Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, Abu Mustafa Achmad menyatakan, kontes Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) se-Aceh haram untuk diselenggarakan. (Harian Aceh/Win)

Ulama dan mahasiswa Islam Aceh menentang Pemilihan Putri Indonesia (PPI), kemudian Polisi tak keluarkan Izin PPI Aceh.

Diberitakan, Pemilihan Putri Indonesia (PPI) Aceh tahun 2011 yang sudah menghasilkan 20 finalis, tidak memperoleh izin dari Polres Lhokseumawe untuk melaksanakan/melanjutkan kegiatan tersebut.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara Tgk H Mustafa Ahmad menegaskan, Pemilihan Putri Indonesia (PPI) bukan budaya Islam, sehingga tidak tepat bila dilaksanakan di Provinsi Aceh. “PPI itu bukan budaya Islam, sehingga tidak tepat dilaksanakan di Aceh yang sedang melaksanakan syariat Islam,” katanya di Lhokseumawe, Jumat (22/7), kutip Antara.

Sementara itu media local memberitakan, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) menentang ajang PPI dilaksanakan di Aceh. Ketua RTA, Tgk Hasbi Al Bayuni menyatakan, tak bisa menerima PPI digelar sebab hanya mengedepankan kecantikan perempuan agar ditonton laki-laki dan bertentangan dengan syariat Islam.

RTA juga mengirim surat protes ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh agar menghentikan ajang PPI dilaksanakan di daerah ini. RTA juga minta Pemprov Aceh membatalkan pengiriman duta yang mengatasnamakan perempuan Aceh ke tingkat nasional.

Organisasi Mahasiswa Islam pun memprotes PPI. Kantor berita Antara memberitakan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslis Indonesia (KAMMI) Aceh meminta pemerintah provinsi setempat mencabut izin pelaksanaan kontes pemilihan putri Indonesia (PPI) karena dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

Sikap tersebut disampaikan Koordinator aksi damai muslimah KAMMI Aceh Nurul A’la di bundara Simpang Lima, Banda Aceh, Sabtu.

Ia menyebutkan kontes PPI yang sedang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Lhokseumawe itu akan menuai protes seperti saat Qory Sandrioriva dan Juliana Puspita, wakil Aceh pada ajang PPI pada 2009 dan 2010.

“Mewakili kaum muslimah Aceh, kami mengecam dan menolak kontes PPI yang dilaksanakan didaerah ini apalagi mengatasnamakan wakil dari Aceh,” kata Nurul A’la.

Menurutnya, pada saat Qory Sandrioriva mewakili Aceh pada PPI tahun 2010 ada 26 lembaga yang menolak dan mengecam izin yang diberikan oleh Pemerintah Aceh di antaranya 21 organisasi perempuan di bawah naungan Gabungan Organsisasi Wanita (GOW) Aceh Timur dan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).

Kalangan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), KAMMI, Mahasiswa Unimus Bireuen, Koalisi Muslimah Aceh Tengah, hingga Mahasiswa Peduli Aceh (MPA) yang merupakan gabungan mahasiswa Universitas Unsyiah dan IAIN Ar-Raniry juga menolak kontes PPI itu.

“Penolakan keikutsertaan warga Aceh itu juga pernah disampaikan Forum Mahasiswa Aceh Timur Tengah (FMATT), Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir (KMAM), Keluarga Mahasiswa Aceh Sudan (KMAS), Mahasiswa Madinah, dan Mahasiswa Aceh di Yaman,” katanya.

Seluruh komponen aktivis Islam itu mendesak gubernur Aceh mencabut izin dan melarang warga Aceh untuk mengikuti ajang PPI tersebut.

Nurul A’la juga mengatakan peraturan kontes wajib memakai jilbab dan uji baca Al Quran, serta mengaji Yasin bersama selepas maghrib bagi calon peserta hanya kedok semata.

“Peraturan yang ditetapkan di Aceh itu hanya sebagai kedok saja untuk menunjukan bahwa ajang ini telah sesuai dengan Syari’at Islam, pada hal semua kita tahu bahwa ajang itu hanya mempertontonkan aurat dan dinilai oleh golongan yang bukan muhrimnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara Tgk H Mustafa Ahmad mengatakan bahwa konte PPI bukan budaya Islam dan tidak tepat bila dilaksanakan di Provinsi Aceh.

“Dalam Islam tidak diajarkan tentang pemilihan putri, apalagi tujuannya hanya untuk dikenal dan ditonton oleh banyak mata termasuk para laki-laki yang bukan muhrimnya,” kata Mustafa Ahmad. Sumber : Antara

Tentang haramnya acara pemilihan putrid Indonesia dan tidak sesuainya dengan budaya Ummat Islam, inilah berita-beritanya:

Thaliban Aceh: Pemilihan Putri Indonesia Haram

“Haram hukumnya perempuan berlenggak-lenggok di panggung dan mengumbar kecantikan untuk ditonton laki-laki. Meskipun mereka sudah berkomitmen mengenakan jilab di atas panggung,” kata Ketua Rabithah Thaliban Aceh, Tengku Hasbi Al Byuni.

