Jakarta – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan sikap Basuki T Purnama (Ahok) kepada Ketum MUI Ma’ruf Amin saat menjadi saksi ahli di sidang kasusnya. Ahok disebut melakukan intervensi kepada tokoh besar NU itu.

“Kami sangat menyesalkan ada kejadian yang di sidang kemarin, kok ada sampai seseorang yang ada di pengadilan lebih banyak mengintervensi padahal saksi ini kan sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan betul-betul sempurna,” ungkap Agus.

Hal tersebut disampaikannya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Agus juga menyayangkan pernyataan Ahok yang ingin melaporkan Ma’ruf dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu, meski belakangan pernyataan itu ditarik.

“Dalam tanda kutip ingin melaporkanlah, ingin menekan. Ini sesuatu hal yang harus kita sesalkan dan ke depan tentunya ini tidak boleh ada lagi karena sesuatu ini bisa mempengaruhi rasa keadilan,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Sikap Ahok dan tim kuasa hukumnya terhadap Ma’ruf menuai banyak kontroversi. Hal tersebut dianggap wajar mengingat Ma’ruf merupakan tokoh atau ulama yang cukup dihormati, terutama bagi warga NU.

“Sehingga manakala ini terjadi suatu hal yang tidak menghormati pasti masyarakat Indonesia akan memberikan perlawanan-perlawanan dan rasanya ini akan menjadi situasi yang lebih tidak kondusif,” tutur Agus.

Tim kuasa hukum Ahok dalam persidangan menuding Ma’ruf menerima telepon dari Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar MUI mengeluarkan fatwa terkait kasus penistaan agama. Ahok pun mempermasalahkan perbincangan telepon SBY yang dianggapnya berkaitan dengan Pilkada DKI.

Ma’ruf disebut membela pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Agus menilai hal tersebut tidak memiliki relevansi dengan proses persidangan.

“Katanya saksi itu berafiliasi dengan yang lain, bukan dengan dia. Sehingga ini sesuatu hal yang tidak bisa kalau dipaksakan bahwa orang harus berafiliasi kepada dia,” ucapnya.

Agus juga menyorot soal bukti yang disebut dimiliki pihak Ahok. Ini terkait percakapan telepon Ahok dan Ma’ruf tersebut. Menurutnya jika memang ternyata bukti itu ada, hal tersebut adalah pelanggaran terhadap undang-undang.

“Sebagai warga negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyadap, apabila menyadap itu melanggar undang-undang ITE,” sebut Agus.

“Ini menjadi persoalan yang sangat penting dan rasanya ini juga harus diperhatikan karena menyadap informasi itu adalah sesuatu pelanggaran, apabila memang dirinya tidak memiliki kewenangan,” pungkasnya.(elz/imk)

Sumber Berita :  news.detik.com/laskarku.com

(nahimunkar.com)