyah juga mengatakan, ucapan Assalamu’alaikum dianggap boleh diganti dengan ucapan ‘selamat pagi’.

Ketika itu Shinta Nuriyah tidak sendirian, ia ditemani seorang temannya yang mengaku sebagai Ustadz Husen Muhammad dari Daarut Tauhid Cirebon. (Republika online Selasa, 23 Desember 2008 pukul 11:30:00).

Sebagai pendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan, bila ia konsisten, seharusnya yang dibela adalah para karyawati dan tenaga paramedis yang berkeyakinan bahwa menutup aurat menurut pemahaman keyakinan mereka adalah seperti yang mereka sedang perjuangkan, bukan membela pengelola rumah sakit yang hendak memaksakan pemahamannya secara sepihak.

Padahal, dalam perjanjian bersama jelas-jelas tertulis bahwa RSMKB membolehkan karyawannya menggunakan jilbab dan manset sebagai penutup aurat. Perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh RSMKB dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Apalagi, selama ini pengelola rumah sakit (RSMI maupun RSMKB) sama sekali tidak melarang para dokter yang bertugas di rumah sakit itu tampil dengan busana lengan panjang dan bermanset. Bedanya, para dokter itu dinilai sebagai aset rumah sakit, sehingga tidak boleh diatur-atur secara semena-mena, sedangkan karyawati dan paramedis berjilbab tidak diposisikan sebagai aset sehingga dapat diatur-atur sesuka hati. Ini jelas diskriminatif. Lha, kenyataannya tokoh AKKBB justru mendukung pelaku diskriminasi.

Itu berarti plintat-plintut, tidak konsisten dengan namanya. Namanya tokoh (Aliansi Kebebasarn Beragama dan Berkeyakinan) ya mestinya membela keyakinan orang dari tekanan siapapun. Apalagi tokoh ini mengaku Muslimah, sedang yang ditekan itu juga Muslimah. Dalam kasus ini mestinya tokoh kebebasan beragama dan berkeyakinan ini membela keyakinan Muslimah, yakni karyawati RSMKB yang meyakini kewajiban berjilbab atau menutup aurat secara sempurna menurut Islam.

Ketika Shinta Nuriyah kenyataannya justru membela pihak yang menekan Muslimah-muslimah itu dan tidak melindungi keyakinan mereka, berarti tokoh ini plintat-plintut. Maka tidak mengherankan bila ada yang memlesetkan apa yang jadi semboyan di kalangan Gus Dur (suami Shinta Nuriyah) berupa ucapan Maju tak gentar membela yang benar, diplesetkan jadi Maju tak gentar membela yang bayar. Sebagaimana orang jadi heran dan jengak, ketika Sinta Nuriyah tahu-tahu bisa dibawa-bawa oleh seorang calon dalam pemilihan di suatu daerah (Jawa Tengah bagian selatan) beberapa waktu lalu, yang artinya mengkampanyekan sang calon itu. Di hari lain kemudian suami Shinta Nuriyah yakni Gus Dur tahu-tahu dibawa-bawa oleh calon lain (saingan calon yang tadi). Maka masyarakat jengak dan heran. Lha ini suami isteri (Gus Dur – Shinta Nuriyah) kok berkampanye lain-lain. Itu pertanda, dukungannya terhadap calon yang dikampanyekan itu hanya setengah hati, bahkan mungkin tidak didukung dengan hati. Seandainya Shinta Nuriyah mendukung calon kepala daerah itu dengan hatinya, maka tentu mencegah suaminya agar tidak sampai mau untuk mengkampanyekan calon yang lain. Sebagaimana ketika Sinta Nuriyah melawan RUU APP yang kemudian jadi Undang-Undang Pornografi pun bersama-sama dengan Gus Dur, hingga suami isteri itu tampak kompak dalam melawannya. Walau hal itu bisa diartikan bahwa suami isteri ini  kompak dalam mendukung dan mempertahankan kepornoan.  Padahal kalau dibandingkan dengan masalah pilkada, masalah RUU APP itu justru bisa dimungkinkan, yang satu (suami) mendukung dan yang lain (isteri) menolak; karena kaitannya dengan keyakinan dan pemahaman. Sedangkan dalam hal mendukung calon kepala daerah dalam pilkada, secara pandangan umum, lebih kental dengan masalah tebar uang.

