Berita Islam 24H – Lagi-lagi ditemukan buruh kasar asal Cina di daerah Jeneponto Sulawesi Selatan, para buruh tanpa dokumen tersebut berjumlah sekitar 60 persen dari total pekerjaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Permasalahan ini telah menjadi perhatian bagi Mukhtar Tompo selaku perwakilan DPR-RI dari tempat kelahirannya tersebut. Dia mengaku telah mendapat laporan bahwa keberadaan buruh ilegal itu telah berlangsung sekitar enam bulan.

“Ini sangat kita sayangkan, Pemdanya tidak tahu dan kecolongan. Di Jeneponto itu banyak yang nganggur, kenapa tidak diberdayakan tenaga lokal, padahal jenis pekerjaan itu bisa dilakukan oleh tenaga lokal,” kata Mukhtar, Rabu (23/11).

Kemudian dia melihat adanya potensi yang besar terjadinya konflik sosial dengan warga lokal. Dia memahami bahwa warga Jeneponto masih memegang budaya lokal yang kental, sehingga mereka tidak bisa menerima jika kemurnian budaya mereka dirusak oleh pendatang.

Sementara di sana sudah terjadi beberapa kali unjuk rasa untuk mengusir warga asing ilegal. Mukhtar mengkhawatirkan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan.

Untuk itu, dia telah meminta kementerian ESDM melakukan tindak lanjut agar pembangun proyek PLTU di Jeneponto berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan memaksimalkan tenaga lokal.

“Kita minta Kementerian ESDM melakukan tindak lanjut persoalan ini dalam tempo paling lama satu bulan,” tandasnya. [/ ac]

http://www.beritaislam24h.net/

***

DPR: TKA Pajang Tulisan China di Sepanjang Proyek PLTU Jeneponto

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Mukhtar Tompo menyampaikan bawa para pekerja berkewarganegaraan asing, pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah pemilihannya, tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat.

Kemudian para pekerja asing itu pula banyak memasang tulisan dalam bahasa China di sepanjang area PLTU. Namun pada saat Kungker Komisi VII yang berlangsung sekitar seminggu lalu, Mukhtar meminta berbagai tulisan tersebut diturunkan.

“Banyak WNA dari China yang kerja disana, mereka tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Sepanjang area PLTU di penuhi papan ucapan mirip reklame dan spanduk yang berbahasa China. Saya minta di turunkan saat itu,” katanya, Rabu (28/12).

Kemudian dia beresan kepada pimpinan perusahaan agar berupaya menghindari konflik sosial dengan masyarakat setempat. Dia memahami bahwa warga Jeneponto masih memegang budaya lokal yang kental, sehingga mereka tidak bisa menerima jika kemurnian budaya mereka dirusak oleh pendatang.

Sementara di sana sudah terjadi beberapa kali unjuk rasa untuk mengusir warga asing tesebut. Gejolak ini muncul dilatarbelakangi rasa ketidak adilan peluang kerja, serta sensitivitas budaya.

“Saya sampaikan ke pengelola dan pimpinan perusahaan disana bahwa jika ke sini untuk misi bisnis dan ada efek peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat, silahkan saja. Tapi jangan bawa misi budaya ke sini,” tandasnya.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

(Ismed)

http://www.aktual.com/

(nahimunkar.com)