UIN Sunan Kalijaga Menyelundupkan Pluralisme

Oleh Ir. H. Muhammad Umar Alkatiri

 

Pada harian Kompas edisi Selasa, 7 Oktober 2008 (halaman 12), Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Amin Abdullah pada Rapat Senat Terbuka Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ke-57 di Yogyakarta, Senin (6 Okt 2008) mengatakan, memasuki usia ke-57 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mendukung pendidikan pluralisme mulai dari akar rumput.

Menurut Amin, pendidikan pluralisme diperlukan untuk memecahkan ketegangan dan konflik horizontal yang semakin meningkat akibat pemilihan kepala daerah maupun munculnya kelompok masyarakat yang mengabaikan toleransi dan kebersamaan di tengah kemajemukan bangsa.

Dalam berita itu ditambahkan, Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Ratno Lukito, mengatakan, penekanan tersebut tidak pada kurikulum resmi, tetapi lebih pada kurikulum tersembunyi yang menjiwai kurikulum resmi.

Dari berita UIN Jogjakarta itu ada hal-hal yang ganjil. Lafal kurikulum tersembunyi itu mengandung macam-macam pengertian bagi umum. Boleh jadi adalah penyelundupan, atau paling kurang, mereka merasa bahwa pluralisme itu sebenarnya haram karena merusak aqidah Islam, namun tetap mereka jajakan kepada mahasiswa. Itu pasti ada sebabnya, sedang sebab yang diungkapkan, —untuk memecahkan ketegangan dan konflik horizontal yang semakin meningkat— itu pantas dipertanyakan.

Kalau memang demikian, maka tekad menyelundupkan pluralisme –alias kemusyrikan baru– kepada mahasiswa itu lebih buruk dibanding penjual daging sapi yang mencampurnya dengan daging babi. Atau lebih buruk dibanding orang mengaku sebagai penjual daging kambing tapi yang dia jual adalah daging celeng.

Di samping itu, dalam hal pluralisme, siapa saja yang membaca pernyataan Amin Abdullah itu, pasti akan merasakan adanya nuansa pembodohan publik. Amin Abdullah membungkus pembodohannya itu  dengan rangkaian kata-kata yang terkesan intelek, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah benar.

Bagaimana mungkin peristiwa politik seperti konflik horizontal pasca pilkada yang terjadi di berbagai daerah, bisa diatasi hanya dengan menyusun kurikulum UIN yang mendukung pluralisme. Bagaimana mungkin lulusan UIN yang telah memasuki proses pendidikan pluralisme dapat mengatasi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat?

 

Beberapa Contoh

Di kota Bintuhan, ibukota Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada hari Senin (25/7/2005) terjadi kerusuhan yang melibatkan ribuan orang, sejak jam 11 siang. Motifnya, mereka memprotes hasil pilkada di kabupaten itu yang dimenangkan oleh pasangan Syaukani Saleh-Warman Suwardi. Tidak sekedar memprotes, massa merusak dan membakar sejumlah gedung.

Kabupaten Kaur terletak di perbatasan antara Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkulu Selatan sejak Februari 2003. Sedangkan kota Bintuhan yang menjadi ibukota Kabupaten Kaur, berjarak sekitar 210 km arah selatan Kota Bengkulu, atau memerlukan waktu 5 jam perjalanan darat dari Bengkulu.

Menurut hasil survei tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Kaur tidak kurang dari 100.000 jiwa. Sekitar satu persen penduduk Jakarta. Namun, Pilkada Jakarta yang berlangsung Agustus 2007 lalu, tidak menghasilkan kerusuhan sebagaimana terjadi di Kabupaten Kaur. Padahal, penduduk Jakarta sangat beragam dan jumlahnya jauh lebih banyak dibanding penduduk Bintuhan yang jauh lebih homogen. Kekalahan pasangan Adang-Dani dari pasangan Fauzi-Prjanto, sama sekali tidak menimbulkan konflik horizontal, antara lain karena pasangan yang kalah siap menerima kekalahannya.

Berbeda dengan konflik horizontal yang terjadi pasca pilkada di Maluku Utara, yang berlangsung hingga kini. Berdasarkan surat keputusan KPUD Propinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 Nopember 2007 tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilihan gubernur-wakil gubernur Maluku Utara Pada 16 November 2007, pasangan Thaib Armain – Abdul Gani Kasuba ditetapkan sebagai pemenang pilkada langsung di Maluku Utara.