Dalam hal tidak konsisten dengan pendiriannya sebagai sosok yang membela kebebasan berkeyakinan dan beragama, sudah terlihat dari beberapa kasus sebelumnya. Misalnya, Shinta Nuriyah dengan emosional pernah ‘memprovokasi’ para ibu-ibu dalam sebuah forum yang digelar aktivis NU, untuk tidak mengkonsumsi hidangan yang dipesan dari restoran ayam bakar Wong Solo, karena pemiliknya adalah pelaku poligami aktif, sedangkan Shinta Nuriyah termasuk yang anti poligami.

Sikap Shinta Nuriyah kala itu jelas mempermalukan dirinya sendiri. Sebab, bila poligami yang dijalani pemilik restoran Wong Solo itu didasari oleh keyakinan agamanya, harusnya bisa dierima dengan legowo. Apalagi praktek poligami yang dilakoni pria pemilik retoran tadi tidak merugikan Shinta Nuriyah dan keluarganya. Lalu apa alasan dia bersikap provokatif dan emosional seperti itu? Selain itu, kenyataannya Shinta Nuriyah bisa menerima dan memahami perilaku suaminya yang konon pernah punya skandal (seks) dengan berbagai wanita, sebagaimana diberitakan berbagai media massa, maka sama sekali tidak masuk akal bila ia justru tidak bisa mengerti dan tidak bisa menerima pendirian orang lain yang melakoni poligami yang sah secara hukum agama dan hukum positif yang berlaku.

Contoh di atas menunjukkan bahwa tokoh-tokoh AKKBB tidak konsisten dengan argumennya sendiri, serta tidak dewasa menyikapi perbedaan sikap dan pemahaman dengan orang lain.

Cewek AKKBB yang sama dan sebangun dengan Shinta Nuriyah adalah Ratna Sarumpaet. Ia pernah mengatakan, bahwa perilaku Syekh Puji menikahi Lutviana Ulfa sebagaimana gencar diberitakan media massa, adalah perilaku orang sakit. Padahal, Ratna bukan ahli psikologi, bukan ahli psikiatri, ia seorang seniman. Artinya, komentar dan kesimpulannya itu jelas-jelas tidak berdasar, dan kemungkinan dilandasi oleh buruk sangka semata. Seharusnya, bila ia konsisten sebagai pembela kebebasan berkeyakinan dan beragama, maka perilaku Syekh Puji yang dilandasi keyakinan agamanya, harusnya bisa dimengerti dan diterima apa adanya.

Kalau Shinta Nuriyah dan Ratna Sarumpaet, dan lain-lainnya yang selama ini mengaku-aku sebagai pembela kebebasan berkeyakinan dan beragama, seharusnya mereka membela karyawan yang dilarang atau dipersulit melaksanakan ibadah shalat Jum’at, misalnya. Juga, membela karyawati yang mendapat kesulitan menjalankan keyakinannya untuk berjilbab. Terlepas dari apakah mereka berbeda pemahaman soal menutup aurat, namun bila mereka konsisten, maka perbedaan pemahaman itu sama sekali tidak boleh menghentikan mereka melakukan pembelaan, bukan justru menjejalkan pemahaman mereka kepada orang lain yang berbeda pemahaman. Itu namanya tidak toleran.

 

Kasus Larangan Berjilbab di STIS

 

Berbagai kasus pelarangan berjilbab yang pernah terjadi selama ini, tidak pernah mendapat perhatian dari sosok pendukung AKKBB seperti Shinta Nuriyah. Kenyataannya, larangan berjilbab masih sering terjadi di era reformasi ini. Dan kasus-kasus itu tidak hanya terjadi di lingkungan Rumah Sakit Mitra International maupun Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi.

Di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang terletak di kawasan Jakarta Timur, persoalan jilbab juga sempat mencuat. Para mahasiswi tingkat I hanya diperkenankan mengenakan jilbab berukuran kecil yang tidak menutup bagian dada mereka. Bila tidak menghiraukan aturan itu, mereka terancam dikeluarkan dari STIS.

