PB, Jakarta – Rupanya Ahok sebagai Gubernur yang sedang mengalami masa cuti benar-benar tidak menyangka jika dirinya harus menjalani status sebaga seorang terdakwa dan harus menghadapi sidang, yang mengakibatkan status dirinya berada di ujung tanduk, apakah diputus bersalah atau tidak.

Persoalan status pula yang membuat Ahok menjadi semakin gelagapan, ketika dirinya di awal sangat menyetujui pengganti dirinya oleh Soni Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah, dari Kementerian Dalam Negeri.

“Tapi Ahok tidak pernah menyangka jika Soni adalah seornag yang memiliki integritas sebagai seorang pejabat yang jujur dan berpegang pada aturan yang ada,” ujar @floritalistyani Ketua sebuah kelompok yang terbentuk di sosial media khususnya Twitter, Jempol Rakyat.

Bahkan Ahok merasa jika Plt. Gubernur DKI Soni Sumarsono yang menggantikan dirinya saat ini, sudah mulai “melawan” dirinya yang merasa sebagai Gubernur sebenarnya.

Menurut Ahok Soni sudah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, karena berani mengutak atik susunan anggaran APBD untuk tahun 2017. Bahkan Ahok merasa jika keinginan Soni untuk merombak perangkat struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta sudah kelewatan. Karena tidak menghargai dirinya dengan tidak melakukan pembicaraan terlebih dahulu.

Soni sendiri dalam sebuah pertemuan dengan pihak perwakilan penghuni dan pemilik rumah susun dan apartemen seluruh Jakarta, di ruang rapat Gubernur lantai 2 Balaikota Jakarta, Rabu (21/12), mengakui dihadapan para peserta jika, birokrasi peninggalan Gubernur sebelumnya adalah yang paling bobrok.

Ucapan Soni ini tercetus ketika mendengar keluhan hampir seluruh anggota perwakilan untuk 184 unit Rusun dan Apartemen di Jakarta, yang mengeluhkan persoalan ketika mereka harus menghadapi Gubernur Ahok yang sama sekali tidak memberikan mereka ruang untuk bisa mengadu dan dibantu, walaupun hak para pemilik dan penghuni sidah di atur dalam UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

“Contohnya saja masih lekat dalam ingatan kita, ketika diketemukannya sejumlah proyek yang masih tersusun di APBD 2017, justru sudah dilaksanakan tender, sementara APBD belum di bahas oleh DPRD,” ujar @floritalistyani. Bahkan Soni sempat mempertanyakan alasan lelang sudah dilakukan oleh pihak LPSE, namun LPSE tidak bisa menjawab.

Bahkan Ahok sempat “curhat” kepada pendukungnya di sekretariat Rumah Lembang, tempat tim relawannya, di Menteng Jakarta Pusat. Curhat Ahok terkait dengan aksi “nekad” Soni yang membongkar semua kinerja Ahok yang dianggap tidak cocok dengan aturan khususnya untuk birokrasi, termasuk masalah keuangan APBD dan susunan perangkat organisasi pemprov pada bulan Januari 2017 nanti.

“Orang dia sudah seperti gubernur kok. Saya kira beliau itu tidak dipanggil dengan Plt. Gubernur. Tapi Gubernur, kuasanya tidak beda dengan Gubernur (definitif) kok,” ujar Ahok “meradang”.

Namun Soni sempat mengutarakan jika dirinya akan berkonsultasi dengan Ahok – Djarot. Sambil menunggu perombakan dan disahkannya Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah oleh DPRD DKI Jakarta.

Lagi – lagi Ahok membantah jika dirinya sudah melalukan pembicaraan dengan Soni terkait dengan perombakan struktur perangkat organisasi Pemprov, yang direncanakan akan dirampingkan.

(Jall)/pembawaberita.com

(nahimunkar.com)