Keputusan KPUD itu tidak bisa diterima pasangan yang kalah yaitu Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo. Massa pasangan yang kalah ini pun kerap bentrok dengan massa dari pasangan yang menang, selama berulan-bulan. Hingga akhirnya pada 9 Oktober 2008, Mendagri melantik pasangan Thaib Armain – Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Meski sudah ada pelantikan, namun massa dan orpol pendukung pasangan yang kalah tidak berdiam diri. Partai Amanat Nasional berencana menggugat melalui Mahkamah Konstitusi, sedangkan Gafur-Fabanyo yang didukung Golkar dan PAN ini, akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Apakah konflik berlarut-larut pasca Pilkada Malut itu ada kaitannya dengan pendidikan pluralisme di UIN Yogyakarta? Hanya Amin Abdullah dari UIN Jogjakarta yang bisa menjelaskannya.

Yang jelas, menurut Andi Nurpati (anggota KPU), kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pasca Pilkada di Maluku Utara, disebabkan oleh keputusan MA yang meminta diadakan penghitungan ulang pada tiga kecamatan. Padahal dalam undang-undang dijelaskan, bukan dihitung ulang, tetapi rekapitulasi di satu tingkat bawah pelaksanaannya. Kerusuhan yang terjadi di Maluku Utara sama persis dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Konflik horizontal juga sering terjadi pada saat pertandingan sepakbola. Suporter dari kedua kubu baku hantam, bahkan merusak bangunan dan infrastruktur di sekitarnya pasca kekalahan kesebelasan favorit mereka.

Bagaimana Amin Abdullah menjelaskan fenomena ini, dikaitkan dengan pendidikan pluralisme?

Yang jelas, di tahun 2005 lalu, di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terjadi kerusuhan dan tawuran antara mahasiswa yang setuju dengan yang menolak pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa) yang berlangsung Sabtu 26 Maret 2005. Kerusuhan dan tawuran terjadi pada hari Senin (28 Maret 2005), saat Pemilwa masih berlangsung, menyebabkan kantor Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena UIN rusak, sejumlah kaca pecah, termasuk dua unit sepeda motor.

Pemilwa di UIN Yogyakarta itu, hanya diikuti oleh calon tunggal karena calon-calon yang lain dinyatakan tidak lulus oleh panitia Pemilwa. Pihak yang dinyatakan tidak lulus, merasa diperlakukan tidak adil. Mereka kemudian menyerbu tempat pelaksanaan Pemilwa dan merobek-robek kertas suara. Pemilwa sendiri berakhir ricuh dan batal.

Kelompok pendukung Pemilwa yang tidak puas dengan penyerbuan itu, kemudian mengejar dan memukuli. Insiden ini berlanjut. Minggu (27 Maret 2005) sekitar pukul 22.30 WIB, kantor LPM Arena yang berada di samping gedung rektorat, diserbu oleh 40 orang mahasiswa UIN. Kelompok penyerbu tersebut tidak puas dengan pemberitaan Arena yang dinilai memojokkan mereka. (http://tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2005/03/28/brk,20050328-33,id.html)

Bagimana mungkin kita bisa percaya, bahwa lulusan UIN yang telah mengalami proses pendidikan pluralisme sekalipun, dapat mengatasi konflik horizontal yang terjadi di pelosok negeri, lha wong di antara mereka sendiri, yang jumlah ‘penduduknya’ jauh lebih sedikit dari penduduk Kabupaten Kaur (Bengkulu), konflik horizontal terjadi dengan sengit dan sama sekali tidak bisa dicegah.

Sudah sejak awal 1970-an gagasan pluralisme –dengan istilah berbeda– diusung oleh Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholish Madjid,  Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo sampai ke generasi Ulil, yang dikilahi dengan dalih-dalih misalnya agar tumbuh budaya pemikiran Islam yang pluralis, sehingga kondusif membangun kedamaian. Kenyataannya, meski sudah bermilyar kata ditulis para penjaja pluralisme, konflik horizontal tetap saja terjadi. Karena, penyebab konflik horizontal bukan karena adanya pemikiran ke-Islam-an yang tekstual, puritan atau fundamentalistis –sehingga perlu dilawan dengan pluralisme– tetapi karena adanya ketidak adilan yang sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan.

Misalnya dalam kasus Poso (sejak Desember 1998) dan Ambon (sejak Januari 1999). Pihak yang memulai tragedi berdarah ini adalah orang-orang Kristen, namun jusru umat Islam-lah yang dituding membantai orang Kristen. Media massa nasional dan internasional memposisikan umat Islam yang mayoritas membantai orang Kristen yang minoritas. Padahal, yang terjadi kebalikannya, yaitu anarki minoritas terhadap mayoritas. Pemerintah dan aparat penegak hukum kurang memihak kepada umat Islam. Umat Islam disuruh berdamai, padahal biang terjadinya konflik horizontal ini adalah orang-orang Kristen. Bahkan korban terbanyak dari kasus Ambon dan Poso adalah umat Islam. Bagaimana mungkin pihak yang terdhalimi diminta menahan diri?

