Undang-Undang Penodaan Agama Masih Relevan

Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Eddy OSH, sependapat dengan Andi Hamzah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Substansi UU Penodaan Agama telah terdapat dalam Rancangan KUHP Bab VII.

Namun, kata Eddy OSH, UU No. 1 PNPS Tahun 1965 masih relevan karena tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, undang-undang tersebut berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban umum.

“UU Penodaan Agama bersifat a quo yang selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang. Untuk masalah agama ini, a quo masih dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umat beragama, agar tidak terjadi konflik,” kata Eddy OSH.

Inilah beritanya:

UU Penodaan Agama Bisa Ditafsirkan Sesukanya

Rabu, 03 Maret 2010, 16:07 WIB

JAKARTA–Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andi Hamzah, berpendapat UU No. 1 PNSP Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama bersifat “karet”, bisa ditafsirkan sesukanya, karena ada pelanggaran yang dibuat dalam aplikasinya.

“Sanksi yang diberikan jika melanggar undang-undang ini awalnya berupa sanksi administrasi, yaitu berupa teguran. Tindak pidana diberikan jika pelanggaran tetap terjadi, maka bisa mendapat sanksi kurungan selama 5 tahun. Di situlah pelanggarannya. Biasanya sanski kurungan dalam perundang-undangan administrasi berupa 1 tahun kurungan,” kata Andi Hamzah dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.

Menurut Andi Hamzah, UU No. 1 PNPS Tahun 1965 ada hubungannya dengan perumusan delik hukum pidana. Di seluruh dunia, tindak pidana diberlakukan untuk pelanggaran yang bersifat netral, seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Namun, ada tiga hal yang tidak bersifat netral, yakni delik kesusilaan, delik agama, dan delik ideologi. Indonesia, kata Andi Hamzah, masih menganut delik agama di mana persoalaan penodaan terhadap agama masih diatur dalam undang-undang.

“Rancangan UU Penodaan Agama ini dibuat pada tahun 1965 oleh Kejaksaan Agung. Sebenarnya UU ini dibuat karena adanya ancaman bagi Jaksa Agung. Jika tidak dibuat undang-undang tentang penodaan agama, maka Jaksa Agung akan disantet,” tutur Andi Hamzah sebagai saksi ahli yang dihadirkan MK.

Andi Hamzah menuturkan, UU No. 1 PNPS Tahun 1965 ini tak perlu ada jika Rancangan KUHP Bab VII tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan bernegara disahkan.

Sementara itu, staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Eddy OSH, sependapat dengan Andi Hamzah. Substansi UU Penodaan Agama telah terdapat dalam Rancangan KUHP Bab VII.

Namun, kata Eddy OSH, UU No. 1 PNPS Tahun 1965 masih relevan karena tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, undang-undang tersebut berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban umum.

“UU Penodaan Agama bersifat a quo yang selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang. Untuk masalah agama ini, a quo masih dibutuhkan untuk melindungi kepentingan umat beragama, agar tidak terjadi konflik,” kata Eddy OSH.

Senada dengan Eddy OSH, Pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Philipus K. Wijaya, berpendapat, UU No.1 PNPS 1965 dibutuhkan sebagai alat pegangan bagi penegak hukum untuk bertindak. “Saat ini undang-undang tersebut masih dibutuhkan,” kata Philipus K. Wijaya.

Akan tetapi, kata Philipus K. Wijaya, perumusan undang-undang yang mengatur agama tidak bisa disamakan antarnegara. Budaya dan kearifan lokal perlu juga diperhatikan.

Redaksi – Reporter

Red: taqi, Sumber Berita: ant

http://www.republika.co.id/berita/105544/uu-penodaan-agama-bisa-ditafsirkan-sesukanya