VHRmedia, Banda Aceh – Rabithah Thaliban Aceh (RTA) menolak ajang Pemilihan Putri Indonesia. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Aceh membatalkan pengiriman duta ke tingkat nasional.

Ketua Rabithah Thaliban Aceh, Tengku Hasbi Al Byuni mengatakan, menjaring putri Aceh untuk ikut Pemilihan Putri Indonesia tidak sesuai Syariat Islam. “Haram hukumnya perempuan berlenggak-lenggok di panggung dan mengumbar kecantikan untuk ditonton laki-laki. Meskipun mereka sudah berkomitmen mengenakan jilab di atas panggung,” ujar Tengku Hasbi Al Byuni, Selasa (19/7).

Menurut Tengku Hasbi, Pemerintah Aceh seharusnya meminta fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh apakah Pemilihan Putri Indonesia cocok dilaksanakan di Aceh.

Pemilihan Putri Indonesia mewakili Provinsi Aceh akan dilakukan di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, 23 Juli 2011. Kontes ini diikuti 20 finalis dari beberapa kabupaten/kota di Aceh.

Panitia Pemilihan Putri Indonesia (PPI) Aceh menyatakan akan melanjutkan pemilihan. Mereka memilih 20 finalis yang lolos audisi di Langsa, Lhokseumawe, dan Banda Aceh.

Ketua Panitia PPI Aceh, Rini Novita mengaku telah mengantongi izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. Menurut dia, Pemilihan Putri Indonesia merupakan kegiatan positif membawa nama Aceh ke tingkat nasional.

“Kami berkomitmen mengedepankan syariat Islam dan memakai jilbab baik saat proses seleksi di Aceh maupun nanti di Jakarta,” ujar Rini. (E1)

  • vhrmedia.com, Alaidin Ikrami / Angga Haksoro20 Juli 2011 – 12:32 WIB

***

Selain Bukan Budaya Islam, Laki-laki Haram Jadi Juri Pemilihan Putri Indonesia

Jumat, 22 Juli 2011 13:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara Tgk H Mustafa Ahmad menegaskan, Pemilihan Putri Indonesia (PPI) bukan budaya Islam, sehingga tidak tepat bila dilaksanakan di Provinsi Aceh. “PPI itu bukan budaya Islam, sehingga tidak tepat dilaksanakan di Aceh yang sedang melaksanakan syariat Islam,” katanya di Lhokseumawe, Jumat (22/7).

Ia menyatakan hal itu terkait pelaksanaan PPI di tiga wilayah di Provinsi Aceh dan finalnya akan berlangsung di Lhokseumawe. Ia menyatakan, dalam Islam tidak diajarkan tentang pemilihan putri, apalagi tujuannya hanya untuk dikenal dan ditonton oleh banyak mata termasuk para laki-laki yang bukan muhrimnya.

Dikatakan, dalam Islam kaum wanita bukan untuk dipertontonkan apalagi diperlombakan kecantikannya, keindahan bentuk tubuhnya dan hal-hal lainnya yang ikut dinilai dalam pemilihan tersebut. “Bahkan, apabila ada kaum laki-laki yang menjadi juri dalam pemilihan tersebut, juga haram,” tegasnya.

Disebutkan ulama kharismatik itu, PPI tidak sesuai dengan kondisi Aceh yang berlandaskan syariat Islam. “Dalam Islam tidak ada pilih-pilih perempuan untuk hal tersebut. Setelah terpilih wanita-wanita itu, mau dibawa kemana dan apa tujuannya,” ujarnya.

Bahkan Tgk Mustafa mempertanyakan untuk apa PPI diadakan. “Apakah wanita yang ada di Aceh tidak termasuk sebagai putri Indonesia, sehingga harus digelar kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya itu,” katanya.

Terkait adanya tes baca Al Quran bagi para finalis wanita yang ikut dalam kontes PPI, ia menilai hal itu hanya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian saja, khususnya untuk meredam tanggapan miring tentang kegiatan tersebut. Tgk Mustafa kembali mengingatkan bahwa PPI bukan budaya Islam, melainkan adopsi dari budaya asing yang bukan Islam, namun sekarang justru diikuti umat Islam.

Oleh karena itu, katanya, sebaiknya PPI tidak dilaksanakan di Aceh karena tidak ada faedahnya. “Kita disuruh berlomba-lomba dalam hal beribadah dan berbuat kebaikan, bukan di bidang kecantikan dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini adalah pandangan non Islam yang disusupkan ke dalam Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus memahami hal ini dengan serius,” tandasnya.
Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara/ republika.co.id

(nahimunkar.com)