Sebenarnya di tahun 2001, pihak STIS pernah menerbitkan SK tentang penggunaan jilbab, yang intinya memberikan dua alternatif penggunaan jilbab di kampus yaitu jilbab berukuran besar dan kecil. Kala itu sebagian besar mahasiswi memilih jilbab berukuran besar yang diyakini sesuai syariat karena menutup bagian dada mereka. Namun pada September 2004 pihak STIS melakukan perubahan aturan berjilbab. Dua alternatif pemakaian jilbab yang telah ada di SK Ketua STIS pada 2001 diubah menjadi hanya satu alternatif (jilbab berukuan kecil).

Perubahan aturan ini dilakukan dengan alasan supaya ada keseragaman. Peraturan ini terutama ditujukan kepada mahasiswi tingkat I. Aturan tersebut dianggap tak sesuai keyakinan, maka para mahasiswi tingkat I banyak yang tetap menggunakan jilbab berukuran besar. Sedangkan pihak STIS tetap berpendirian pada aturan yang telah mereka tetapkan. Untuk mempertahankan pendiriannya, pihak STIS pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2005, mengumpulkan 39 mahasiswi tingkat I yang masih mengenakan jilbab besar. Mereka dikumpulkan dalam sebuah apel untuk mendapatkan peringatan.

Dari kasus ini kita bisa melihat, kekuasaan telah memaksakan kehendaknya terhadap para mahasiswi baru yang berkeyakinan mengenakan jilbab ukuran besar lebih sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Keyakinan itu seharusnya dihormati, bukan justru dipatahkan dengan alasan yang dicari-cari.

Ketika itu, Ketua STIS malah beralasan, keharusan mengenakan jilbab berukuran kecil, tujuannya selain agar terlihat seragam juga agar semua atribut yang dikenakan mahasiswi terlihat (tanda pangkat dan nama). Ketua STIS ketika itu bahkan mengancam, siapa saja yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi, puncaknya berupa dikeluarkan dari STIS.

Nasib para mahasiswi STIS kala itu tidak mendapat pembelaan dari tokoh-tokoh liberal, tokoh pembela demokrasi, tokoh pembela HAM dan sebagainya. Mereka (yang liberal-liberal dengan mengaku membela kebebasan berkeyakinan) itu baru bersuara ketika MUI mengeluarkan fatwa sesat untuk Ahmadiyah. Suara kecaman terhadap MUI itu mereka gemakan dengan alasan membela kebebasan beragama. Namun argumen yang sama tidak dikenakan terhadap kasus-kasus pelarangan jilbab, juga pelarangan menjalankan ibadah shalat Jum’at yang terjadi di sejumlah tempat.

 

Dipecat Karena Shalat Jum’at

 

Di Cimahi, Jawa Barat, tiga karyawan PT Mewah Niagajaya (MN) diberhentikan secara sepihak karena memperjuangkan haknya menjalankan ibadah shalat Jum’at. Pemecatan iu berlaku sejak 1 Januari 2009.

Keputusan pemecatan itu mengundang protes dari puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi. Mereka mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat dan menuntut dilakukannya penyelidikan terhadap PT MN. SPN menilai, keputusan manajemen PT MN yang mem-PHK ketiga karyawannya karena memperjuangkan ibadah shalat Jum’at telah melanggar aturan. (Republika online Selasa, 20 Januari 2009 pukul 07:51:00).

Bambang Arie (Kepala Disnaker Dukcapil Cimahi) menilai, manajemen PT MN telah melanggar aturan. Menurut Bambang, melaksanakan shalat Jum’at merupakan hak sebagai karyawan dan kewajiban sebagai umat Islam yang harus dilaksanakan.

Hendra Sutarli (Kabag Umum Personalia PT MN) membantah perusahaan telah membuat larangan shalat Jum’at. Menurut Hendra, di perusahaannya terdapat mesin yang beroperasi 24 jam, sehingga tak bisa semua pegawainya shalat Jum’at. Hendra mengatakan, pegawainya yang shalat Jumat kerap melebihi waktu yang ditetapkan perusahaan.