Kasus Poso pertama kali terjadi pada 25 Desember 1998. Seorang pemuda Kristen (Roy) yang mabok membacok Ridwan yang sedang berada di dalam masjid. Saat itu hari Natal, dan umat Islam sedang menjalankan ibadah Shaum Ramadhan. Tentu saja Ridwan tidak tinggal diam. Ia mengadu ke kelompoknya. Begitu juga dengan Roy, ia mengadu ke kelompoknya. Terjadi bentrok, yang kemudian bergulir secara serial. Kelompok Islam meyakini pihak Kristen yang memulai, jadi pihak Islam merasa telah dianiaya. Anehnya, kelompok Kristen justru menuding kelompok Islam yang lebih dulu memulai konflik dan menganiaya.

Kelompok Kristen tidak mau mengakui telah memulai konflik, mereka justru memfitnah, memutar-balikkan fakta. Bahkan secara resmi mereka menerbitkan buku putih yang diterbitkan oleh Crisis Centre Majelis Sinode GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah). Bahkan materi pembelaan dan pemutar-balikan fakta ini juga dilansir melalui situs internet yang diforward ke berbagai mailing list dan situs lokal dan internasional. Buku putih ini disusun oleh Pendeta Renaldy Damanik dan kawan-kawannya. Kalangan Islam tentu saja berang. Meski tidak menerbitkan buku putih, namun di internet terlihat perang pernyataan.

Selama ini, tidak pernah terjadi ada pemuda Islam yang dalam keadaan mabok kemudian masuk ke Gereja dan membacok salah satu jemaat yang sedang beribadat, sebagaimana dilakukan Roy, pemuda Kristen yang mabok dan masuk Masjid kemudian membacok Ridwan.

Tiga pekan kemudian, pecah kasus Ambon khususnya peristiwa di Batu Merah,  yang terjadi 19 Januari 1999, saat Idul Fitri. Ketika itu dua preman Ambon Kristen memalak (minta uang dengan nada tekanan) terhadap dua pemuda Muslim. Terjadi keributan. Inilah awal terjadinya konflik horizontal secara serial. Dari kasus ini kemudian lahir kasus-kasus lainnya seperti terjadi di Galela, Ternate, Tobelo, Jailolo, Halmahera Utara, Bacan, dan sebagainya yang menimbulkan ribuan korban jiwa.

Lagi-lagi, kelompok Kristen tidak mau mengakui bahwa jemaatnya-lah yang menjadi awal pemicu konflik horizontal ini. Sebagaimana kasus Poso, mereka juga memutar-balikkan fakta, memfitnah, memposisikan umat Kristen sebagai korban kebiadaban umat Islam. Kebohongan itu disebarkan oleh Salawaku, yang salah satu edisinya mengabarkan tentang gencarnya Islamisasi di Maluku. Masariku Network yang menerbitkan Siwalima Report, bersikap senada. Juga, Eskol-Net yang dikelola aktivis muda gereja.

Media Internasional seperti International Herald Tribune edisi Maret 2000, memberitakan seenaknya. Antara lain, mereka menyebut jatuh korban 3000 jiwa tanpa menjelaskan dari kalangan mana korban terbanyak. Sehingga timbul kesan bahwa kalangan Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia telah membunuh sekitar 3000 Kristen. Padahal, berita itu seharusnya menjelaskan dari 3000 korban tadi 2800 di antaranya adalah Muslim.

Umat Islam tidak saja dipojokkan oleh media internasional, anehnya juga didhalimi oleh Presidennya sendiri yang punya julukan kyai bahkan ada yang mempercayainya sebagai wali yang ketika itu berdampingan dengan Wakilnya seorang perempuan anak dari Bapak Nasionalis Indonesia.

Belum kering luka umat Islam akibat dua kasus di atas, pada Mei 2000 pecah kasus Poso babak ketiga yang menyebabkan sekitar seribu orang tewas. Termasuk korban muslim cleansing yang dilakukan Tibo dkk terhadap komunitas pondok pesantren Walisongo.