Sedangkan KH Athian Ali M Dai (Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, FUUI), berpendapat, aturan perusahaan yang melarang karyawannya untuk melaksanakan ibadah shalat, termasuk shalat Jumat, merupakan sebuah bentuk kejahatan kemanusiaan. Perusahaan telah menzalimi hak paling dasar seorang karyawan. Alasan PT MN dinilai dibuat-buat. Athian juga mengatakan, seharusnya perusahaan menempatkan karyawan non-Islam untuk menjaga mesin saat pegawai Muslim menjalankan shalat Jumat.

Kasus-kasus seperti di atas ternyata tidak menarik minat tokoh-tokoh AKKBB untuk melakukan pembelaan. Dari sini kita bisa menilai, sesungguhnya mereka bukan pembela kebebasan berkeyakinan dan beragama, tetapi pembela kesesatan dan kemunkaran. Karena, minat mereka hanya membela yang sesat dan yang munkar semata. Untuk itu jalan yang mereka tempuh adalah sikap plintat-plintut.

 

Peringatan dari Allah Ta’ala dan Rasul-Nya

Allah Ta’ala telah memberikan gambaran tentang orang-orang yang perilaku buruknya cukup nyata.

أَلَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا ِبمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً # وَإِذاَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلىَ مَا َأنْزَلَ اللهُ وَإِلىَ الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

 

60.  Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut[312], padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.

61.  Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

 

[312]  yang selalu memusuhi nabi dan kaum muslimin dan ada yang mengatakan, Abu Barzah seorang tukang tenung di masa nabi. Termasuk thaghut juga: 1. orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu. 2. berhala-berhala.

 

     Yang mereka bela dan perjuangkan bukan kebaikan tetapi justru kemunkaran, keburukan. Orang-orang yang mengerjakan propaganda keburukan itupun dikecam oleh Allah Ta’ala.

اَلمُنَافِقُوْنَ وَاْلمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اْلمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ اْلمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

 

67.  Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

 

[648]  Maksudnya: berlaku kikir

 

Imam At-Thabari menjelaskan, artinya dengan demikian sebagian mereka dengan sebagian lainnya sama-sama dalam kemunafikan dan kesesatan. (Tafsir At-Thabari juz 1 halaman 511).

Orang semacam itu rupanya di zaman sekarang ini modal utamanya cukup plintat-plintut, dan berbicara sekenanya, tanpa mengaca diri sebenarnya ahli atau tidak.

 

    Bahaya dari menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ( البخاري)

 “Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris saa’ah.”  Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).

Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir menjelaskan: Apabila hukum yang berkaitan dengan agama seperti kekhalifahan dan rangkaiannya berupa kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran dan lainnya diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni apabila (pengelolaan urusan) perintah dan larangan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, sebab hal itu sudah datang tanda-tandanya. Ini menunjukkan dekatnya kiamat, sebab menyerahkan urusan dalam hal amar (perintah) dan nahi (larangan) kepada yang tidak amanah, rapuh agamanya, lemah Islamnya, dan (mengakibatkan) merajalelanya kebodohan, hilangnya ilmu dan lemahnya ahli kebenaran untuk pelaksanaan dan penegakannya, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat. (Al-Munawi, Faidhul Qadir, juz 1, Darul Fikr, Beirut, cetakan 1, 1416H/ 1996M, hal 563-564).

 

    Lebih buruk lagi adalah keadaan di mana pendusta justru dipercaya sedang yang jujur justru didustakan, lalu pengkhianat malah dipercaya. Itulah yang diperingatkan dalam Hadits:

حَدِيث أَنَس ” أَنَّ أَمَام الدَّجَّال سُنُونَ خَدَّاعَات يُكَذَّب فِيهَا الصَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَا الْكَاذِب وَيُخَوَّن فِيهَا الْأَمِين وَيُؤْتَمَن فِيهَا الْخَائِن وَيَتَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ” الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ ” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة “( فتح الباري).

   Hadits Anas: Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan umum. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84  ).

Peringatan-peringatan tersebut sudah jelas, dan keadaan yang kami soroti inipun jelas, sehingga duduk perkara sebenarnya sudah dijelaskan dalam Islam ini. Apakah yang tidak ahli dan plintat-plintut itu masih akan dipercaya? (haji/tede)