Meski sudah berkali-kali terbukti bahwa umat Kristen adalah pembantai umat Islam, mata dunia tetap tidak bisa membacanya. Apalagi mata Gus Dur sang Presiden RI kala itu. Kasus perkosaan dan Kristenisasi sebagaimana terjadi pada Wawah di Sumatera Barat, kian membuat umat Islam marah. Masalahnya, sebagian besar umat Islam cuma bisa marah dengan menggunakan mulutnya dengan menerbitkan aneka pernyataan sikap dan caci-maki saja. Itu pun masih mending, malah ada sebagian lainnya yang justru menyalah-nyalahkan umat Islam. Namun demikian, ternyata ada sebagian kecil dari umat Islam yang kemudian mengambil tindakan balasan dengan menempuh cara-cara kekerasan antara lain berupa Bom Malam Natal 2000. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, semua tokoh Islam termasuk yang bergelar fundamentalis seperti AhS dengan lantang mencaci-maki pelaku Bom Malam Natal 2000, seraya menjelaskan bahwa kekerasan seperti itu bukan ajaran Islam. Kasihan sekali. Mereka sama sekali tidak punya perspektif lain.

Contoh lainnya adalah kasus Sampit yang terjadi pada Februari 2001. Kasus pembantaian terhadap etnis Madura ini, berawal dari terbunuhnya empat anggota sebuah keluarga Madura di sana. Pembunuhan terjadi pada pukul 03:00 dinihari waktu setempat. Tentu saja komunitas Madura di sana melakukan balasan. Anehnya, opini yang berkembang justru menyudutkan etnis Madura. Antara lain digambarkan mereka sebagai sosok pendatang yang arogan, suka menenteng-nenteng clurit, dan sebagainya.

Gambaran di atas sesungguhnya merupakan salah satu dari dua penyebab utama yang menjadi akar permasalahan, namun keduanya enggan diakui oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama yang mengupayakan damai.

Pertama, pencetus terjadinya konflik horizontal bukan umat Islam. Para juru damai umumnya berkesimpulan bahwa kedua belah pihak salah, sehingga harus duduk bersama untuk merumuskan perundingan. Padahal, sebagai mana fakta yang terlihat di mata, pihak non Islam yang sering kali memulai konflik. Kedua, adanya salah kaprah yang mengabaikan realitas. Bahwa, kekerasan dilarang oleh semua agama. Nyatanya, di dalam Bibel memang diajarkan kekerasan di dalam melawan musuh-musuhnya. Misalnya pada I Samuel 15:2-3 diajarkan, “Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.”

Masih ada sejumlah ayat dari Kitab Suci Bibel yang mengajarkan kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa Tibo dkk begitu sadis membantai komunitas ponpes Walisongo. Kemungkinan ia telah ‘dibisiki’ oleh orang seperti Pendeta Damanik dkk.

Secara kultural, orang Dayak memang terbiasa memenggal kepala lawan perangnya. Apalagi, bila tindakan itu ternyata mendapat pembenaran teologis sebagaimana ‘dibisiki’ para misionaris di sana. Maka, para Dayak itu pun secara demonstratif melakukan pemenggalan terhadap etnis Madura di hadapan kamera televisi yang sedang meliput.

Lalu, apa yang dijadikan alasan pembenar bagi umat Kristen untuk melakukan kekerasan bak di medan perang? Karena pada dasarnya yang terjadi memang perang. Para Pendeta dan Misionaris di Sampit, Maluku dan Poso menyadari adanya kecenderungan yang kian hari dirasakan kian tinggi terhadap Islam. Kalau kondisi normal ini dibiarkan, akan mengancam eksistensi Gereja dan aktivitas para Misionaris. Jemaat mereka bisa berkurang dan Gereja akan kian sepi seperti terjadi di Barat.

Oleh karena itu, mereka merasa perlu proaktif. Apalagi Sun Tzu mengajarkan bahwa the best defense is attack. Maka, mereka pun memulai penyerangan seraya mengingkarinya. Membunuh demi tegaknya Kerajaan Kristus, apa yang salah? Bush dan Presiden AS lainnya telah pula memberi contoh. Berbagai pembantaian terhadap anak-anak, wanita dan target sipil lainnya telah terjadi di Qana, Afghan, Iraq, Lebanon, Palestina dan sebagainya. Mereka melakukan itu bekerja sama dengan Israel atau menggunakan tangan orang lokal sendiri seperti terjadi di Pakistan 30 Oktober 2006 lalu, militer Pakistan memborbardir sebuah madrasah yang terletak di Desa Chingai, di dekat Kota Khar, Bajur, Pakistan.

Maka bila kedamaian yang mau diraih, hendaknya pemerintah bersikap jujur dan proporsional dan memahami akar masalahnya. Pihak yang memulai pertikaian didorong untuk meminta maaf secara terbuka dan secara tulus. Insya Allah damai akan terwujud. Bukan dengan menjajakan pluralisme yang justru akan menimbulkan konflik horizontal baru. Apalagi, kenyataannya, di UIN sendiri konflik horizontal kerap terjadi, padahal di sinilah pusat pluralisme (baca: pemurtadan) berlangsung. (haji/tede/mua)